Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan 8 (delapan) Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Prosesi digelar di Lantai 2 Tower Mahkamah Agung pada Senin (3/11) yang dihadiri oleh para pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung beserta undangan lainnya. Adapun kedelapan Hakim Tinggi Pengawas yang dilantik yakni:

1. Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.
2. Budi Winata, S.H., M.H.
3. Ig Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
4. Ikhwan Hendrato, S.H., M.H.
5. Retno Murni Susanti, S.H., M.H.
6. Firdaus, S.Ag.,M.H.
7. Suryadi, S.Ag., S.H., M.H.
8. Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Mereka mengikrarkan sumpah jabatannya untuk memenuhi kewajiban sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebaik-baik dan seadil-adilnya serta memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam sambutannya, Sekretaris MA mengingatkan jabatan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi sebagai simbol kebangaan atas prestasi, dedikasi, dan pencapaian. Namun di sisi lainnya jabatan merupakan amanah dari masyarakat maupun negara.

“Lebih dari itu, jabatan adalah titipan Tuhan, orientasinya bukan semata-mata bersifat duniawi, tapi juga mengandung misi transedental. Sebab suatu jabatan adalah anugerah, di dalamnya ada kesempatan untuk menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama. upakan amanah yang dititipkan oleh masyarakat dan negara.” tegas pria yang sempat menjabat Kepala Badan Pengawas MA.

Dirinya menjelaskan Badan Pengawas MA memiliki tugas krusial dalam menjaga kualitas dan integritas sistem peradilan. Oleh karenanya dirinya berpesan bagi hakim tinggi pengawas yang baru dilantik untuk memegang teguh prinisip keadilan dan etika dalam setiap mengambil keputusan.

“Pelantikan ini bukan semata-mata seremonial administratif, tetapi merupakan bentuk pengukuhan tanggung jawab moral dan institusional dalam mendukung tegaknya sistem peradilan yang agung dan bermartabat. Dalam pelaksanaan tugas ke depan, saya ingin menekankan untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme.” Ujarnya.

Di sisi lain, Sekretaris MA berharap hakim tinggi pengawas tidak hanya berperan dalam ranah pengawasan korektif saja, tetapi juga mengedepankan upaya preventif untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan.

“Saudara dituntut untuk tidak hanya mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat mendorong perbaikan sistemik di dalam lembaga peradilan.” tambahnya. (sk/ds/RS/photo:kdr/alf/sno)

Bogor-Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. secara resmi membuka kegiatan profile assesment dan wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXIII Tahun 2025.

Kegiatan dibuka pada Senin (3/11) di Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat diikuti oleh 175 perserta yang sebelumnya dinyatakan lolos tahap ujian tertulis pada September 2025 lalu.

"Bahwa 175 peserta tersebut semuanya telah hadir dalam keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti kegiatan profile assessmen dan wawancara." ungkap Sekretaris Panitia Seleksi, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. melaporkan kesiapan kegiatan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial menjelaskan pelaksanaan profile assesment dan wawancara yang digelar pada 3-6 November 2025 akan dilakukan oleh tim assesmen yang kompeten, profesional, dan berpengalaman dengan kualifikasi ahli psikologi yang mumpuni.

"Diharapkan dari hasil kegiatan profile assesment ini, diperoleh gambaran psikogram secara komprehensif tentang karakter psikologi para peserta, untuk dapat ditentukan layak tidaknya diangkat menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi." ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Setelah profile assesment, para seleksi akan diwawancarai oleh tim pewawancara yang terdiri dari unsur praktisi, pejabat MA, dan akademisi dengan pelaksanaan secara hybrid, yakni online dan offline.

Selain itu, panitia seleksi juga telah melakukan penilaian rekam jejak kepada para calon hakim ad hoc dengan melibatkan unsur internal Badan Pengawas MA maupun pihak eksternal seperti Komisi Yudisial (KY), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), hingga masyarakat umum.

Suharto mengingatkan kepada para calon hakim ad hoc yang mengikuti seleksi bahwa sosok hakim sebagai profesi yang terhormat tidak hanya harus sekadar pintar di bidang hukum, namun juga memiliki intergritas, jujur, dan berpendirian teguh.

"Profesi hakim adalah mulia dan terhormat karena hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan." ucap Suharto.

Pembukaan seleksi administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII Tahun 2025 telah berlangsung sejak 17 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2025 berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII Tahun 2025 Nomor 05/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2025.

Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi peserta, di antaranya merupakan warga negara Indonesia, berpendidikan minimal Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya lima belas tahun, hingga melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 

Dari hasil seleksi tahun ini akan dipilih 10 peserta terbaik yang akan diangkat sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi ingkat pertama maupun banding di Indonesia. (sk/ds/RS/photo: yrz)

Jakarta-Humas: Panitera pengadilan tingkat pertama dan banding se-Indonesia berkumpul di Balairung Mahkamah Agung RI, Jakarta pada Jumat (31/10) untuk mendengarkan pembinaan dari Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. bersama jajaran pimpinan MA lainnya. Turut hadir dalam kegiatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar MA, hingga para pejabat eselon I dan II MA.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan pertemuan ini merupakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi para panitera se-Indonesia juga dalam rangka menumbuhkan rasa memiliki institusi lembga yudisial ini.

“Ini merupakan wujud untuk menciptakan kebersamaam di antara kita, bagaimana Bapak Ibu sekalian mau mencintai Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan sedangkan Bapak Ibu belum pernah menginjakkan kaki, belum pernah berkunjung ke Mahkamah Agung. Rasanya susah kalau meminta Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian untuk merasa memilki Mahkamah Agung dan badan peradilan.” terangnya.  

Ada 10 (sepuluh) poin penting yang disampaikan Ketua MA kepada para panitera yang hadir untuk diteladani dan dipedomani dalam kesempatan ini. Pertama dirinya menegaskan pembinaan ini merupakan momen penting dalam menumbuhkan integritas dan meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan. Selain itu, pria kelahiran Sumenep itu turut menyampaikan para peserta pembinaan untuk mengintropeksi diri. Sejauh mana kontribusi yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.

“Marilah kita terlebih dahulu melakukan introspeksi. Sudahkah kita benar-benar memberikan yang terbaik bagi lembaga ini. Sudahkah setiap kerja kita menjadi bagian dari pelayanan yang membawa manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.” ujar Ketua MA.

Selain itu, Ketua MA menyampaikan pentingnya menyadari jabatan yang diemban adalah amanah. Dia mengajak para panitera untuk dapat memahami jabatan yang diemban merupakan amanah dan kesempatan dalam berbuat kebaikan. Para peserta juga diajak untuk senantiasa bersyukur atas berkah dan rahmat yang telah diraih selama ini. Dirinya turut menekankan pimpinan MA hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan aparatur peradilan, bukan menyengsarakan.

Kelima, Prof. Sunarto meminta para panitera yang hadir untuk menjaga kebersamaan dan menyingkirkan ego jabatan. Karena pengadilan seyogyanya berjalan tidak hanya karena satu unsur yang berperan, namun ditopang oleh semua unsur pengadilan.

“Ego jabatan hanya akan menimbulkan sekat, sementara kebersamaan melahirkan kekuatan.  Ego membuat kita sibuk menilai siapa yang lebih besar jasanya, sedangkan kebersamaan mengajarkan kita untuk fokus pada bagaimana setiap unsur dapat berperan dengan baik.” ujarnya.

Tidak ketinggalan Prof. Sunarto menyampaikan tantangan aparatur peradilan di era perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan saat ini. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan telah berkembang sedemikian pesat Dirinya mendorong aparatur peradilan untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Karena meski kini kecerdasan buatan mulai mengikis sejumlah pekerjaan yang ada, namun kecerdasan buatan tidak memahami nilai moral dan keadilan.

Selanjutnya, Ketua MA turut menekankan pimpinan MA terus memberi perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh aparatur peradilan sebagai upaya dalam menjaga motivasi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung serta menjunjung tinggi etika profesi juga menjadi poin yang disampaikan Ketua MA kepada para panitera yang hadir.

Terakhir, Prof Sunarto mengajak para panitera untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Disampaikan dalam praktiknya pelayanan publik dari empat tingkatan, yakni pelayanan transaksional yang berada paling dasar dan harus ditinggalkan, lalu pelayanan semu, pelayanan pragmatis, dan tertinggi pelayanan berkarakter yang berlandaskan pelayanan yang ikhlas, tulus, dan berniat ibadah yang menjadi model pelayanan yang wajib diterapkan oleh insan peradilan.

Selain Ketua MA, para ketua kamar, direkrur jenderal hingga pejabat eselon I juga memberikan pembinaannya kepada para panitera se-Indonesia dalam kegiatan ini. (sk/ds/RS/Photo: yrz/kdr)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Kolonel Kum Immanuel Pancasila, S.H., M.Si. dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Laksma TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kegiatan digelar di Ruang Lt. 14 Ruang Kusumah Atmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta pada Rabu (29/10).

Dalam prosesi dibacakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 189/KMA/SK.KP1.2.2/X/2025 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer oleh Kepala Biro Kepegawaian MA, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H.

Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, para kepala pengadilan tinggi militer yang dilantik mengucapkan sumpah jabatannya untuk senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya menyampaikan kedua sosok yang telah malang melintang di dunia peradilan militer itu tentu sosok yang memiliki kompetensi yang terpilih setelah melalui proses seleksi yang ketat dan akuntabel untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan di peradilan militer tingkat banding.

