Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H melakukan Nota Kesepahaman percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan 17 pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, dan badan hukum publik.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud Md. “Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis semata. Harus benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang berkualitas,” ungkap Wapres Ma’ruf dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (28/06).

Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan nota kesepahaman menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB ad interim Mahfud MD menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam percepatan penyelenggaraan MPP. “Bersama dengan kerja sama ini, maka instansi terkait didorong untuk menyelenggarakan pelayanan di MPP sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing,” jelas Mahfud.

Hingga Juni 2022, terdapat 59 MPP yang telah diresmikan dan tersebar di penjuru Indonesia. Direncanakan hingga akhir tahun 2022, sebanyak 56 MPP juga akan siap diresmikan. Sebagai program prioritas, diharapkan MPP dapat berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2024.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Juga ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah BUMN pun turut serta yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta PT PLN. (Humas/foto Humas Menpan RB)

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menerima kunjungan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi pada Senin pagi, 27 Juni 2022 di ruang Conference Center Mahkamah Agung, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Kepala Biro Umum.

Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahim dan meningkatkan kerja sama antara Mahkamah Agung dan KPPU. Sebelumnya Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan KPPU dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim terkait wira usaha.

“Semoga ke depannya bisa terselenggara lagi pelatihan lanjutan,” kata Ukay.

Dalam kunjungan tersebut, Ukay bersama rombongan meminta penjelasan mengenai keefektifan sidang online yang sudah diterapkan oleh pihak Mahkamah Agung. Menurutnya, KPPU perlu mempelajari lebih dalam penerapan sidang online yang dinilai lebih praktis, terkhusus untuk mengatasi adanya keterbatasan jarak tempuh dan lain-lain.

“Selama pandemi, kami tidak melaksanakan sidang. Untuk, itu, salah satu tujuan kami ke sini ingin menanyakan pengalaman Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan sidang secara online,” kata Ukay.

Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa bahkan sebelum adanya pandemi Mahkamah Agung sudah mengaplikasikan teknologi informasi dalam memberikan layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Berbagai aplikasi diciptakan untuk menunjang hal tersebut, di antaranya yaitu SIPP, E-Court, E-Litigasi, dan lain-lain.

“Jadi, ketika pandemi datang, kami sudah siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Guru Besar Universitas Lampung.

Mahkamah Agung juga, ia menambahkan, telah meluncurkan Inovasi Aplikasi e-BIMA (electronic Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability) dan aplikasi e-SADEWA (electronic State Asset Development and Enhancement Work Application). Dua aplikasi ini telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja penatakelolaan keuangan negara serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Ia menambahkan Mahkamah Agung merupakan satu dari empat Lembaga yang telah sempurna menindaklanjuti temuan BPK RI secara 100%. Ketiga Lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan BPK RI. Di tahun 2021 Mahkamah Agung dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK dari tahun 2005 – 2021 sebanyak 1.313 rekomendasi dengan capaian 100%.

Sementara itu, senada dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi., S.H., M.H.,  menjelaskan bahwa dengan aplikasi e-court masyarakat bukan hanya dimudahkan dalam kecepatan informasi, namun juga hemat secara biaya dan waktu.

Kunjungan diakhiri dengan saling memberi cindera mata. (vml/gio/azh/RS)

Jakarta – Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia memperpanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran penerimaan Calon Hakim ad hoc Pengadilan HAM sampai dengan kamis 30 Juni 2022, pukul 23.59 WIB.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Ketua pansel Calon Hakim Ad Hoc pengadilan Hak Asasi manusia:

Medan-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meresmikan gedung dan operasional Rumah Tahfiz Al-Firdausi Qasimi As-Suadi di Sei Rotan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis, 22 Juni 2022. Ia mengungkapkan pembangunan Rumah Tahfiz ini merupakan kontribusi nyata mewujudkan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hakim Agung asal Baturaja tersebut menambahkan bahwa dewasa ini kemajuan teknologi kian pesat, oleh karena itu perlu penyeimbang berupa dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. 

“Kita berharap rumah tahfiz ini mencetak generasi yang cerdas bukan hanya intelektual, namun juga emosional dan spiritual,” harapnya

Rumah Tahfiz ini merupakan inisiasi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M., dan diperuntukkan bagi anak yatim piatu dan fakir miskin dari seluruh Indonesia secara gratis. 

“Kami bersama keluarga menginisiasi pembangunan Rumah Tahfiz ini. Hanya tanahnya yang dari kami sekeluarga, namun yang membangun adalah para donatur yang sebagian besar warga empat lingkungan peradilan,” ungkap Amran Suadi. 

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Prof. Amran karena di sela kesibukannya sebagai seorang hakim agung, ia masih sempat mencurahkan perhatian bagi dunia pendidikan. 

Di akhir sambutannya, Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut membacakan sebuah Hadis Rasulullah SAW yang artinya: Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah undangan di antaranya, Gubernur Sumatea Utara, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc,  Bupati Deli Serdang, para pejabat Eselon I pada MA, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, Ketua Pengadilan Tingkat pertama se-wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan undangan lainnya. 

Mengakhiri kegiatan peresmian, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh para pimpinan Mahkamah Agung dan undangan yang lain melakukan pengguntingan pita, dilanjutkan meninjau ruangan kelas, asrama yang telah selesai dibangun, dan ditutup dengan ramah tamah. (RI/azh/RS/photo:IP)