Banjarmasin - Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial, Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. memimpin Upacara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin, Drs. Tarsi, S.H., M.H.I. Momen purna tugas ini menjadi puncak penghormatan atas pengabdian dan konsistensi integritas seorang hakim di lembaga peradilan.

"Purnabakti bukanlah sekadar akhir dari masa jabatan struktural, melainkan penanda kemenangan dalam menjaga komitmen, martabat, dan integritas di panggung penegakan keadilan," ujar Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.

Ia menjelaskan bahwa dinamika dan tantangan penegakan hukum yang makin kompleks menuntut para hakim untuk tidak pernah goyah dalam memegang teguh kode etik peradilan. Karena itu, mengakhiri pengabdian tanpa noda merupakan prestasi tertinggi yang patut diteladani oleh seluruh jajaran peradilan.

"Melayani masyarakat pencari keadilan hingga garis finis dengan kepemimpinan yang teladan adalah warisan paling berharga yang ditinggalkan bagi korps hakim dan aparatur peradilan," tuturnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin agar melanjutkan rekam jejak positif yang telah dibangun, khususnya dalam memperkuat kualitas pelayanan hukum dan inovasi berbasis transparansi bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

"Warisan terbaik yang dapat ditinggalkan oleh setiap pimpinan bukan hanya capaian administratif, melainkan budaya kerja yang berintegritas dan teladan moral yang menginspirasi generasi penerus," sebutnya.

Di akhir amanatnya, Wakil Ketua MA Non Yudisial mengingatkan bahwa Mahkamah Agung saat ini terus melakukan transformasi menuju badan peradilan yang agung melalui penguatan integritas, profesionalisme, pelayanan berbasis teknologi, pengawasan yang efektif, dan kepemimpinan yang melayani.

Prosesi wisuda purnabakti ini ditandai dengan penanggalan kalung jabatan dan penyerahan plakat penghargaan secara langsung oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Acara tersebut turut dihadiri oleh pimpinan MA, Badan Peradilan Agama, para hakim tinggi, ketua pengadilan agama tingkat pertama se-Kalimantan Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Hakim kelahiran Sungai Durian, 8 Juli 1959 ini mengawali kiprahnya di lembaga peradilan sebagai staf Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pengadilan Agama Negara pada 1 Maret 1991. Setelah resmi diangkat sebagai PNS pada 1 Februari 1993, ia dipercaya memangku jabatan struktural pertamanya sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Negara pada 7 Mei 1994.

Perjalanan kariernya di korps hakim dimulai saat diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Martapura pada 24 Januari 1998. Berkat rekam jejaknya, Tarsi kemudian dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari pada 31 Agustus 2005, lalu dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Agama Pelaihari pada 8 Januari 2008.

Ia selanjutnya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat pada 16 Januari 2014 dan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Stabat pada 22 September 2015. Pengalaman kepemimpinannya berlanjut sewaktu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang pada 30 September 2016 serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang pada 7 Januari 2019.

Akhirnya ia dipercaya memimpin tingkat banding ketika dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu pada 24 Mei 2019, yang kemudian berlanjut sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada 11 Februari 2021.

Kepemimpinannya di Pengadilan Tinggi Agama berlanjut saat dipercaya menjadi Wakil Ketua PTA Maluku Utara pada 14 Februari 2022, Wakil Ketua PTA Palu pada 5 September 2022, Wakil Ketua PTA Palangkaraya pada 12 Januari 2023, hingga Wakil Ketua PTA Banjarmasin pada 11 Desember 2023.

Tarsi kemudian dipercaya menjadi Ketua PTA Palangkaraya pada 7 Juni 2024, sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua PTA Banjarmasin sejak 8 September 2025 hingga memasuki masa purnabakti. (sk/ds/DI/Photo:yrz,sno)

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini

Jakarta – Humas: Organisasi Wanita Peradilan, Dharmayukti Karini (DYK) Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan program rutin tahunan yang merupakan program unggulan yaitu Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) yang diselenggarakan pada Rabu, 15 Juli 2026 bertempat di Balairung gedung Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H selaku Pelindung Dharmayukti Karini, saat menghadiri acara tersebut menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan rasa bangga kepada seluruh jajaran pengurus Dharmayukti Karini, baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang, yang tetap konsisten menjaga tradisi pengabdian, melalui program Bantuan Dana Beasiswa.

Menurutnya, tradisi ini menunjukkan, bahwa organisasi wanita peradilan, tidak hanya berperan dalam menunjang kinerja anggota atau suami, baik dalam mejaga integritas maupun dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial, akan tetapi juga ambil bagian dalam peran-peran sosial dalam rangka membantu sesama.

“Saya ucapkan terima kasih, atas sumbangsih dan kepedulian kita bersama, sehingga dana sebesar ini dapat terkumpul, guna membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak kita”, ucap Prof. Sunarto.

Sementara itu Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ny. Sri Anggarwati Sunarto  dalam sambutannya menyampaikan, BDBS yang diterima oleh putra-putri kita, belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan sepenuhnya, akan tetapi dana yang diterima oleh putra-putri kita, bisa memberikan kebahagiaan, dorongan semangat untuk belajar lebih giat meraih cita-cita yang sudah diimpikan.

Penyerahan BDBS tahun ini dengan mengusung tema “Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mendukung Putra & Putri Warga Peradilan Menjadi Generasi Berilmu dan Bertaqwa”.

Adapun penerima BDBS se-indonesia berjumlah 7.489 ( tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) orang. Ini merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap putra/putri yang masih duduk di bangku sekolah, diperuntukkan terhadap keluarga golongan I dan II, cleaning service, security, teknisi di lingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan  program kerja DYK yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.

