Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Nomor: 1084/DJU/PP.00.1/10/2022, yang ditujukan kepada Yth. Seluruh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum tentang pengisian kebutuhan Calon Hakim Yustisial/Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini :
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas perihal Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2022 pada aplikasi e-Monev berdasarkan PP 39/2006, Sekretaris Mahkamah Agung meminta Sekretaris pada Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung, Sekretaris Pengadilan Militer Utama, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan, dan para Sekretaris pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan untuk verifikasi laporan pada aplikasi e-monev.
Informasi lebih lengkap, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 2392A/SEK/KP.01.2/10/2022, dengan ini diinformasikan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan di bawahnya tentang hasil pendataan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya tahun 2022.
Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik tautan dibawah ini :
Bandung - Humas : "Saat ini, PTUN termasuk para hakim-hakimnya dituntut untuk terus dapat beradaptasi dan berakselerasi dengan perkembangan hukum tata negara dan hukum administrasi serta model-model sengketa administrasi pemerintahan yang secara beragam. Antisipasi dan adaptasi tersebut salah satunya dengan kegiatan peningkatan kapasitas intelektual dan penguatan ilmu pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah seperti diskusi dan seminar".
Menurut Ketua PTUN Bandung, Oenoen Pratiwi, berdasarkan pemikiran tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sejak Agustus tahun 2020 melaksanakan Diskusi rutin yang diberi nama Diskusi Reboan PTUN Bandung. Diskusi reguler yang dilaksanakan pada hari Rabu selama 2 (dua) kali sebulan tersebut telah terselenggara sebanyak 30 seri sampai Agustus 2022 (2021-2022). Narasumber atau pemantik Diskusi Reboan terdiri dari internal Peradilan Tata Usaha Negara: Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Hakim tingkat pertama. Selain itu, diskusi juga menghadirkan Narasumber para akademisi serta pimpinan lembaga negara, seperti : Ombudsman RI, DKPP dan Komisi Yudisial.
Sementara Koordinator Diskusi Reboan PTUN Bandung, Irvan Mawardi menuturkan bahwa Diskusi Reboan dilaksanakan secara hybrid, yakni offline dan online dengan peserta pada umumnya berasal dari para Hakim PTUN/PT TUN se-Indonesia serta dosen dan mahasiswa dan penyelenggara negara lainnya. Pada tahun 2021 Hasil Diskusi Reboan seri 1-15 telah dirangkum menjadi satu buku yang berjudul: " PTUN Aktual: Isu-isu aktual penyelesaian sengketa hukum administrasi. Pada tahun 2022 ini, kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merangkum dan menerbitkan buku hasil Diskusi Reboan seri 16 sampai seri-30 (2021-2022) dengan 2 buah buku, Yakni Pertama: PTUN untuk Keadaban Publik. Buku ini merupakan kumpulan makalah dari para Narasumber diskusi. Kedua, Sang Penggugah: Gagasan dan Visi besar Prof Supandi. Buku ini merupakan kumpulan pidato kunci Prof. Supandi setiap hadir dalam Diskusi Reboan selama tahun 2021-2022. “Dalam rangka merespon penerbitan kedua buku tersebut, PTUN Bandung melaksanakan Launching dan Diskusi buku yang melibatkan para Akademisi, Hakim Dan Pejabat Administrasi Pemerintahan se-Jawa Barat” ujar Irvan.
Irvan melanjutkan bahwa Acara launching buku ini dilaksanakan dengan maksud agar gagasan dan pemikiran dalam Diskusi Reboan dapat dibaca dan menjadi referensi bagi para Hakim, Akademisi dan insan hukum di Indonesia, khususnya stakeholder penegakan hukum tata Negara dan hukum administrasi di Indonesia.
