Jakarta – Humas: Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-97 pada Selasa (28/10) di Lantai 9 Gedung Mahkamah Agung. Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2025 Mengangkat tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. bertindak sebagai pembina upacara dengan turut dihadiri Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I hingga IV, Hakim Yustisial, dan seluruh apartur Mahkamah Agung, juga diikuti oleh Pengurus Pusat Dharmayukti Karini.

Pelaksanaan upacara dimulai pukul 08.00 WIB dengan dilakukan penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila dipimpin Ketua MA yang diikuti oleh peserta upacara.

Upacara berjalan dengan khidmat dengan turut diisi pembacaan teks Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 serta Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Serta mengheningkan cipta untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur. (sk/ds/RS/Photo: alf/kdr)      

Semarang – Humas: Mahkamah Agung RI melalui Biro Hukum dan Humas menggelar kegiatan “MA Goes To Campus” pada Senin (27/10) bertempat di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari 5 (lima) universitas, yakni Universitas Diponegoro, UIN Walisongo, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Negeri Semarang, serta Universitas 17 Agustus.

MA Goes To Campus sebelumnya telah terselenggara di 12 (dua belas) perguruan tinggi di tanah air sejak tahun 2019 sebagai sarana untuk mengenalkan lebih dekat Mahkamah Agung kepada para mahasiswa sebagai agen perubahan, baik dalam hal tugas, fungsi, dan peran peradilan, hingga inovasi-inovasi yang telah dilahirkan Mahkamah Agung guna menjawab tantangan era digital saat ini.

 “Kami ingin agar para mahasiswa tidak hanya mengenal Mahkamah Agung dari berita atau buku teks, tetapi dapat melihat wajah peradilan yang sesungguhnya, wajah berintegritas, terbuka, dan terus berbenah menuju era digital.” ujar Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Sobandi, S.H., M.H. dalam sambutannya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Administrasi itu turut berpesan kepada para mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri, baik dalam hal penguasaan IT, bahasa, integritas, empati, dan membangun kolaborasi.

“Adik-adik sekalian Jangan takut bermimpi besar dunia hukum membutuhkan generasi yang cerdas, jujur, berani, berintegritas bahkan jika harus berdiri sendirian tetap harus berani.” pesan Dr. Sobandi.

Kegiatan ini turut mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. “Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung rawuhnya di Undip, mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa mendapatkan insight dan mestinya ini inisiatif yang sangat luar biasa dari Mahkamah Agung karena banyak universitas.” ucapnya.

Pembicara pertama disampaikan oleh narasumber Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA,  Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. yang mengangkat topik “Restorative Justice: Solusi Humanis untuk Keadilan yang Berkeadilan”. Dalam kesempatan itu Dr. Riki tidak hanya sakadar menyampaikan materi seputar dunia kehakiman hingga pengaturan keadilan restoratif, namun juga secara interaktif mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dan berargumentasi.

Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, Abi Zaky Azizi, S.H., M.H. turut menyampaikan materinya terkait “Hakim yang Agung dan Artificial Inteligence”. Dirinya menjelaskan mulai dari kedudukan hakim kini di era digital, khususnya dengan kehadiran Artificial Inteligence, kesejahteraan hakim, maupun pengalamannya kala mengikuti seleksi calon hakim di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berharap melalui MA Goes To Campus muncul antusiasme dari generasi muda berintegritas yang kelak akan mengambil peran dalam sistem peradilan di tanah air. (sk/ds/RS/Photo: yrz/sno)      

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung RI menggelar wisuda purnabakti bagi pimpinan dan hakim agung yang telah mengabdikan dirinya dalam menegakkan keadilan di Indonesia pada Kamis (23/10) di Lt 14 Ruang Kusumaatmadja, Tower Mahkamah Agung RI.

Pimpinan dan Hakim Agung yang diwisuda purnabakti di antaranya Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2024, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Militer periode 2018-2025, Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum., serta Hakim Agung yang telah wafat Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H.  

Pada prosesi purnabakti dilakukan penyerahan kalung jabatan para mantan pimpinan MA dan tanda jabatan hakim dari para mantan hakim agung kepada Ketua MA sekaligus pemberian kenang-kenangan berupa cincin dan plakat sebagai tanda pengikat ke dalam keluarga besar MA.

Dalam sambutannya, Ketua MA Prof. Sunarto menyampaikan wisuda purnabakti ini merupakan wujud penghargaan tertinggi atas pengabdian dan dedikasi para mantan pimpinan dan hakim agung dalam menginspirasi generasi penerus dalam melanjutkan nilai-nilai pengabdian dan intergitas yang dibangun.

“Sejalan dengan itu purnabakti jadi ruang refleksi bagi kita semua, bahwa perjalanan panjang para pimpinan dan hakim agung yang dilepas hari ini adalah kisah tentang keteguhan dan dedikasi penuh pengabdian tanpa pamrih. Capaian gemilang mahkamah agung hari ini bukanlah hasil dari perjalanan singkat, melainkan buah dari langkah-langkah panjang pendahulu kita. Seperti pepatah mengatakan seribu langkah selalu dimulai dari satu langkah dan langkah pertama merekalah yang membuka jalan bagi sejarah Panjang pengabdian dan kejayaan lembaga ini hingga saat ini.” ucap Ketua Mahkamah Agung.

Dirinya turut menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan keteladanan mereka yang pada masa baktinya telah menanamkan nilai-nilai luhur menerangi jejak langkah Mahkamah Agung menuju ke arah yang lebih baik.

