Jakarta – Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-80, dengan melaksakan Upacara Bendera pada Selasa, 19 Agustus 2025, yang berlangsung pukul 08.00 WIB, bertempat di lantai 9 gedung Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, yang bertindak selaku Pembina Upacara dalam sambutannya menyampaikan, delapan dekade bukanlah usia yang pendek. Di usia ke-80 tahun ini, Mahkamah Agung telah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa, sekaligus pengawal tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap fase kehidupan bernegara.  

Menurutnya, tema yang kita angkat tahun ini, “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat”, bukan sekadar slogan. Ia merupakan komitmen mendalam, yang mencerminkan kesadaran bahwa martabat sebuah pengadilan, adalah fondasi dari kedaulatan sebuah negara hukum.

Lebih lanjut Ketua MA menyampaikan pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi, menegakkan integritas, dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapa pun. Di sanalah letak kekuatan negara hukum yang sejati. Sebaliknya, ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi, atau penyimpangan, maka kedaulatan negara pun ikut terguncang.

“Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno: “Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari keadilan. Jika semua lembaga telah gagal, maka kepada Mahkamah Agung-lah rakyat berharap,” katanya.

Prof. Sunarto menambahkan, kutipan ini menjadi pengingat bahwa Mahkamah Agung memikul tanggung jawab moral, untuk senantiasa menjaga kepercayaan rakyat. Pengadilan tidak boleh menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan formalitas hukum dan terisolasi dari realitas sosial, tetapi harus berdiri kokoh sebagai penjaga keadilan, yang hidup dan berdenyut bersama rakyat.

Guru Besar Universitas Airlangga ini juga menyampaikan pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum (the guardian of the rule of law). Di sanalah tercermin komitmen dalam menegakkan keadilan: apakah ia benar benar hadir bagi seluruh warga negara, atau berpihak hanya pada kelompok tertentu.

Mantan Wakil Ketua Mahkamh Agung Bidang Yudisial ini menyebutkan delapan puluh tahun Mahkamah Agung telah banyak mencatatkan langkah-langkah penting, antara lain: kita telah menata ulang manajemen perkara secara digital melalui e-Court dan e-Litigation, mewujudkan kolaborasi antar-lembaga melalui sistem e Berpadu, menyederhanakan proses administrasi peradilan, mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan tetap menjaga kualitas putusan, dan membuka akses publik terhadap putusan melalui Direktori Putusan sebagai bentuk akuntabilitas.

“Semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel, sebagai suatu cerminan dari pengadilan yang bermartabat,” imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pesan sederhana namun penuh harapan: “Selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya.”

Selamat ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat.

Upacara yang berlangsung penuh khidmat ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, seluruh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I, II, III, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta seluruh anggota, serta diikuti seluruh Pegawai Mahkamah Agung. Upacara serupa juga digelar serempak di semua Kantor Pengadilan di seluruh Indonesia. (enk/pn/photo:yrz,sno,alf).

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80, mengusung tema “ Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju “, dengan Pembina upacara Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H, pada hari minggu, 17 Agustus 2025, bertempat dihalaman Gedung Mahkamah Agung.

Upacara HUT Kemerdekaan RI ini, dimulai dengan penghormatan umum kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, pengibaran bendera sang merah putih, mengheningkan cipta dan pembacaan naskah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Panca Prasetya kopri, pembacaan doa serta diakhiri dengan laporan pemimpin upacara, bahwa upacara telah selesai.

Dalam rangkaian upacara tersebut Prof. Sunarto juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana 30 tahun, Satyalancana 20 tahun, Satyalancana 10 tahun, serta piagam Satya Karya kehormatan Dwiwindu kepada pegawai Mahkamah Agung.

Upacara ini, diikuti oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial,  Pejabat  Eselon 1 sampai 4, Pejabat Fungsional, pegawai, dan pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung. (Humas)

Jakarta – Humas: Ricky Perdana Gozali mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Prosesi pengucapan sumpah dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin, 11 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

Pengucapan sumpah Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Presiden Republik Indonesia Nomor 68/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. SK tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 29 Juli 2025. 

Dalam sumpahnya, Ricky berjanji tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga secara langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun. Ia juga bersumpah tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun.

Pada kesempatan yang sama, ia berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai Deputi Gubernur BI dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta akan setia terhadap negara konstitusi dan haluan negara.

Dengan pengucapan sumpah tersebut, Ricky resmi mulai menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Deputi Gubernur BI.

Acara pengucapan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, para Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat Eselon I Mahkamah Agung, pejabat Bank Indonesia, serta undangan lainnya.

