Pangkalpinang – Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. melakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan pembinaan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Selasa, 01 September 2026. Kedatangan pimpinan MA tersebut disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. serta pimpinan dan jajaran hakim, kepaniteraan, maupun kesekretariatan PN Pangkalpinang.

Sebelum memberikan pengarahan, Suharto meninjau fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Pangkalpinang guna memastikan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan berjalan optimal. Dalam peninjauan tersebut, ia menyapa ramah para petugas serta menyempatkan diri untuk berfoto bersama.

Mengawali pengarahannya, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menyampaikan bahwa kunjungan ini sebagai sarana dalam menjalankan fungsi pengawasan MA serta memacu semangat profesionalisme aparatur peradilan di lapangan.

”Semoga ini dapat menggugah semangat Saudara sekalian dan melalui pertemuan ini harapan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi bahwa undang-undang maupun kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung dapat dilaksanakan oleh pengadilan di seluruh indonesia dengan baik,” ujar Suharto.

Dalam pembinaan ini, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial berharap jajaran peradilan, khususnya di bidang kepaniteraan untuk memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.

"Nanti Panmud Pidana dan Panitera pelajari baik-baik SEMA Nomor 4 Tahun  2026. Kalau mau supaya bagus, kembali buka dulu SEMA Nomor 8 Tahun 2011. Setelah membuka SEMA Nomor 8 Tahun 2011 baru dibuka SEMA Nomor 4 Tahun  2026," ujarnya.

Suharto menegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2026 kini tidak diperbolehkan mengajukan upaya hukum apapun atas putusan bebas dan pengadilan tingkat banding dilarang mengubah putusan bebas tersebut. Ia menyoroti ketika satu berkas perkara berisi dua terdakwa di mana satu orang dihukum dan satu orang diputus bebas.

"Sekarang kalau ada bebas ada dihukum, yang bebas tidak boleh kasasi, tidak pula boleh banding. Nah, banding hanya atas yang dihukum. Nah karena dia satu kesatuan berkas, PT bagaimana, nah PT dilarang mencampuri yang bebas tadi," ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Ia juga memberikan penekanan khusus untuk putusan lepas. Berbeda dengan putusan bebas, upaya hukum banding untuk putusan lepas masih dimungkinkan. Namun, dalam SEMA menginstruksikan dengan tegas bahwa untuk putusan lepas, hakim wajib memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

Selain itu, lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia itu juga telah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Hal Terdapat Permohonan Praperadilan. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menjelaskan bahwa aturan ini mengatur keselarasan agar permohonan praperadilan tidak berbenturan dengan persidangan perkara pokok.

Apabila perkara pokok sudah resmi dilimpahkan ke pengadilan, maka gugatan praperadilan yang baru terdaftar tidak dapat diproses lebih lanjut. Sebaliknya, jika proses praperadilan sudah berjalan lebih dahulu, persidangannya harus diselesaikan hingga tuntas sebelum sidang perkara pokok dimulai.

”Makna tidak dapat diselenggarakan itu menunggu praperadilan yang sudah terdaftar putus, bukan menunggu praperadilan yang akan didaftar. Kira-kira itu tafsir Mahkamah Agung,” jelas Suharto.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua MA turut mengingatkan jajaran hakim mengenai dinamika pengadilan dan hakim tindak pidana korupsi (Tipikor). Di samping itu, ia juga memaparkan kebijakan tata kelola pola promosi dan mutasi hakim dan aparatur pengadilan hingga persoalan pelaksanaan eksekusi perkara perdata.

Kunjungan kerja ini berlangsung secara bersamaan di satuan kerja peradilan lainnya di Pangkalpinang. Ketua Kamar Agama MA, Dr. Yasardin, S.H., M.Hum, bersama Hakim Agung Kamar Agama, Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H, melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama (PA) Pangkalpinang.

Pada saat yang sama, Ketua Kamar Militer MA, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. serta Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. menyambangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang.

Rangkaian kunjungan pimpinan MA ini bertujuan untuk memberikan pembinaan teknis secara langsung, meninjau standar pelayanan publik, serta memastikan seluruh kebijakan strategis dapat terimplementasi secara baik di lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (sk/ds/DI/Photo:sk)

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini 

Pangkalpinang - Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. memimpin Upacara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Khaerudin, S.H., M.Hum. di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin, 31 Agustus 2026. Momen tersebut menandai puncak masa dinas Khaerudin setelah mendedikasikan hidupnya selama 39 tahun di lembaga peradilan agama.

