Surabaya – Humas: Pada hari Selasa, 17 Juni 2025 , Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi tuan rumah diskusi penting yang dihadiri oleh para hakim dari berbagai pengadilan di Surabaya dan sekitarnya. Acara ini menampilkan presentasi dari Dineke de Groot, Presiden Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Kerajaan Belanda) dan Profesor Tetap di Vrije Universiteit Amsterdam. Diskusi berfokus pada topik-topik krusial: "Etika dan Integritas Yudisial di Tengah Tekanan Sosial, Media, dan Risiko Contempt of Court," serta "Keputusan Yudisial sebagai Instrumen Pembentukan Hukum: Perspektif Belanda".
Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi Kerja Sama Yudisial Bilateral antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hoge Raad Kerajaan Belanda yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dan terakhir kali ditandatangani kembali pada 19 Januari 2023. Selama kunjungan yang berlangsung antara tanggal 15 hingga 21 Juni 2025 ini, Ketua Mahkamah Agung Belanda juga didampingi oleh Wakil Presiden Prof. Mariken van Hilten (Ketua Kamar Pajak) dan Prof. Thijs Kooijmans (Hakim Agung Kamar Pidana).
Acara ini mencatat partisipasi yang antusias, dengan tidak kurang dari 100 hakim dari empat lingkungan peradilan di wilayah Surabaya hadir secara langsung. Selain itu, lebih dari 350 pengadilan di seluruh Indonesia bergabung dalam diskusi secara daring. Hal ini ditekankan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, SH., MH., dalam sambutan pembukaannya, yang menyoroti jangkauan luas dan pentingnya pertukaran semacam ini.
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Charis Mardiyanto, SH., MH., menyambut hangat delegasi dari Mahkamah Agung Kerajaan Belanda. Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama yudisial antara Indonesia dan Belanda, mengakui ikatan sejarah dan relevansi berkelanjutan sistem hukum Belanda sebagai titik acuan bagi hukum Indonesia.
Tingginya profil acara ini semakin ditunjukkan dengan kehadiran para pemimpin utama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk Wakil Ketua MARI Bidang Non Yudisial, Y.M. Suharto, SH., MH., didampingi oleh para pemimpin terhormat lainnya seperti Y.M. Syamsul Maarif, SH., LLM., PhD., Ketua Kamar Pembinaan, dan Y.M. Dwiarso Budi Santiarto, SH., MH., juga Ketua Kamar Pembinaan.
Etika dan Integritas Yudisial di Era Modern
Presentasi Presidan Dineke de Groot menggali dasar-dasar etika yudisial, membedakannya dari aturan hukum5. Ia menjelaskan bahwa norma etika berakar pada tradisi filosofis yang telah lama ada mengenai perilaku benar dan salah secara moral 6, sementara aturan hukum diwujudkan dalam legislasi yang diberlakukan oleh badan legislatif yang sah secara demokratis7. Sebuah laporan tahun 2019 dari kantor kejaksaan publik Belanda menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman mungkin lebih tepat untuk menetapkan dasar integritas yang jelas bagi pegawai negeri dan hakim, karena norma etika lebih komprehensif daripada aturan hukum dan dapat memberikan dukungan berkelanjutan di mana aturan hukum memiliki keterbatasan.
Presentasi tersebut menyoroti Prinsip-prinsip Bangalore tentang Perilaku Yudisial PBB sebagai sumber internasional utama untuk integritas yudisial, menekankan prinsip-prinsip seperti kemandirian, imparsialitas, integritas, kepatutan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan. Di Belanda, berbagai langkah berkontribusi pada etika dan integritas yudisial, termasuk prosedur penunjukan yang ketat dengan pemeriksaan perilaku di masa lalu; kepatuhan terhadap kode etik yudisial seperti Prinsip-prinsip Bangalore dan Pedoman Belanda tentang imparsialitas; serta profil kompetensi yang komprehensif untuk (calon) hakim12. Aturan peradilan yang adil untuk menangani kasus (seperti aturan tentang kemandirian dan imparsialitas pengadilan, keadilan, transparansi, substansiasi putusan pengadilan, dan upaya hukum/banding yang efektif), manajemen pengadilan dan kasus (misalnya prinsip empat mata), prosedur pengaduan mengenai perilaku yudisial, proses disipliner (namun tidak sebagai upaya hukum terhadap suatu putusan), pelaporan masalah integritas dalam laporan tahunan lembaga peradilan, dan regulasi serta pengungkapan kegiatan tambahan hakim juga memainkan peran penting.
Diskusi juga menyentuh kompetensi penting bagi calon hakim, khususnya dalam menghadapi tekanan sosial dan pengawasan media19. Ini termasuk orientasi eksternal terhadap masyarakat, mengenali peran yudikatif dalam penyelesaian sengketa dan mengatasi masalah sosial, dan menjaga integritas serta otoritas di mata publik. Tidak berpihakan, keahlian, dan kecepatan selalu dibutuhkan, yang menuntut hakim untuk memiliki kesadaran yang kuat tentang posisi mereka dalam masyarakat dan dalam lembaga peradilan. Transparansi dan keterbukaan adalah instrumen vital, yang dicontohkan dengan mempublikasikan putusan pengadilan, berita tentang kasus yang sedang berjalan dan putusan pengadilan, laporan tahunan, rumah terbuka, Pekan Yudisial, Pekan Aturan Hukum, kehadiran yudikatif di media sosial, wawancara di surat kabar, radio, TV, dan kemungkinan kunjungan kelompok ke pengadilan dan persidangan.
