Jakarta – Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-80 pada Selasa, 19 Agustus 2025. Perayaan tersebut diisi dengan serangkaian acara. Perayaan dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. (19/8) di lapangan tenis Mahkamah Agung, Jakarta. Upacara penuh khidmat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, hakim agung, hakim adhoc, serta seluruh pegawai Mahkamah Agung. Upacara yang sama digelar serempak di kantor-kantor pengadilan di seluruh Indonesia. 

Setelah upacara bendera, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas perjalanan panjang dan pencapaian Mahkamah Agung selama delapan dekade.

Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya tersebut menyatakan bahwa perayaan hari jadi ke-80 Mahkamah Agung kali ini merupakan titik sejarah yang sangat istimewa. Sebab hari ini, genap 8 dekade Mahkamah Agung tegak berdiri, seiring dengan 80 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baginya, 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. Usia ini mewakili rentang sejarah panjang, di mana Mahkamah Agung telah melalui berbagai dinamika dan perubahan, mewarnai sistem hukum, serta menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum (rechstaat) yang diamanatkan dalam konstitusi.

Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wujud komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran 13 inovasi aplikasi layanan peradilan.

Inovasi tersebut meliputi:

1. Smart Majelis Tingkat Pertama

Pengembangan dari aplikasi Smart Majelis Mahkamah Agung (2023) yang kini diterapkan pada pengadilan tingkat pertama. Aplikasi ini membantu penunjukan majelis hakim berdasarkan keahlian, kompetensi, beban perkara, hingga potensi konflik kepentingan, sehingga lebih transparan dan objektif.

2. Website Badan Urusan Administrasi (BUA)

Menyajikan informasi, layanan, dan transparansi publik terkait pengelolaan administrasi dan perencanaan di lingkungan Mahkamah Agung.

3. RESPEK (Respon Cepat Pelayanan Kepaniteraan)

Aplikasi pengaduan digital terkait pelayanan penyelesaian perkara di Kepaniteraan MA, sekaligus mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

4. E-HUM Kepaniteraan

Layanan pendaftaran dan pembayaran permohonan hak uji materiil secara elektronik, sehingga pemohon tidak perlu lagi datang langsung ke kantor MA.

5. SMART-TPM (Tim Promosi Mutasi) Badilum

Sistem berbasis data untuk promosi dan mutasi hakim, guna memastikan proses yang lebih akurat, transparan, dan objektif.

6. Badilum Learning Center (BLC)

Platform pembelajaran daring bagi hakim dan aparatur peradilan umum untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial.

7. Ruang Tamu Virtual (RTV) Badilum

Layanan administrasi secara daring yang memangkas waktu, tenaga, dan biaya perjalanan ke MA.

8. SIMETRI Badilum

Sistem manajemen persuratan elektronik yang mempermudah layanan administrasi di lingkungan peradilan umum.

9. E-Akta Cerai (e-AC) Badilag

Aplikasi penerbitan akta cerai elektronik yang dapat diunduh dan dicetak mandiri oleh para pihak, terintegrasi dengan berbagai sistem seperti e-Court dan SIMKAH.

10. E-Putusan Badilag

Aplikasi untuk penerbitan salinan putusan dan penetapan pengadilan secara elektronik dengan tanda tangan digital.

11. SIMPAN Terintegrasi Badilmiltun

Aplikasi persuratan digital antar satuan kerja di lingkungan peradilan militer dan TUN, untuk efisiensi dan koordinasi yang lebih baik.

12. LASKAR (Layanan Administrasi Kediklatan dan Rekapitulasi)

Mendukung manajemen kegiatan kediklatan secara digital agar lebih efisien, produktif, dan adaptif.

13. WASKITAMA (Pengawasan Kinerja Tata Kelola MA)

Platform pengawasan terpadu dengan fitur monitoring perkara, rekam jejak hakim, hingga akses CCTV seluruh pengadilan, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dengan hadirnya 13 aplikasi ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan peradilan yang bersih, modern, transparan, dan terpercaya kepada masyarakat Indoensia. (azh/RS/photo:Yrz, Adr, Alf, Sno)

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-80, dengan melaksakan Upacara Bendera pada Selasa, 19 Agustus 2025, yang berlangsung pukul 08.00 WIB, bertempat di lantai 9 gedung Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, yang bertindak selaku Pembina Upacara dalam sambutannya menyampaikan, delapan dekade bukanlah usia yang pendek. Di usia ke-80 tahun ini, Mahkamah Agung telah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa, sekaligus pengawal tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap fase kehidupan bernegara.  

