Jakarta-Humas: Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pemenuhan hak dan fasilitas  hakim yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Selasa (8/11) di ruang Kusumah Atmaja, kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Hal ini bertujuan agar para hakim di seluruh Indonesia semakin sejahtera dan terjaga integritas maupun kemandiriannya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Mahkamah Agung terus bekerja keras memperjuangkan kesejahteraan dan pemenuhan hak dan fasilitas hakim dan seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, berbagai kemudahan yang bisa dinikmati manfaatnya dari hasil nota kesepahaman ini dapat pula dimaknai sebagai upaya peningkatan pemenuhan hak dan fasilitas bagi hakim yang  telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan, mulai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Dengan ragam manfaat dan kemudahan yang dalam waktu dekat ini dapat dirasakan oleh para hakim dan ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan Badan Peradilan di bawahnya dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan, diharapkan para hakim dan seluruh aparatur dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam memberikan layanan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

“Ucapan terima kasih saya tujukan pula kepada Kelompok Kerja di internal Mahkamah Agung serta Pengurus Pusat IKAHI yang telah membantu dan berperan aktif dalam proses dialog hingga penyusunan nota kesepahaman ini. Semoga di masa yang akan datang nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan langsung manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya manfaat dan kemudahan bagi para hakim dan keluarganya dalam menikmati kepastian layanan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan,” kata Ketua Mahkamah Agung

Turut hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Direktur BPJS, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/PN/Rs/photo:Sno)

Jakarta – Humas : Berdasarkan hasil rapat Baperjakat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Nomor 04/Baperjakat/MA/XI/2022 tanggal 8 November 2022, dengan ini diumumkan nama – nama sebagai berikut

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Jakarta-Humas, Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Maka kami sampaikan suratnya sebagai berikut :

Jakarta-Humas, Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Penilaian PIPK tahun 2022 dan Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2505/SEK/PL.07/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 PErihal Penerapan dan Penilaian PIPK 2022, Maka Kami Minta setiap Satuan Kerja dapat Hadir dalam Focused Group Discussion (FGD) PIPK tahun 2022. Yang ditukan kepada YTH Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal , Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Umum BUA, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Maka kami sampaikan suratnya sebagai berikut : 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor  2505/SEK/PL.07/10/2022 tentang Penerapan dan Penilaian PIPK 2022, Setiap Satuan Kerja Diwajibkan Melaksanakan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Untuk memastikan penerapan PIPK sudah dilaksanakan dengan memadai, maka Tim Penilai PIPK MAhkamah Agung Akan melaksanakan penilaian secara uji petik sesuai jadwal terlampir. Maka kami sampaikan suratnya sebagai berikut :