Rangkaian acara ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Padamu Negeri secara bersama-sama. (azh/RS:photo: Yrz, Alf, Sno)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H bersama dengan anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana SE., ME., M,AK., CA., CSFA., CFrA., CGCAE melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Atas Kinerja Pendahuluan Pelayanan Peradilan Semester II 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, pada Selasa, 5 Agustus 2025 bertempat diruang rapat Ketua MA gedung Mahkamah Agung.

Entry Meeting ini dilaksanakan untuk melakukan Kinerja Pendahuluan Pelayanan Peradilan Semester II 2025 yang berlangsung selama 45 hari, dimulai dari 21 Juli hingga 26 September 2025. Pemeriksaan ini melibatkan 6 Wilayah yang terdiri dari Satker Pusat dan 5 Wilayah Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta.

Dalam paparannya, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan harapan atas pemeriksaan laporan Keuangan MA tahun 2025 oleh BPK yaitu

1. Komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dalam memperbaiki kelemahan yang terjadi pada pelayanan peradilan, baik kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan.

2. Pemeriksaan BPK mendorong penguatan peran Badan Pengawasan (Bawas) MA melalui kerja sama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Mengintensifkan sinergi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) melaluli pelaksanaan rekomendasi atas pemeriksaan tematik.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan untuk memudahkan akses informasi dan proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.Sementara itu, Prof Sunarto menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan menyampaikan agar Satuan kerja menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK, serta apabila terdapat kendala maka tim pemeriksaan BPK dapat menyampaikan langsung kepada pimpinan MA.

Lebih lanjut Ketua MA berharap semoga dengan hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan kedepannya, serta MA dapat kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke empat belas (14) kalinya secara berturut-turut dari BPK.

Acara Entry Meeting ini, juga dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. (enk/pn/photo:adr).

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi meresmikan penggunaan Ruang Sekretariat Pengurus Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Pusat. Acara berlangsung di Tower Gedung F, Lantai 10, Mahkamah Agung RI pada Selasa pagi, 5 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, Pejabat eselon I Mahkamah Agung, serta jajaran pengurus PTWP Pusat dan daerah baik secara langsung maupun daring.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa kehadiran ruang sekretariat ini merupakan wujud dukungan terhadap kegiatan positif di lingkungan peradilan, khususnya dalam bidang olahraga. Ia menyampaikan bahwa olahraga adalah cara untuk menjaga kebugaran dan menyegarkan pikiran dari kepenatan kerja.

Mengutip pepatah Latin “Mens sana in corpore sano”, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ia mengajak seluruh warga peradilan untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas, guna mencegah berbagai penyakit serta untuk menjaga kebugaran otot dan stamina kerja.

“Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar, saya yakin kinerja kita akan semakin meningkat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar ruang ini menjadi pusat perencanaan kegiatan PTWP yang lebih terstruktur, profesional, dan berdampak langsung pada semangat kerja serta kebersamaan di lingkungan peradilan.

KETUA UMUM PTWP: RUANG SEKRETARIAT SEBAGAI SIMBOL PROFESIONALISME ORGANISASI

Ketua Umum PTWP Pusat, Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua MA dan jajaran pimpinan MA atas izin dan dukungan yang diberikan, sehingga ruang sekretariat PTWP Pusat dapat terwujud.
Ia yang merupakan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pembangunan ruang sekretariat ini merupakan bagian dari amanah program kerja organisasi hasil Kongres PTWP pada September 2024, khususnya di bidang organisasi. 

Dr. Prim Haryadi menekankan bahwa tujuan utama PTWP adalah memasyarakatkan olahraga tenis di lingkungan peradilan, yang mendukung kebijakan pimpinan MA melalui pembinaan semangat sportivitas dan mempererat kekeluargaan antarwarga peradilan.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa ruang ini terbuka untuk digunakan oleh seluruh pengurus daerah yang melakukan kunjungan ke MA, guna berdiskusi dan bertukar pikiran, termasuk dalam agenda pembinaan atlet tenis di daerah.

“Kami berharap keberadaan sekretariat ini dapat mendukung pengelolaan organisasi PTWP menjadi lebih profesional dan akuntabel, serta mampu mengayomi kebutuhan para pengurus daerah dan cabang,” tambahnya.

Dengan peresmian ini, diharapkan PTWP Pusat dapat semakin aktif, solid, dan profesional dalam mengembangkan budaya olahraga di lingkungan peradilan, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan yang sehat jasmani dan rohani. (azh/RS/photo: Yrz/Enk)