new.png

Berita

portfolio

Berita

Berisikan Informasi tentang Berita Pengadilan, Artikel/Tulisan dari Aparatur Pengadilan, dan berbagaimacam galeri seperti galeri kegiatan pengadilan, galeri fasilitas & ruang publik, sarana & Prasarana persidangan anak, serta video tentan informasi pengadilan

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KEPADA PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA SECARA DARING

Ditulis oleh Pengadilan on .

Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia secara Daring

Pada tanggal 24 Mei 2022 telah dilaksanakan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Bertempat di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada pengadilan tinggi seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan negeri di bawahnya. Dengan didampingi oleh para pejabat eselon II dan dihadiri para Ketua dan Wakil Ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia secara daring, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan terhadap pengawasan yang disertai dengan eviden untuk memastikan bahwa pengawasan telah dilaksanakan dengan baik sekaligus untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para aparatur di lingkungan peradilan umum.
IMG 1339 f5d5b

IMG 1331 007f5

IMG 1333 b9a42

IMG 1344 e9048

IMG 1343 c15a8

IMG 1345 5a69c

IMG 1323 b4275

IMG 1338 6dc66

IMG 1334 115a5

IMG 1350 212f5

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.10 AM def4a

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.10 AM 1 474b5

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.11 AM ce8fe

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.11 AM 1 53ddb

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.12 AM 4a500

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.12 AM 1 b796c

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.12 AM 2 7bf13

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.13 AM d0c42

WhatsApp Image 2022 05 25 at 8.37.14 AM 6a761

79 PESERTA CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2022 MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

79 PESERTA CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2022 MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS

Jakarta – Humas : Pasal 71 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 204 tentang Perikanan memberikan amanat tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan dengan kewenangan
memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dan Keputusan Bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 01/Wk.MA.Y/SKB/II/2022 dan Nomor 01/SKB-DJPSDKP/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikana Tahun 2022, maka pada hari Selasa, 24 Mei 2022 sebanyak 79 peserta mengikuti seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan. Adapun daerah yang mengadakan seleksi Cakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan meliputi, Jakarta sebanyak 44 peserta, Makassar sebanyak 28 peserta dan Medan sebanyak 7 peserta.

Untuk seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan untuk daerah Jakarta berpusat dikantor pusat Kementerian Kelautan Perikanan. Acara tersebut dibuka langsung oleh Hakim Agung Kamar Pidana Suharto, S.H., M.Hum, dalam sambutannya mengatakan Mahkamah Agung dan Kementerian Kelautan Perikanan telah beberapa kali bekerjasama dalam pembentukan Pengadilan Perikanan dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan sejak tahun 2007. Pengadilan Perikanan pertama kali telah dibentuk pada tahun 2007 di 5 lokasi, yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri Tual. Selanjutnya, pembentukanpengadilan perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

lebih lanjut, Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini MA dan KKP telah 6 kali melaksanakan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan bertugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2022 ini dilaksanakan untuk menggantikan 18 orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan yang akan purna tugas pada bulan Oktober tahun 2022.

Diakhir sambutan mantan Panitera Muda Pidana ini berharap proses seleksi tahun ini dapat menghasilkan calon-calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan yang professional, berintegritas, sehingga dapat menegakkan hukum di bidang perikanan dan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Peserta yang nantinya lulus seleksi ujian tertulis ini nantinya akan mengikuti beberapa tahapan berikutnya, diantaranya uji publik selama 30 hari untuk mengetahui track record dari para peserta. Selanjutnya akan dilaksanakan Profile Assessment oleh Tim Assessment Center dan wawancara akhir oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan KKP.

Acara pembukaan seleksi ujian tertulis ini juga dihadiri Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Eselon II dilingkungan Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Humas)

MAHKAMAH AGUNG TERIMA ROMBONGAN MAHASISWA KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) UIN WALI SONGO SEMARANG

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

MAHKAMAH AGUNG TERIMA ROMBONGAN MAHASISWA KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) UIN WALI SONGO SEMARANG

Jakarta – Humas : Selasa, 24 Mei 2022, Mahkamah Agung kedatangan rombongan mahasiswa KKL UIN Wali Songo Semarang. KKL ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme mahasiswa melalui observasi lapangan, ungkap Dr. H. Tolkah, M.A, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan UIN Wali Songo.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKL ini adalah 206 orang dengan didampingi oleh beberapa orang dosen, termasuk Wakil Dekan 2. Guna menerapkan protokol kesehatan, mahasiswa dibagi ke dalam dua ruangan, yakni di ruangan rapat tower lantai 2 sejumlah 65 orang dan di ruangan Wiryono sejumlah 141 orang.

Acara KKL dibuka oleh Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H., Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa melalui KKL ini mahasiswa melihat langsung Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakimana di Indonesia, kemungkinan selama ini mengetahui tidak secara langsung dari berbagai media, ungkap Dr. H. Iyus Suryana.

Bertindak selaku narasumber, Dr. Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara Perdata Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung. Beliau mengupas tentang kedudukan, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Mahkamah Agung, tantangan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, serta profesi hukum di Indonesia dan prospeknya bagi sarjana hukum lulusan fakultas syari’ah dan hukum.