Dalam sambutannya, Suharto menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas konsistensi Khaerudin dalam menjaga integritas serta kepemimpinannya dalam membawa PTA Kepulauan Bangka Belitung meraih berbagai prestasi.

"Dari seorang staf hingga menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama, ada puluhan tahun kerja keras, ada tantangan yang harus dihadapi, dan tentu ada banyak pengorbanan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain," ujar Suharto menyampaikan sambutan.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menguraikan di bawah kepemimpinan Khaerudin, PTA Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan kinerja organisasi yang memuaskan. Berdasarkan laporan tahun 2025, penyelesaian perkara pada tingkat banding di wilayah tersebut berhasil mencapai angka sempurna 100 persen.

Selain itu, PTA Bangka Belitung juga berhasil mengukir prestasi di bidang pengelolaan keuangan dengan meraih Peringkat Pertama Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik untuk DIPA 01.

Pada kesempatan yang sama, Suharto menekankan bahwa keberhasilan fungsi pengadilan tingkat banding sebagai voorpost MA di daerah tercermin dari kuatnya pengawasan dan pembinaan di bidang teknis yudisial, kepaniteraan, hingga kesekretariatan.

Menurut Suharto, warisan kepemimpinan seorang hakim tidak hanya dinilai dari deretan jabatan, melainkan dari budaya kerja berintegritas dan sistem pelayanan publik yang ditinggalkan.

“Wisuda purnabakti hari ini tidak hanya menjadi penanda bahwa Saudara Dr. H. Khaerudin telah menyelesaikan masa tugasnya. Lebih dari itu, wisuda ini menjadi penanda bahwa Saudara telah meninggalkan jejak yang bermanfaat bagi keluarga besar peradilan agama,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Ketua MA mengucapkan selamat bergabung dalam Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia (PERPAHI) serta melepas Khaerudin untuk memasuki masa purnabakti.

“Semoga pengabdian Saudara menjadi keberkahan, keteladanan Saudara menjadi kenangan, dan perjalanan panjang Saudara berakhir dalam kemuliaan,” tutup Suharto.

Prosesi khidmat ini turut dihadiri oleh Ketua Kamar Agama MA, Ketua Kamar Militer MA, para Hakim Agung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perjalanan karier Khaerudin di dunia peradilan agama mencerminkan dedikasi dan pengabdian yang panjang. Memulai langkah sebagai Calon Hakim di Pengadilan Agama (PA) Tangerang hingga pada 25 Juli 1987 resmi diangkat sebagai Hakim Tingkat Pertama di pengadilan yang sama.

Rekam jejak kepemimpinannya terus ditempa melalui berbagai amanah di pengadilan tingkat pertama. Hakim kelahiran Tangerang ini dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua PA Pandeglang pada 6 November 2003, hingga mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Agama di tiga wilayah berbeda, yakni PA Tigaraksa, PA Pontianak, dan PA Medan.

Kematangan dalam memimpin dan mengadili membawa Dr. Khaerudin dipromosikan ke jenjang peradilan tingkat banding. Kariernya sebagai Hakim Tinggi dimulai di PTA Makassar pada 18 Februari 2016 dan berlanjut di PTA Banten pada 25 April 2019

Kepercayaan jajaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap kepemimpinannya membawa Khaerduin menjadi Wakil Ketua PTA Jayapura pada 21 Januari 2021. Pengalaman sebagai pimpinan tingkat banding tersebut kian diperkaya melalui posisi wakil ketua di PTA Bangka Belitung, PTA Bandar Lampung, serta kembali ke PTA Banten pada tahun 2023.

Puncak pengabdian dan kepemimpinannya ditandai saat ia memegang tampuk pimpinan tertinggi sebagai Ketua PTA Jayapura pada 4 Desember 2023. Berbekal rekam jejak kepemimpinan lintas wilayah, Khaerudin mengemban amanah sebagai Ketua PTA Kepulauan Bangka Belitung sejak 11 Juni 2025 hingga memasuki masa purnabakti. (sk/ds/DI/Photo:sk)

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini

Jakarta - Humas: Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto, S.H., M.H. hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026 di ruang rapat Komisi III Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.

