Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, memimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H.Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum pada Rabu (3/7) di kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Daming yang lahir di Bulukumba pada 1 Juni 1952 ini telah berkiprah di dunia peradilan selama 41 tahun.

Mengawali tugas pada 1978, Daming telah melanglang buana ke seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim. Lulusan Universitas Hasanuddin ini pernah menjabat sebagai hakim di Sinjai, Pangkajene, dan lainnya. Dalam rentetan karirnya, Daming pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Maros. Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pernah dijabatnya saat bertugas di Pengadilan Tinggi Medan. Kemudian, seiring karir yang terus menanjak, Daming menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang pada 2013-2014, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang pada 2014- 2016, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 2016, dan terkahir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dari tahun 2016 hingga 2019.

Dalam sambutannya, Yang Mulia Prof. Hatta mengatakan bahwa Daming Sunusi adalah salah satu bagian dari sekian jumlah hakim yang berhasil menjalankan masa tugasnya hingga sampai pada masa purnabakti. “Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi selama lima kali adalah kebanggan tersendiri.” Ucap Yang Mulia Prof. Hatta.

Masih menurut Ketua Mahkamah Agung, bahwa dalam kepemimpinannya Daming telah melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan dengan baik, salah satu buktinya adalah bahwa di bawah kepemimpinan Daming, seluruh Pengadilan Negeri di bawah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengaplikasikan e-court dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Selain itu, Pengadilan Tinggi DKI juga telah menjadi salah satu pengadilan dari 16 Pengadilan Mandatory dalam Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mahkamah Agung sangat mengapresiasi capaian tersebut,” terang Yang Mulia Prof. Hatta pada acara yang dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan undangan lainnya.

Tradisi Wisuda adalah penghargaan Mahkamah Agung terhadap Daming baik sebagai hakim maupun sebagai Ketua Pengadilan Tinggi. Acara ini menjadi pengantar untuk purnabakti memasuki masa yng lebih tenang setelah bertahun-tahun menjalankan tugas sebagai abdi Negara.

“Hari-hari penuh tumpukan berkas akan berganti menjadi hari yang menyenangkan dengan keluarga,” ucap Prof. Hatta. “Semoga hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar Mahkmah Agung tetap dapat terjalin dengan baik. Semoga pula Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga dan sahabat serta waktu yang lebih leluasa dalam menjalankan ibadah keagamaan.” Harap Prof. Hatta menutup sambutannya. (azh/RS/Photo:Pepy) (PTIP)

Humas-Jakarta: Mahkamah Agung menggelar program baru yang diberi nama “#MARImendengar” yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam rangka membangun kepercayaan publik, pada hari Selasa 2 Juli 2019 bertempat di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Acara tersebut dipimpin oleh Yang Mulia Wakil Ketua MA Bid. Non Yudisial dan dihadiri oleh Yang Mulia Wakil Ketua MA Bid. Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan MA, Juru Bicara MA dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Kegiatan ini merupakan implementasi atas terbentuknya Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2019.

#MARImendengar seri 1 ini bertemakan “Perempuan dan Anak” yang dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari berbagai komponen masyarakat dan pemerintah antara lain dari Puskapa UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Bapas, LPKA, PEKKA, Jurnal Perempuan, KomnasHAM, Kemen PPA, LBHM, Jentera, Yayasan Kalyanamitra, Hukumonline, AIPJ, P2TP2A, Rumah KITAB, LBH Apik, Mappi UI, KPAI dan unsur pemerhati perempuan dan anak lainnya.

Masing-masing perwakilan peserta menyampaikan saran dan masukan terkait implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum karena di beberapa daerah masih sering ditemukan kendala khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu juga disampaikan bahwa masih banyak ditemui kendala-kendala teknis dalam penanganan perkara-perkara yang terkait dengan anak, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intens dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi hak anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kegiatan #MARImendengar ini akan dilakukan secara berkelanjutan dengan tema-tema yang aktual, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi Mahkamah Agung dalam rangka percepatan peningkatan kepercayaan publik menuju badan peradilan yang agung. Usai  acara, seluruh peserta berfoto bersama dengan unsur pimpinan Mahkamah Agung. (dy/Rs)(PTIP)