Humas-Jakarta: Mahkamah Agung menggelar program baru yang diberi nama “#MARImendengar” yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka membangun kepercayaan publik, pada hari Selasa 2 Juli 2019 bertempat di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Acara tersebut dipimpin oleh Yang Mulia Wakil Ketua MA Bid. Non Yudisial dan dihadiri oleh Yang Mulia Wakil Ketua MA Bid. Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan MA, Juru Bicara MA dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Kegiatan ini merupakan implementasi atas terbentuknya Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2019.

#MARImendengar seri 1 ini bertemakan “Perempuan dan Anak” yang dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari berbagai komponen masyarakat dan pemerintah antara lain dari Puskapa UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Bapas, LPKA, PEKKA, Jurnal Perempuan, KomnasHAM, Kemen PPA, LBHM, Jentera, Yayasan Kalyanamitra, Hukumonline, AIPJ, P2TP2A, Rumah KITAB, LBH Apik, Mappi UI, KPAI dan unsur pemerhati perempuan dan anak lainnya.

Masing-masing perwakilan peserta menyampaikan saran dan masukan terkait implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum karena di beberapa daerah masih sering ditemukan kendala khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu juga disampaikan bahwa masih banyak ditemui kendala-kendala teknis dalam penanganan perkara-perkara yang terkait dengan anak, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intens dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi hak anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kegiatan #MARImendengar ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan tema-tema yang aktual, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi Mahkamah Agung dalam rangka percepatan peningkatan kepercayaan publik menuju badan peradilan yang agung. Usai  acara, seluruh peserta berfoto bersama dengan unsur pimpinan Mahkamah Agung. (dy/Rs)(PTIP)

Jakarta – Humas : Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H, memimpin Rapat Pleno Kelompok kerja Penyusunan format ( template) dan pedoman penulisan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Gedung tower lantai 2 Mahkamah Agung RI.

Pemberlakuan template putusan dan Pedoman Penulisan Putusan sebelumnya sudah ada pada SK KMA Nomor 44 Tahun 2014  dan PERMA No. 9/2017 Akan tetapi, SK No 44/2014 hanya melingkupi Peradilan Umum dan  PERMA No. 9/2017  hanya melingkupi tingkat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan standar/pedoman untuk putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama dan banding dalam 4 lingkungan peradilan dan Pembentukan Kelompok Kerja melalui SK KMA No. 62/KMA/SK/III/2019.

Pada kesempatan ini, Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. menyampaikan bahwa format putusan dan penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sudah ada pada masing-masing peradilan dan karena beberapa bulan lalu sudah menyusun format putusan di tingkat Mahkamah Agung, maka diharapkan juga ada produk dari Mahkamah Agung yang berupa PERMA atau SEMA untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Sehingga paling tidak Mahkamah Agung memiliki 3 Perma yakni : Tingkat Mahkamah Agung, Tingkat Banding, dan Tingkat Pertama.

Tiga PERMA ini masing-masing akan mengatur teknis pembuatan, penulisan, Bahasa dan lain - lain sebagaimana format Mahkamah Agung, sehingga bisa menjadi pedoman bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Selain itu, pada penyusunan template ini,  tim Tingkat Banding dan Tim Tingkat Pertama akan berbeda, tetapi untuk penanggung jawabnya cukup satu orang. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada hal yg perlu diperbaiki, informasi dan data bisa sinkron sampai ke tingkat Mahkamah Agung.

Rapat Pleno Pokja yang dihadiri oleh para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Panitera MA, Para Panitera Muda dari 4 lingkungan Peradilan, Koordinator Pusat data Kepaniteraan, Para Hakim Yustisial, Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Se-Wilayah Jakarta merupakan kick off meeting dari Tim Penyusunan Putusan dan Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat banding.

Selain itu, turut hadir juga dalam rapat pleno, tim peneliti dari MaPPI FH UI, LeIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan PSHTN FH UI yang akan membantu melakukan penelitian untuk penyusunan format putusan  dan pedoman penulisan putusan.

Sebelum menutup Rapat Pleno, Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH. mengucapkan selamat bekerja kepada tim Pokja Penyusunan Format Putusan dan Pedoman Penulisan Putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.(Ip/Enk/Rs) (PTIP)