new.png

Berita

portfolio

Berita

Berisikan Informasi tentang Berita Pengadilan, Artikel/Tulisan dari Aparatur Pengadilan, dan berbagaimacam galeri seperti galeri kegiatan pengadilan, galeri fasilitas & ruang publik, sarana & Prasarana persidangan anak, serta video tentan informasi pengadilan

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

Alur Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya

Ditulis oleh Pengadilan on .

Alur Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya

 

 

 

Prosedur Permohonan Surat Keterangan melalui aplikasi Eraterang

 

 

Seluruh warga wilayah hukum Kabupaten Banyuasin dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan secara online di website eraterang ( http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/ ) atau ke Meja PTSP Hukum di PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai; dan sehubungan dengan rilisnya PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, pada lampiran poin IVe bahwa ‘Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara’ memiliki tarif PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pemohon diwajibkan membayar PNBP dengan nilai tersebut untuk setiap surat keterangan.

Seluruh warga wilayah hukum Kabupaten Banyuasin dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan ke Meja PTSP Hukum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Syarat dan kelengkapan yang harus dibawa adalah sebagai berikut:

  1. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana:
  • MembuatPermohonan surat keterangan  dengan materai Rp. 10.000,-
  • Membuat Surat Pernyataan dengan materai Rp. 10.000,-
  • Fotocopy KTP;
  • Fotocopy KK;
  • Fotocopy Ijazah Terakhir;
  • Foto Berwarna4x6 (3 Lembar):
  • Fotocopy SKCK Legalisir (Legalisir Stempel Cap Basah);
  • Biaya PNBP Rp. 10.000,-;
  1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
  • MembuatPermohonan surat keterangan  dengan materai Rp. 10.000,-
  • Pengisian Surat Pernyataan dengan materai Rp. 10.000,-
  • Fotocopy KTP;
  • Fotocopy KK;
  • Fotocopy Ijazah Terakhir;
  • Foto Berwarna4x6 (3 Lembar):
  • Fotocopy SKCK Legalisir (Legalisir Stempel Cap Basah);
  • Biaya PNBP Rp. 10.000,-;

 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TERIMA AKREDITASI PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TAHUN 2021

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TERIMA AKREDITASI PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TAHUN 2021

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun anggaran 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akreditasi ini diterima secara langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, M.H., pada Rabu pagi (15/9) di gedung BKN lantai 5.

Selain Mahkamah Agung, terdapat 23 lembaga lain yang juga menerima akreditasi,  di antaranya yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BKKBN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lainnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9240

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.,  dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada semua lembaga yang telah menerima akreditasi. Hal ini, menurut Bima Haria merupakan upaya untuk meningkatkan potensi, kompetensi, kinerja, dan track record aparatur dalam setiap lembaga. Akreditasi ini juga diperlukan untuk mengurangi kelemahan yang aparatur miliki.

Pemberian akreditasi ini berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS, antara lain dinyatakan bahwa penegakan standar Penyelenggara Penilaian Kompetensi dilaksanakan melalui penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina (Badan Kepegawaian Negara).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Mahkamah Agung yaitu Jumadi, S.H., M.H., Kepala Bagian Umum Kepegawaian Badan Urusan Administrasi sekaligus sebagai Kepala Unit Penilaian Kompetensi (Assesmen Centre Mahkamah Agung).(azh/RS)

KETUA KAMAR PERDATA MEMBUKA SECARA RESMI PELATIHAN MEDIASI GELOMBANG 4

Ditulis oleh Pengadilan on .

KETUA KAMAR PERDATA MEMBUKA SECARA RESMI PELATIHAN MEDIASI GELOMBANG 4

Jakarta-Humas: Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., secara resmi membuka pelatihan mediasi gelombang 4 secara virtual di Command Center, Mahkamah Agung pada Senin pagi (6/9). Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil khususnya Pusdiklat Teknis Peradilan.

Pelatihan Mediasi Gelombang 4 diikuti oleh 160 peserta yang terdiri atas 56 Hakim Peradilan Umum,  49 Hakim Peradilan Agama, 46 Panitera Peradilan Umum, dan 42 Panitera Peradilan Agama. Pelatihan akan dilaksanakan secara virtual mulai tanggal 6 September hingga 17 September 2021 mendatang.

Dalam sambutannya, Ketua Kamar Perdata menyampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mewujudkan peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Tujuan tersebut, menurut Agung Sumanatha tentunya akan sulit terealisasi bila tidak didukung oleh metodologi pelatihan yang baik, “kami telah berupaya mempersiapkan dan menerapkan metode pelatihan khas yang tahun demi tahun terus teruji, dan selalu dibenahi untuk selalu sesuai dengan perkembangan zaman,” ujar Agung.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9191

Pada kesempatan yang sama, Agung Sumanatha berpesan kepada para peserta agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. “jangka waktu Pelatihan ini  relatif singkat  dan  tidak semua bahan dapat diberikan secara sempurna. Untuk mengatasi hal tersebut, pergunakanlah waktu yang singkat tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan diskusi-diskusi di antara sesama peserta maupun  dengan para pengajar atau narasumber. Dengan mengutamakan metoda diskusi, saya harap pengetahuan yang diperoleh akan cepat meresap dan implementatif,” pesan Agung kepada seluruh peserta sebelum menutup sambutannya.

Pada acara pembukaan pelatihan tersebut, turut hadir Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. dan Wiwik Windarwati, S.H., M.M. Kepala Badan Penyelenggara Diklat. (azh/RS)

OPENING MEETING ASSESMENT SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI OLEH TEAM SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Ditulis oleh Pengadilan on .

Pangkalan Balai, Senin 06 September 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, berlangsung Opening Meeting Assesment Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Oleh Team Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Palembang. Team Assesment Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin oleh Hidayat Hasyim, S.H didampingi oleh Dr. Ahmad Yunus,S.H.,M.H dan Sutaji,S.H beserta anggota.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan akreditasi tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan sertifikasi ISO yang dilakukan oleh pengadilan untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan. Diharapkan dengan adanya penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut buklanlah suatu rutinitas dan orientasi nilai belaka tetapi  benar-benar telah menjadi jiwa di setiap aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehinghga kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terjaga dan ditingkatkan dan begitu juga kepercayaan masyarakat akan aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

apm2.jpeg         

 

apm3.jpeg

IMG20210906112622.jpg

 

Aplikasi Asisten Konsultasi Hukum ( ASTASIKUM )

Ditulis oleh Pengadilan on .

Apakah Anda Ingin Berkonsultasi Mengenai Hukum ???

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan bangga Menghadirkan…

Aplikasi Asisten Konsultasi Hukum ( ASTASIKUM ) , aplikasi ini untuk melayani masyarakat berkonsultasi mengenai Hukum, dapat melalui Via Tlp / Aplikasi Whatsapp Via Chat dengan nomor 0812-7491-6489.

PN PKB KANTAP!

#ASSIAP
#Inovasi
#PNPKBKANTAP
#PNPangkalanBalai
#PengadilanNegeriPangkalanBalai