Kutipan dari pidato Dineke de Groot pada Juni 2024 di Dutch Procedural Law Society menekankan bahwa hak atas peradilan yang adil menciptakan ruang untuk mewujudkan hak dan kewajiban sipil individu dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai penentuan nasib sendiri, kesetaraan, dan solidaritas, serta di mana kebebasan, pluralisme, dan toleransi berlaku24. Ini sangat penting dalam masyarakat saat ini, di mana pencarian fakta dalam proses perdata terjadi di tengah polarisasi sosial dan peningkatan ketidaksetaraan sosial25. Polarisasi ini tidak lagi terbatas pada ketidaksepakatan fakta tetapi juga menyangkut situasi di mana realitas disangkal dan fakta diabaikan sama sekali. Seorang hakim pidana Belanda, Jacco Jansen, menegaskan perlunya hakim untuk mampu menahan tekanan eksternal dari politik dan masyarakat, terutama mengingat banyaknya kritik yang dapat diterima melalui pers dan media sosial27. Ia menekankan pentingnya hakim untuk berani, tegas, dan bersedia menantang argumen, daripada menyerah pada ketakutan.
Keputusan Yudisial sebagai Instrumen Pembentukan Hukum
Topik kunci kedua yang dieksplorasi adalah bagaimana keputusan yudisial berkontribusi pada pengembangan hukum29. Cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai sengketa (hukum perdata, hukum komersial, hukum keluarga, hukum administrasi, hukum pajak, dll.) dan mengadili tindak pidana. Peran fundamentalnya meliputi melindungi supremasi hukum, menyediakan peradilan yang adil, memastikan keadilan, dan memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan, semuanya sambil menumbuhkan kepercayaan publik.
Hoge Raad der Nederlanden berfungsi sebagai Mahkamah Agung/Mahkamah Kasasi, mengawasi 11 pengadilan tingkat pertama, 4 pengadilan banding, dan 2 pengadilan banding administrasi khusus, serta Pengadilan Bersama Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint Eustatius, dan Saba. Mahkamah Agung meninjau apakah pengadilan sebelumnya menafsirkan dan menerapkan hukum dengan benar, mengikuti aturan prosedural dengan benar, dan cukup substansial dalam putusannya; ia tidak menetapkan fakta baru dalam suatu kasus. Hukum Belanda mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung mempromosikan kesatuan hukum, berkontribusi pada pengembangan hukum, dan memberikan perlindungan hukum.
Mengembangkan hukum melibatkan penafsiran dan penerapan aturan hukum yang relevan serta memberikan kepastian hukum dengan mengklarifikasi aturan hukum, menerapkannya secara konsisten, dan berkontribusi pada prediktabilitas hasil sengketa di pengadilan. Proses ini mengambil dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, sejarah parlemen dari pembentukan undang-undang, yurisprudensi yang ada, observasi di kalangan akademisi (buku, artikel, anotasi), masyarakat, hukum komparatif, dan komunitas internasional, menggunakan metode penafsiran seperti tekstual, gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis.
De Groot menawarkan pertanyaan-pertanyaan yang berwawasan luas bagi para hakim untuk dipertimbangkan ketika menentukan ruang lingkup kontribusi mereka terhadap pengembangan hukum, seperti apakah beberapa pilihan dapat dibayangkan dan dijelaskan dengan baik dalam penafsiran suatu ketentuan undang-undang , jika legislator memikirkan kasus ini, apakah ia akan menginginkan kasus ini dicakup oleh ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan apa yang diatur, apakah penafsiran ketentuan undang-undang dalam kasus ini memerlukan pilihan kebijakan hukum yang menjadi wewenang legislator, dan apa arti pilihan untuk penafsiran suatu ketentuan undang-undang mungkin bagi kesatuan hukum, bagi sistem hukum dan/atau bagi perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus ini dan/atau kasus serupa.
Presentasi tersebut memberikan contoh-contoh yang menarik tentang pengembangan hukum pidana dan hukum keluarga. "Kasus Listrik" (1921) menetapkan bahwa listrik memenuhi syarat sebagai "barang" dalam arti Pasal 310 KUHP, memperluas cakupan pencurian42. Baru-baru ini, "Kasus Runescape" (2012) menegaskan bahwa objek virtual dalam video game juga dapat dianggap sebagai "barang" dalam arti Pasal 310 KUHP, menunjukkan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan realitas baru. Dalam hukum keluarga, kasus "Perjalanan Sehari dan Liburan dengan Orang Tua Asuh" (2021) memprioritaskan kepentingan anak, menjelaskan bahwa orang tua asuh umumnya menangani keputusan tentang perjalanan sehari dan liburan, dengan pengecualian untuk kegiatan yang memengaruhi pengaturan akses anak dengan orang tua kandungnya, yang memerlukan izin lembaga berdasarkan kepentingan terbaik anak.
Mahkamah Agung melaporkan pengembangan hukum dalam laporan tahunannya, termasuk bagian tentang yurisprudensi dan berita dengan dampak hukum dan/atau sosial, serta tinjauan yurisprudensi yang memberikan "sinyal" kepada kekuasaan legislatif.
Diskusi komprehensif ini memberikan wawasan berharga mengenai pendekatan Belanda terhadap etika yudisial, integritas, dan pengembangan hukum, menawarkan perspektif yang relevan bagi yudikatif Indonesia saat terus menjunjung tinggi keadilan dalam lanskap masyarakat yang terus berkembang. (As/Humas)