Sekretaris MA dalam kesempatan tersebut memaparkan realisasi anggaran dan kinerja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026, serta pembahasan pagu indikatif anggaran tahun 2027.

Terkait pelaksanaan anggaran tahun 2026, realisasi anggaran MA per tanggal 24 Agustus 2026 telah mencapai 67,31%, dan anggaran yang belum dilaksanakan sebesar 32,69% hingga akhir tahun.

Sugiyanto juga menyampaikan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional TA 2026, bahwa sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2025 – 2029 Mahkamah Agung berkontribusi dalam pencapaian prioritas nasional 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Kontribusi tersebut terwujud melalui pelaksanaan 23 kegiatan prioritas yang tersebar diseluruh lingkungan peradilan dan unit eselon 1.

Rapat dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) - Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2027 ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman , S.H., M.H., dan Wakil Ketua, Moh. Rano Alfath, turut dihadiri para Anggota Komisi III DPR RI dari berbagai fraksi.

RDP ini merupakan agenda resmi Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga yudikatif. Selain Mahkamah Agung, rapat ini dihadiri pula oleh Komisi Yudisial (KY).

Turut hadir mendampingi Sekretarsis MA, yaitu Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan, serta pejabat eselon III dan IV pada Biro Hukum dan Humas, Biro Perencanaan dan Organisasi, serta Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. (enk/ds/DI/photo:bly,end,ta)

📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini

Jakarta - Humas : Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerima audiensi dari Universitas Kristen Maranatha di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus penjajakan kerja sama strategis dalam membangun sinergi akademik dan pengembangan lembaga peradilan.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., saat membuka audiensi menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran mendasar bagi keberlanjutan dan peningkatan kualitas para hakim maupun aparatur peradilan.

Oleh sebab itu, Ketua Mahkamah Agung senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap ruang dialog bersama perguruan tinggi.

"Beliau sangat concern jika ada audiensi dari perguruan tinggi, karena hakim ini tanpa perguruan tinggi tidak akan jadi hakim," ungkap Dwiarso.

Dwiarso memaparkan bahwa hakim-hakim MA sering diundang memberikan kuliah tamu untuk berbagi pengalaman praktis kepada mahasiswa, yang pada saat yang sama juga terus memperkaya kepakaran para hakim.

Selain program kuliah tamu, MA telah menjalin pelbagai bentuk kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi. Di antaranya program mediator non-hakim di pengadilan tingkat pertama, riset/penelitian hukum isu sosial di daerah melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), hingga pelibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademis untuk kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, Dwiarso menjelaskan MA juga terus mendorong peningkatan jenjang pendidikan aparatur peradilan melalui program magister (S2) dan doktor (S3) bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia.

"Kami berterima kasih dengan kehadirannya, kami jadi lebih optimis tujuan kita meningkatkan kapasitas aparatur kita ada jalan yang lebih baik," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Pembinaan MA, Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. menyoroti transformasi digital yang tengah gencar dikembangkan Mahkamah Agung.

Ia menjelaskan perkembangan peradilan elektronik yang dimulai penerapan e-filing, lalu berkembang ke e-litigation hingga penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang kini sepenuhnya menggunakan berkas digital.

Ketua Kamar Pembinaan menambahkan bahwa MA saat ini juga telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, serta prosedur beracara dalam mendukung digitalisasi peradilan. Oleh karenanya ia mendorong perspektif dan masukan dari kalangan akademisi dalam mendukung percepatan tersebut.

"Tentu kita perlu bantuan dari rekan-rekan akademisi untuk mengembangkan hal tersebut, apakah termasuk pengayaan fiturnya. Kita perlu penguatan tentang ini," ujar Syamsul Maarif.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai potensi implementasi kerja sama ke depan serta foto bersama antara pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran perwakilan Universitas Maranatha Bandung.

Audiensi turut dihadiri Hakim Agung Kamar Pidana, Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H., Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H., serta Sekretaris BSDK MA, Dr. Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.