Sementara Ketua Panitia Launching Buku, Sofyan Iskandar menyampaikan bahwa, tema buku "PTUN untuk Keadaban Publik" kami angkat untuk mengingatkan dan mempertegas kembali bahwa filosofi kehadiran PTUN adalah untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat di bidang hukum administrasi pemerintahan. Fungsi perlindungan hukum tersebut saatnya diakselerasi dan ditransformasikan dalam sebuah wujud keadaban publik, yakni sebuah kehidupan yang menunjukkan relasi harmoni antara warga dan pemerintah dalam sebuah Negara demokratis.
Hal teristimewa dalam launching buku tahun ini yakni kami berusaha mendokumentasikan pemikiran dan gagasan Prof Supandi (Ketua Kamar Tata usaha negara MA RI 2-16-2022) selama beliau berpartisipasi dalam Diskusi Reboan. Menurut Sofyan, Prof. Supandi merupakan salah satu tokoh yang selama ini mendorong agar Diskusi Reboan terus eksis dan konsisten mendiskusikan isu-isu aktual hukum administrasi. Di dalam buku Sang Penggugah kita akan menemukan dorongan dan gugahan dari Prof.Supandi tentang urgensi merespon perubahan hukum dan tata kelola pemerintahan, yakni perubahan tata kelola konvensional ke era digitalisasi pemerintahan.
Launching Buku dilaksanakan pada secara offline dan online via zoom Pukul 08.00 WIB - selesai Di Aula Gedung Sate, Bandung, dengan Narasumber :
Hadir dalam acara diskusi dan launching tersebut :
Hakim Agung dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja ) Hakim Agung Tata Usaha Negara MAR RI,Dr. Yulius,S.H.,M.H.
Hakim Agung kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Is Sudaryono, S.H.,M.H,
(Humas)
Makassar - Humas : Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dalam rangka pengawasan mitra kerja di Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung pada Selasa, 11 Oktober 2022, dipimpin oleh Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H.,M.Hum, didampingi 17 anggota Komisi III.
Rapat Kerja yang bertempat di aula Pengadilan Tinggi Makassar ini dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H, Plt. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar H. Iswan Herwin, S.H.,M.H, Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H.,M.H, juga dihadiri para Wakil, Sekretaris, Hakim dan Panitera di lingkungan empat peradilan, serta seluruh warga peradilan Tingkat Pertama se-Sulawesi Selatan yang mengikuti secara virtual.
Adies Kadir selaku Ketua Tim mengatakan tujuan Kunjungan Kerja Komisi III ini adalah untuk mendengar secara langsung keluhan serta masukan dari empat peradilan di Sulawesi Selatan selaku mitra kerja terkait anggaran dan pengawasan.
Pemaparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr.Syahrial Sidik, S.H.,M.H. yang menjelaskan kendala yang dihadapi dua diantaranya; tentang perlunya cctv pada 21 satker Pengadilan tingkat pertama untuk memonitoring langsung situasi seperti pada saat ada kerusuhan demonstrasi yang mengakibatkan kerusakan gedung Pengadilan Negeri Makale, serta kurangnya SDM pada satker seperti 4 Ketua Pengadilan Negeri yang kosong dan 10 Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang kosong.
Selanjutnya pemaparan dari Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, H. Iswan Herwin, S.H.,M.H yang menjelaskan tentang akan dibentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan belum adanya peraturan pelaksanaan tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) dan sanksi administratif (pasal 106 ayat 4 UU no.51 Tahun 2009).
Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H.,M.H menyampaikan kurangnya kendaraan dinas operasional mengingat saat ini hanya ada 1 buah kendaraan dengan kondisi kurang layak pakai.
Terkait kendala, gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar saat ini tidak sesuai dengan prototype kantor pengadilan tingkat banding sehingga perlu relokasi pembangunan gedung kantor, pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr.Drs.H. Abu Huraerah, S.H.,M.H.
Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 16.00 WITA dengan pertukaran plakat dari 4 lingkungan peradilan dengan komisi III DPR serta foto bersama. (rv/enk/rs).
Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui nomor dan email dibawah ini
+62 811-7315-500
Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