“Sebagai prajurit yang memegang teguh sapta marga sumpah prajurit dan delapan wajib TNI saya tidak meragukan dedikasi, loyalitas, dan semangat pengabdian yang Saudara miliki. Namun di samping itu sebagai seorang hakim dan pimpinan di lingkungan peradilan militer, Saudara juga berkewajiban untuk menjadikan penegakan hukum dan keadilan sebagai wujud tertinggi pengabdian Saudara kepada negara.” ujar Prof. Sunarto.

Dirinya turut menekankan vitalnya peran pimpinan dalam menjaga martabat dan kepercayaan lembaga peradilan layaknya rangkaian kereta yang ditentukan arahnya oleh lokomotif. Dirinya menekankan pemimpin harus dapat menjadi teladan sebagai agen perubahan dalam membawa kemajuan institusi.  

“Di institusi manapun termasuk di lembaga peradilan kemajuan institusi amat bergantung pada peran, inisiatif, dan keteladanan pemimpinnya termasuk di lembaga peradilan. Setiap perubahan di lembaga peradilan akan lahir dari seorang pemimpin yang inspiratif, inovatif, serta mampu menjadi agen perubahan bagi lingkungan di sekitarnya. Terlebih di lembaga peradilan militer yang secara kultur ketentaraan sudah terbiasa dengan garis komando. Tentunya peran seorang kepala akan sangat menentukan.” tutur Ketua MA.

Oleh karenanya dia berpesan agar para ketua pengadilan militer yang dilantik untuk dapat memberi kemajuan dan pembaruan bagi institusinya.

“Untuk itu saya berpesan kepada saudara berdua sebagai pimpinan yang baru dilantik mari ikut serta dalam langkah bersama ini. Mari kita seiring sejalan dalam derap langkah perubahan yang sedang kita lakukan. Kita bangun budaya baru bahwa menjadi pimpinan hari ini bukan lagi minta dilayani tapi justru pimpinan hadir untuk melayani. Pemimpin yang baik selalu berupaya memberikan keteladanan bukan untuk menunjukkan kekuasaannya.” tambahnya.

Kedua sosok yang dilantik sebagai kepala pengadilan militer tinggi itu merupakan Hakim yang memiliki jejak karir yang panjang di peradilan militer. Laksma TNI Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. yang kini dipercaya memimpin Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada pengadilan tingkat pertama pernah bertugas sebagai Kepala Pengadilan di Pengadilan Militer I - 05 Pontianak dan Pengadilan Militer III - 12 Surabaya dan Wakil Kepala Pengadilan Militer III - 12 Surabaya. Sementara pengalamannya di tingkat banding dirinya pernah menjabat sebagai Hakim Militer Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Sementara pengalaman tugas Kolonel Kum Immanuel Pancasila, S.H., M.Si. sebelum kini menjabat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan di antaranya sebagai Hakim Militer di Pengadilan Militer I - 02 Medan, Kepala Pengadilan Militer III - 18 Ambon dan Pengadilan Militer II - 10 Semarang, serta Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. (sk/ds/RS/Photo:alf/sno/kdr)

Jakarta-Humas: Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Khusus Mahkamah Agung menggelar kegiatan medical check up bagi para hakim sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada Selasa (28/10) dengan diikuti oleh para hakim di lingkungan Mahkamah Agung. 

Ketua Panitia sekaligus Pengurus Daerah IKAHI Khusus Mahkamah Agung, Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kali kedua terlaksana setelah terjalinnya MoU antara Pengurus Pusat IKAHI dan PT. Kimia Farma Diagnostika. Tahun ini ada lebih dari 100 peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. 

"Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PP IKAHI, PD Khusus MA RI, Kimia Farma, seluruh panitia, peserta dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuannya hingga acara hari ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Hanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas kebaikan hati Bapak dan Ibu." ucap Rafmiawan

Pelaksanaan medical check up yang turut dibuka oleh Ketua Pengurus Daerah IKAHI Khusus Mahkamah Agung, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. ini meliputi pemeriksaan umum, tes USG, hingga pemeriksaan kesehatan jantung melalui EKG, audiometri untuk pemeriksaan fungsi pendengaran, autorefkarsi dan tonomotri untuk pemeriksaan penglihatan, spirometri untuk pemeriksaan pernafasan, dan pemeriksaan gigi. Pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan tenaga medis profesional serta fasilitas pemeriksaan modern.

Kegiatan ini menjadi langkah penting IKAHI dalam memperhatikan aspek kesehatan anggota, mengingat padatnya tugas peradilan seringkali membuat perhatian terhadap kesehatan menjadi terabaikan. (sk/ds/RS/Photo:zhd)