“Dalam konteks ini, purnabakti juga menjadi simbol penghormatan bagi para pimpinan mahkamah agung dan para hakim agung yang selama masa baktinya telah memikul tanggung jawab besar untuk  institusi. Tidak hanya di ruang siding, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan dan mengelola Lembaga Mahkamah Agung. Beliau-beliau adalah sosok yang memadukan antara penegakan hukum dan penguatan kelembagaan lembaga peradilan.” tambahnya.

Selain itu, Ketua MA juga secara khusus mengenang dan menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya kepada Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H. yang wafat pada 21 Mei 2025 saat masih bertugas sebagai Hakim Agung. Di matanya sosok Abdul Manaf adalah figur yang teladan yang senantiasa menebar kebaikan bagi kolega-koleganya.

Tidak ketinggalan, dirinya turut mengapresiasi pasangan dan keluarga para mantan pimpinan dan hakim agung yang telah setia mendampingi baik disaat suka dan duka dalam pengabdian. Serta telah berperan aktif dalam naungan Dharmayukti Karini sebagai wadah kebersamaan dalam menebar kebaikan.

Menutup sambutannya, Prof. Sunarto mengutip sabda Nabi Muhammad SAW “sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Baginya, pesan itu menegaskan kemuliaan tidak diukur dari tingginya suatu jabatan atau lamanya masa bakti, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi sesama. (sk/ds/RS/Photo:yrz/alf/kdr/sno/zhd)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik 9 (sembilan) Hakim Agung dan 1 (satu) Hakim Ad Hoc pada Kamis (23/10) di Ruang Kusumaatmadja, lantai 14 Gedung Tower Mahkamah Agung Jakarta.

Sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, maupun pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung. Sidang digelar terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia pada Mahkamah Agung setelah melewati serangkaian tahapan seleksi di Komisi Yudisial dan uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR. Mereka yang dilantik dan diambil sumpah jabatan di antaranya:

Hakim Agung

• Suradi, S.H. S.Sos., M.H.
• Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
• Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
• Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.
• Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.
• Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
• Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. T
• Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H.
• Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc

• Dr. Moh. Puguh Hariyogi, S.H., Sp.N., M.H.

Kesembilan Hakim Agung ini terdiri dari satu orang hakim agung kamar pidana, dua orang hakim agung kamar perdata, dua orang hakim agung kamar agama, tiga orang hakim agung kamar tata usaha negara, dan satu orang hakim agung kamar militer. Selain itu, juga ada satu orang hakim ad hoc hak asasi manusia.

Dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang dilantik dan diambil sumpah jabatan ini berjanji untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945. Ketua Mahkamah Agung pun mendoakan semoga para hakim agung dan hakim ad hoc yang telah disumpah dan dilantik itu senantiasa dalam lindungan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. (sk/ds/RS/Photo:yrz/alf/kdr/sno/zhd)

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menggelar rapat koordinasi membahas tindak lanjut pembangunan rumah dinas bagi para hakim dan aparatur peradilan pada Senin, 6 Oktober 2025 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Hadir mewakili Mahkamah Agung yaitu Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr. Sobandi, S.H., M.H., dan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung,  Rosyidatus Syarifeini, S.Psi., M.H. sedangkan dari KemenPKP yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, S.Pi., M.Si., dan Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Aswin G. Sukahar, ST., M.BEnv.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim melalui penyediaan fasilitas perumahan yang layak dan representatif.

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pembangunan rumah dinas ini merupakan wujud konkret perhatian Presiden dan Ketua Mahkamah Agung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup hakim yang bertugas di berbagai wilayah Indonesia.

“Kesejahteraan hakim adalah pondasi bagi tegaknya keadilan. Ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan baik, maka integritas dan profesionalisme akan semakin kuat,” ujar Dr. Sobandi.

Sebagai informasi, bahwa saat ini sedang masuk tahap awal pembangunan rumah dinas di Bekasi dan Jambi, dengan target Pembangunan multiyears penyelesaian pada  2026.

Pembangunan di dua wilayah tersebut menjadi proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan.

KemenPKP menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Mahkamah Agung dalam hal perencanaan teknis, penentuan spesifikasi bangunan, serta penyusunan tahapan pembangunan agar proyek ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh langkah Mahkamah Agung dalam memastikan para hakim memiliki tempat tinggal yang layak dan representatif. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga bagian dari pembangunan sistem peradilan yang kuat,” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman KemenPKP

WUJUD KOMITMEN PRESIDEN TERHADAP KESEJAHTERAAN HAKIM

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 19 Februari 2025 lalu, Presiden menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup para hakim di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut kemudian diejawantahkan dengan menaikan gaji hakim hingga 280 persen, sebagaimana disampaikan Presiden saat pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025.

Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat profesionalisme, martabat, dan kemandirian hakim sebagai penjaga keadilan. Pembangunan rumah dinas kini menjadi lanjutan nyata dari komitmen tersebut.

Program rumah dinas ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para hakim dan aparatur peradilan, tetapi juga memperkuat semangat pengabdian di daerah.

Melalui sinergi antara Mahkamah Agung dan KemenPKP, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap hakim, terutama yang bertugas jauh dari pusat kota, dapat menikmati tempat tinggal yang layak dan mendukung pelaksanaan tugasnya. (azh/RS/photo:Sna)