Tantangan penegakan hukum dimanapun adalah perkembangan sosial jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum. Meskipun demikian, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, namun harus menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, ungkap Dr. H. Abd. Ghoni.

Dr. H. Abd. Ghoni menerangkan bahwa pada umumnya jenis perkara yang diajukan ke pengadilan terdiri dari perkara permohonan (volunteir) dan perkara gugatan (kontentius). Perkara permohonan merupakan jenis perkara yang tidak mengandung sengketa, sedangkan perkara gugatan mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih.

Lulusan fakultas syari’ah dan hukum dapat berkiprah pada semua jenis profesi hukum. Oleh karena itu, harus mempersiapkan diri dengan cara mengasah kemampuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun formil, dan berbagai keahlian hukum lainnya, ungkap Dr. H. Abd. Ghoni.

Mahasiswa terlihat antusias mengikuti materi Dr. H. Abd. Ghoni. Mereka aktif mengajukan pertanyaan, di antaranya adalah Meta Alpian, Fajri, Lupti Martondi, Fara Diba, Jamaludin, dan Nanik Mufrodah. Pertanyaan mereka seputar mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengawasan perilaku hakim, dan upaya Mahkamah Agung mengatasi disparitas putusan.

Kegiatan KKL berlangsung hingga pukul 12.00 WIB. Acara ditutup oleh Panitera Muda Perkara Perdata Agama dan diakhiri dengan penyerahan cindera mata dari masing-masing pihak dan foto bersama. (Humas)

PEMBUKAAN KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN AKREDITASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PENGADILAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

Ditulis oleh Pengadilan on .

Pada tanggal 18 Mei 2022 telah dilaksanakan pembukaan evaluasi pelaksanaan akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi Tahun Anggaran 2022. Bertempat di Hotel Savoy Homann, Bandung, kegiatan dimulai dengan laporan kegiatan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. selaku pencetus Akreditasi Penjaminan Mutu. Selanjutnya, penyampaian sekapur sirih oleh YM Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. selaku pembina APM sebelumnya dan diteruskan dengan sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus pembina APM saat ini, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan penyerahan Manual Mutu dari YM Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. selaku pembina APM tahun 2019-2022 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum selaku pembina APM saat ini. Tak lupa juga disampaikan pada kesempatan ini mengenai pentingnya APM sebagai pedoman dalam menentukan kualitas peradilan umum.

IMG 9871 1a1b3

IMG 9853 c0025

IMG 9873 2c2a0

IMG 9901 8a4f8

IMG 9917 33bb3

IMG 9936 fb630

IMG 9943 3584e

IMG 9952 11341

IMG 9957 8e8a6

IMG 9960 cb2dc

IMG 9969 6f2b7

IMG 9965 b16ff

MAHKAMAH AGUNG DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SELENGGARAKAN SOSIALISASI DAN FGD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SURABAYA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

MAHKAMAH AGUNG DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SELENGGARAKAN SOSIALISASI DAN FGD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SURABAYA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Surabaya-Humas: Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., hadir memberikan sambutan dan materi pada acara Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis, 19 Mei 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya. Acara ini direncanakan berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2022.

Juga hadir dan memberikan sambutan dalam acara sosialisasi dan FGD ini Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., Ketua PT Surabaya dan Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., Ketua PTA Surabaya. Dan turut hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dan Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

Kegiatan sosialisasi dan FGD ini merupakan kegaitan yang kelima. Pesertanya adalah hakim dari lingkungan peradilan umum wilayah hukum PT Surabaya dan hakim dari lingkungan peradilan agama wilayah hukum PTA Surabaya, ujar Dr. Sobandi.

Kegiatan sosialisasi dan FGD ini, menurut Dr. Sobandi penting bagi hakim guna mendapatkan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Meskipun demikian, harus dipahami bersama bahwa kegiatan ini tidak bermaksud mengganggu independensi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Pada sesi materi, Prof. Amran Suadi menyampaikan materi tentang Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Dr. Haswandi menyampaikan materi tentang Tinjauan Beberapa Masalah Perdata yang Terkait dengan Perbankan. Sedangkan Dr. Sobandi memaparkan tentang Peran Biro Hukum dan Humas dalam Mendukung Layanan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi.

Substansi sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, pada pokoknya terdiri dari dua bentuk, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perkara ekonomi syariah, baik berupa gugatan biasa maupun gugatan sederhana, dapat diajukan secara elektronik maupun manual, ujar Prof. Amran Suadi.

Dr. Haswandi dalam materinya menyampaikan pada pokoknya bahwa hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman harus ikut serta menjaga perekonomian nasional. Sengketa perbankan pada prinsipnya berkaitan erat dengan kontrak. Oleh karena itu ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian hakim, di antaranya permasalahan keadaan kahar, kontrak baku, dan klausula aksonerasi.

Dr. Sobandi dalam materinya menyampaikan bahwa pada pokoknya Biro Hukum dan Humas memiliki tugas pokok dan fungsi di antaranya adalah mendukung terwujudnya layanan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.

Dr. Sobandi mewakili Mahkamah Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan LPS yang telah menjalin kerjasama dengan baik. Semoga kerjasama ini tetap berlanjut di masa yang akan datang,” harap Dr. Sobandi. (Humas)

ANTI GRATIFIKASI.jpg