Sementara Universitas Maranatha diwakili oleh Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, Orias Petrus Moedak, S.E., Sekretaris Umum, Ir. Arif Suryanto, Rektor Universitas Maranatha, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D. beserta jajaran pada Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. (sk/ds/DI/Photo:sno,sna)

Jakarta - Humas: Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terus memperkuat tata kelola organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 26 pejabat fungsional pada Kamis, 27 Juli 2026 di Lt. 2 Gedung MA, Jakarta Pusat.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Sugiyanto, S.H., M.H. dalam amanatnya menegaskan pelantikan ini bukan semata-mata kegiatan seremoni, melainkan awal sebuah amanah dalam memajukan institusi.

“Pelantikan ini bukan sekadar pengangkatan dalam jabatan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab untuk mengabdikan kompetensi dan keahlian Saudara bagi kemajuan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya,” tegas Sekretaris MA.

Menurutnya jabatan yang diemban akan berimplikasi pada tuntutan untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Akan tetapi ia mengingatkan kompetensi dan pengetahuan itu tidak akan bernilai jika tidak diikuti dengan nilai-nilai integritas.

“Kompetensi harus selalu berjalan beriringan dengan integritas. Keahlian akan semakin bernilai ketika dilaksanakan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap institusi,” ujarnya.

Sugiyanto menyampaikan para pejabat fungsional yang dilantik memiliki peran penting seiring upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan menuju badan peradilan yang modern dan profesional.

“Jadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian. Di mana pun Saudara bertugas, berikan manfaat, hadirkan solusi, dan berikan kontribusi terbaik bagi Mahkamah Agung,” pesan Sekretaris MA.

Dalam sumpahnya, para pejabat yang dilantik dipandu oleh Sekretaris MA berjanji untuk senatiasa setia dan mentaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjunjung etika jabatan dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Adapun 26 pejabat fungsional yang dilantik sebagai berikut:

1. Sri Agusvina, A.Md. Kep. sebagai Perawat Terampil pada Biro Umum BUA
2. Wita Vera Mida, A.Md. Kep. sebagai Perawat Terampil pada Biro Umum BUA
3. Dwi Firda Wati, A.Md. Kep. sebagai Perawat Terampil pada Biro Umum BUA
4. Jihaan Salsa Biila, A.Md. Kep. sebagai Perawat Terampil pada Biro Umum BUA
5. Rinawati, A.Md. Kep. sebagai Perawat Terampil pada Biro Umum BUA
6. Afifah Nadia Balqis, A.Md. Kep. sebagai Perawat Terampil pada Biro Umum BUA
7. Wella Triana, A.Md. Kes. sebagai Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada Biro Umum BUA
8. Novemtinus Zagoto, A.M.K.G. sebagai Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada Biro Umum BUA
9. Nurlaila Ratna Devi, A.Md. Kes. sebagai Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada Biro Umum BUA
10. Shindy Monalisa Sirait, A.Md. Kes. sebagai Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada Biro Umum BUA
11. Ni Kadek Diah Winik Wahyuni, A.Md. Kes. sebagai Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada Biro Umum BUA
12. Syafira Zahrotun Nur Aini, A.Md. Kes. sebagai Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada Biro Umum BUA
13. drg. Widi Marsha Fadila, S.K.G. sebagai Dokter Gigi Ahli Pertama pada Biro Umum BUA
14. drg. Nadia Chairony sebagai Dokter Gigi Ahli Pertama pada Biro Umum BUA
15. drg. Chairunnisa Andityarani sebagai Dokter Gigi Ahli Pertama pada Biro Umum BUA
16. Abdul Fattah Annur, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Sekretariat Kepaniteraan
17. Faisal Adam, S.Ter.Ars. sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Kepaniteraan
18. Wilda Aulia Rahma, S.Tr.S.I. sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
19. Yoza Paradito Abka, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Biro Kesekretariatan Pimpinan BUA
20. Panca Desriansyah Herlangga, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Biro Kesekretariatan Pimpinan BUA
21. Ahmad Haidar Fakhruddin, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Biro Keuangan BUA
22. Sahlan, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA
23. Julita Nurul Astria, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Biro Perlengkapan BUA
24. Sultan Alfiantsyah, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Sekretariat Kepaniteraan
25. Farah Mas'udatul Rahmadani, S.Ak. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
26. Wildan Achsanul Fikri, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (sk/ds/DI/Photo:sno,alf)

 📢 Untuk Berita Selengkapnya Klik Disini