Menurutnya, tema yang kita angkat tahun ini, “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat”, bukan sekadar slogan. Ia merupakan komitmen mendalam, yang mencerminkan kesadaran bahwa martabat sebuah pengadilan, adalah fondasi dari kedaulatan sebuah negara hukum.

Lebih lanjut Ketua MA menyampaikan pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi, menegakkan integritas, dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapa pun. Di sanalah letak kekuatan negara hukum yang sejati. Sebaliknya, ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi, atau penyimpangan, maka kedaulatan negara pun ikut terguncang.

“Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno: “Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari keadilan. Jika semua lembaga telah gagal, maka kepada Mahkamah Agung-lah rakyat berharap,” katanya.

Prof. Sunarto menambahkan, kutipan ini menjadi pengingat bahwa Mahkamah Agung memikul tanggung jawab moral, untuk senantiasa menjaga kepercayaan rakyat. Pengadilan tidak boleh menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan formalitas hukum dan terisolasi dari realitas sosial, tetapi harus berdiri kokoh sebagai penjaga keadilan, yang hidup dan berdenyut bersama rakyat.

Guru Besar Universitas Airlangga ini juga menyampaikan pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum (the guardian of the rule of law). Di sanalah tercermin komitmen dalam menegakkan keadilan: apakah ia benar benar hadir bagi seluruh warga negara, atau berpihak hanya pada kelompok tertentu.

Mantan Wakil Ketua Mahkamh Agung Bidang Yudisial ini menyebutkan delapan puluh tahun Mahkamah Agung telah banyak mencatatkan langkah-langkah penting, antara lain: kita telah menata ulang manajemen perkara secara digital melalui e-Court dan e-Litigation, mewujudkan kolaborasi antar-lembaga melalui sistem e Berpadu, menyederhanakan proses administrasi peradilan, mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan tetap menjaga kualitas putusan, dan membuka akses publik terhadap putusan melalui Direktori Putusan sebagai bentuk akuntabilitas.

“Semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel, sebagai suatu cerminan dari pengadilan yang bermartabat,” imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pesan sederhana namun penuh harapan: “Selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya.”

Selamat ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat.

Upacara yang berlangsung penuh khidmat ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, seluruh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I, II, III, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta seluruh anggota, serta diikuti seluruh Pegawai Mahkamah Agung. Upacara serupa juga digelar serempak di semua Kantor Pengadilan di seluruh Indonesia. (enk/pn/photo:yrz,sno,alf).

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80, mengusung tema “ Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju “, dengan Pembina upacara Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H, pada hari minggu, 17 Agustus 2025, bertempat dihalaman Gedung Mahkamah Agung.

Upacara HUT Kemerdekaan RI ini, dimulai dengan penghormatan umum kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, pengibaran bendera sang merah putih, mengheningkan cipta dan pembacaan naskah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Panca Prasetya kopri, pembacaan doa serta diakhiri dengan laporan pemimpin upacara, bahwa upacara telah selesai.

Dalam rangkaian upacara tersebut Prof. Sunarto juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana 30 tahun, Satyalancana 20 tahun, Satyalancana 10 tahun, serta piagam Satya Karya kehormatan Dwiwindu kepada pegawai Mahkamah Agung.

Upacara ini, diikuti oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial,  Pejabat  Eselon 1 sampai 4, Pejabat Fungsional, pegawai, dan pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung. (Humas)

Jakarta – Humas: Ricky Perdana Gozali mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Prosesi pengucapan sumpah dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin, 11 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

Pengucapan sumpah Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia Nomor 68/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. SK tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 29 Juli 2025. 

Dalam sumpahnya, Ricky berjanji tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga secara langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun. Ia juga bersumpah tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun.

Pada kesempatan yang sama, ia berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai Deputi Gubernur BI dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta akan setia terhadap negara konstitusi dan haluan negara.

Dengan pengucapan sumpah tersebut, Ricky resmi mulai menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Deputi Gubernur BI.

Acara pengucapan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, para Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat Eselon I Mahkamah Agung, pejabat Bank Indonesia, serta undangan lainnya.

Rangkaian acara ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Padamu Negeri secara bersama-sama. (azh/RS:photo: Yrz, Alf, Sno)