Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung RI , Prof.Dr. M Syarifuddin,SH., MH menerima Kunjungan dari Panglima TNI Andika Perkasa pada hari Rabu, 24 November 2021 bertempat di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung RI.

Jakarta-Humas : Berikut disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2824/SEK/KP.00.3/11/2021 tentang Usulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Yang ditujukan Kepada Yth : 1. Panitera Mahkamah Agung, 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung, 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding, 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

Silakan klik tautan berikut ini untuk Surat dan lampiran selengkapnya :

Jakarta – Humas: Sekretaris Mahkamah Agung Dr. H. Hasbi, M.H.,  melantik 72 (tujuh puluh dua) Pejabat Fungsional Pranata Peradilan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jumat 26 November 2021 di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

1. 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
2. 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 01 November 2021
3. 1217/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 22 November 2021

Tentang pengangkatan melalui penyesuain/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Para Pejabat Fungsional yang dilantik dalam sumpahnya berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang–undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab, bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela.

Acara Pelantikan tersebut dihadiri Panitera Mahkamah Agung RI, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Umum, berlangsung penuh hikmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. (enk/PN).

Bandung-Humas: Rapat pleno yang menjadi agenda rutin tahunan Mahkamah Agung merupakan ruang untuk mempersatukan persepsi dan pendapat dari para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung terhadap suatu persoalan dan isu hukum tertentu.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat membuka secara resmi Rapat Pleno Kamar tahun 2021 pada Kamis malam 18 November 2021. Acara yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental, Bandung tersebut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad hoc, pejabat eselon I dan II di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta hakim yustisial yang keseluruhannya berjumlah 107 orang peserta. Acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.  

Ia menambahkan bahwa persamaan persepsi dan pendapat di kalangan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc sangat dibutuhkan untuk membangun kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama.

PENGUATAN PEMILAH PERKARA UNTUK MEMPERCEPAT PUTUSAN PERKARA

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro ini menyatakan bahwa Mahkamah Agung terus melakukan penguatan terhadap penerapan sistem kamar. Salah satunya yang terbaru adalah pembentukan lembaga pemilah perkara untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, khususnya bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tidak mengandung permasalahan hukum (question of law).

Namun, oleh karena lembaga pemilah perkara ini usianya masih baru, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut menjelaskan saat ini jumlah Hakim Tinggi Pemilah Perkara sebanyak 18 (delapan belas) orang, sehingga belum seimbang dengan jumlah beban perkara yang harus dipilah oleh para Hakim Tinggi Pemilah. Hal tersebut menimbulkan perlambatan di awal, yaitu pada proses registrasi perkara. Sehingga menurut mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tersebut perlu mengambil kebijakan, di antaranya:

1.  Menambah jumlah Hakim Tinggi Pemilah Perkara agar lebih sesuai dengan beban perkara yang ada di Mahkamah Agung;
2. Menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang memadai bagi Hakim Tinggi Pemilah Perkara;
3.  Menyempurnakan tata cara dan mekanisme kerja pemilahan perkara;
4. Melaksanakan program orientasi dan induksi yang komprehensif, serta
5. Menempatkan posisi penugasan Hakim Tinggi Pemilah Perkara dalam struktur yang lebih jelas secara pembinaan karir, promosi dan mutasi.

Selain dengan menambah jumlah Hakim Tinggi Pemilah, ke depannya perlu dilakukan pelatihan khusus bagi para Hakim Tinggi Pemilah agar memiliki kecakapan dan keterampilan dalam melakukan tugas pemilahan perkara, serta mampu secara cermat menyusun ringkasan dan riwayat perkara, termasuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, diharapkan para Hakim Tinggi Pemilah dapat memberikan usulan pertimbangan yang tepat kepada majelis hakim yang memutus perkara.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut mengingatkan bahwa apapun isi kesepakatan kamar, baik yang sudah ada, maupun yang akan dihasilkan dalam pleno kamar kali ini, agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten sampai dengan ada perubahan kesepakatan kamar yang baru. (azh/RS)