Hadir pada acara tersebut Pimpinan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus Pusat dan Pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (MARI). (enk/ds/DI/photo:alf,adr,yrs).

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini

Jakarta – Humas: Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. didampingi oleh Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr. Sobandi, S.H., M.H. menghadiri peluncuran buku ’Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’ yang diterbitkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (16/7).

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini

Jakarta– Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menggelar kegiatan purnabakti Hakim Agung Drs. Busra, S.H., M.H. pada Selasa,14 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. dengan dihadiri jajaran pimpinan maupun hakim agung.. 

Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Busra, resmi memasuki masa purnatugas terhitung mulai 01 Juli 2026. Hakim Agung kelahiran Sumatra Barat tersebut mengakhiri masa baktinya setelah genap berusia 70 tahun, yang merupakan batas usia maksimal jabatan bagi seorang hakim agung.  

Busra menutup lembaran kariernya di dunia peradilan setelah mengabdi selama 46 tahun sejak pertama kali terangkat sebagai abdi negara di lingkungan peradilan agama pada 1980. 

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan integritas yang ditunjukkan Busra selama mengemban tugas, khususnya dalam menangani berbagai perkara di bidang hukum keluarga Islam serta ekonomi syariah. 

Berdasarkan rekam jejaknya, Busra mengawali karier dari tingkat paling bawah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Staf Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada 1 Maret 1980. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Staf Urusan Keuangan di pengadilan yang sama.

Akhirnya ia memulai karier yudisialnya sebagai hakim di Pengadilan Agama Medan serta menjadi Wakil Sekretaris pada pengadilan tersebut pada 1 Maret 1983. Karier yudisial Busra meningkat saat ia dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige pada 15 Desember 1992, yang kemudian berlanjut menjadi Ketua di pengadilan tersebut pada 16 September 1996.  

Setelah itu, ia berturut-turut memimpin sejumlah pengadilan tingkat pertama di wilayah Sumatra Utara dan Jakarta. Busra tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejak 27 September 1997 dan Ketua Pengadilan Agama Stabat sejak 3 Agustus 2005. 

Kariernya terus menanjak saat ditarik ke Ibu Kota untuk mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 November 2007, lalu dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 29 Oktober 2008. Pengalaman panjangnya di sejumlah pengadilan kemudian membawa Busra naik kelas menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan sejak 13 Desember 2011 dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sejak 19 Agustus 2015. 

Sebelum menduduki posisi tertinggi di Mahkamah Agung, Busra juga tercatat melanglang buana memimpin peradilan tingkat banding di berbagai wilayah Indonesia. Jabatan yang pernah diembannya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada 1 Agustus 2017, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada 18 Desember 2017, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada 9 Agustus 2018, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 24 Oktober 2019. 

Puncak karier pria kelahiran 24 Juni 1956 ini dicapai saat ia resmi dilantik menjadi Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung pada 26 Februari 2020. Selama enam tahun terakhir masa jabatannya di Mahkamah Agung. (sk/ds/DI/Photo:end) 

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini

Jakarta - Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerima silaturahmi kebangsaan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia pada Selasa, 14 Juli 2026. Rombongan yang dipimpin Ketua MPR, Ahmad Muzani diterima oleh Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. bersama jajaran di Ruang Rapat Lt. 13 Tower MA, Jakarta Pusat.

"Di antara pembicaraan kami, tadi kami telah menyepakati beberapa hal, antara lain perlunya terus dijunjung tinggi supremasi hukum dengan menjaga independensi hukum independensi kehakiman," ungkap Muzani.

Kedua pimpinan lembaga juga membahas dinamika persoalan peradilan yang dihadapi Mahkamah Agung saat ini. Ia menjelaskan banyaknya beban perkara yang dihadapi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya MPR mendorong Mahkamah Agung untuk membuat terobosan dalam menghadapi tantangan ini.

Salah satunya melalui penerapan persidangan secara elektronik. Muzani menyampaikan bahwa persidangan elektronik secara efektif telah mendorong percepatan penyelesaian perkara maupun peringkasan dokumentasi hukum.

Pertemuan ini turut membahas tantangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya soal independensi lembaga peradilan yang harus didukung dengan pembiayaan memadai, oleh karenanya gagasan kemandirian anggaran menurut Muzani harus mulai dikaji. 

Selain itu, regenerasi hakim juga menjadi hal yang dibicarakan. Muzani berharap para mahasiswa fakultas hukum dari berbagai kampus berminat untuk berkarier sebagai hakim. Apalagi setelah adanya kenaikan kesejahteraan hakim yang telah diwujudkan pemerintah saat ini. 

Apalagi dengan kondisi 8.600 hakim di Mahkamah Agung saat ini yang sebagian besar akan memasuki usia pensiun pada lima hingga sepuluh mendatang. 

"Jumlah hakim yang sekarang ini ada 8.600. Dari 8.600 jumlah hakim itu, dari tingkat pertama, tingkat kasasi, tingkat banding, sampai tingkat Mahkamah Agung tingkat kasasi, itu 50 persen di antaranya berumur sudah 55 tahun," jelasnya.

Untuk itu Mahkamah Agung akan membutuhkan 1.600 hakim. Namun, program pendidikan dan pelatihan sebagai hakim juga membutuhkan waktu. 

"Jumlah hakim yang sekarang diharapkan untuk bisa mengisi kekurangan hakim ada 1.600 hakim. 1.600 hakim kalau sekarang direkrut, maka kata kawan-kawan di Mahkamah Agung itu baru akan berfungsi menjadi hakim kurang lebih tahun 2029," tambahnya.

Kunjungan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan konsultasi sehubungan rencana sidang tahunan MPR yang akan berlangsung sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. (sk/ds/DI/Photo:end,sno)

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini