logo.png

 

 

 

 

 

 

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

USUL PENGISIAN JABATAN ESELON III, ESELON IV DAN PELAKSANA

Ditulis oleh Pengadilan on .

USUL PENGISIAN JABATAN ESELON III, ESELON IV DAN PELAKSANA

USUL PENGISIAN JABATAN ESELON III, ESELON IV DAN PELAKSANA

Jakarta-Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 112/SEK/KP.04.6/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Usul Pengisian Jabatan Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia di Tempat.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

 

Dokumen

Usul Pengisian Jabatan Eselon III Eselon IV dan Pelaksana stmp.pdf

PETUNJUK DAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2022

Ditulis oleh Pengadilan on .

Jakarta-Humas : Berdsasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor; 87/SEK/KU.01/XII/2021 tanggal 07 Januari 2022, perihal Petunjuk dan Langkah-Langkah Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2022

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Sekretaris Kepaniteraan; 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal; 3. Para Sekretaris Badan; 4. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi; 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Tempat.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

 

Dokumen

upload website Petunjuk dan langkah langkah pelaksanaan DIPA TA 2022-2-5.pdf

HADIRI ASSESMENT CENTER SELEKSI TERBUKA, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TANTANG PEJABAT BERKOMPETISI DENGAN BAIK

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

HADIRI ASSESMENT CENTER SELEKSI TERBUKA, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TANTANG PEJABAT BERKOMPETISI DENGAN BAIK

Jakarta – Humas : “Man proposes but God disposes (manusia berencana, Tuhan Menentukan)”, untuk menjadi yang terpilih harus mempersipakan diri dengan baik, membaca kembali, mengikuti kompetisi dengan baik, dan menampilkan hasil yang terbaik, karena hanya ada satu jabatan untuk diisi oleh orang-orang terbaik guna kemajuan Lembaga yang kita cintai ”, tutur Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, SH., MH dalam sambutan acara pembukaan kegiatan Assesment Center Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung yang diselenggarakan di Pusat penilaian Kompetensi (Assesment Center) Mahkamah Agung Gedung Sekretaris Mahkamah Agung, lantai 12 (10/1/2022).

Lebih lanjut Sekretaris Mahkamah Agung menyatakan arah kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan adalah membawa SDM Mahkamah Agung menuju SMART ASN dengan mengoptimalkan peran Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung dalam melakukan pemetaan kompetensi 10% setiap tahunnya. Hal ini merupakan fondasi guna menyusun Manajemen Talenta dalam rangka pemenuhan indikator sistem merit yang tercatat dalam Sistem Informasi Kepegawaian, sehingga Mahkamah Agung memiliki data talenta seluruh aparatur SDM MA secara komprehensif dan ke depan dengan adanya manajemen talenta Mahkamah Agung tidak lagi diperlukan lelang jabatan. Kebijakan SDM lainnya juga fokus dalam pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimanfaatkan untuk seluruh pelayanan kepegawaian sehingga semua layanan pegawai berbasis elektronik dan online.

Dalam acara tersebut, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Supatmi menyampaikan bahwa kegiatan hari ini hanya untuk sosialisasi dan untuk pelaksanaannya akan berlangsung pada tanggal 12-13 Januari 2022. Kegiatan ini bertujuan untukmengisi jabatan-jabatan yang saat ini masih kosong, diantaranya:

1. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan;

2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar;

3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak;

4. Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus;

5. Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung  Klas IA Khusus.

“bahwa kegiatan ini diikuti oleh 20 orang dari 30 orang yang lulus seleksi pendaftaran, namun karena 10 orang sudah pernah ikut assesment di tahun 2021 dan hasilnya masih relevan digunakan untuk seleksi pada tahun ini, dan juga lembaga penilai kompetensi untuk kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama ini dilakukan oleh PT ARA Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN”, ujar Kepala Biro Kepegawaian MA.

Acara seleksi terbuka ini, dihadiri oleh Sekretaris Badilmiltun, Sekretaris Bawas dan Kepala Puslitbang Diklat dengan diikuti oleh seluruh peserta seleksi terbuka JPT Pratama secara daring dan luring. Acara ditutup dengan foto bersama dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Humas/Moe2)

TINGKATKAN PELAYANAN HINGGA KE PEDESAAN, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN APLIKASI E-PEDULI

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

TINGKATKAN PELAYANAN HINGGA KE PEDESAAN, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN APLIKASI E-PEDULI

Bandung-Humas: Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., meresmikan aplikasi E-Peduli pada Kamis pagi di Pengadilan Tinggi Bandung 6 Januari 2022. Aplikasi ini merupakan terobosan dari Pengadilan Tinggi Bandung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain E-Peduli, pada saat yang sama juga diluncurkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 
E-Peduli merupakan kepanjangan dari Elektronik Perlindungan Pengaduan Terkendali. Aplikasi ini adalah ejawantah pemanfaatan digitalisasi dalam memberikan layanan publik. Aplikasi ini  dirancang semudah mungkin untuk dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan di manapun berada bahkan hingga di pedesaan di wilayah Jawa Barat. Akses ini tersebar di 23 Pengadilan Tingkat Pertama se Jawa Barat. Aplikasi ini bisa mencakup 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. 

E-Peduli merupakan sebuah upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terutama bagi masyarakat kecil dan di pedesaan, dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9897 

Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa reformasi di badan peradilan tidak akan terwujud tanpa adanya kerja keras dan kerja sama, serta kerja ikhlas dari seluruh unsur di lembaga peradilan, baik itu unsur pimpinan, hakim, dan unsur pendukung lainnya. Untuk itu, Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan kebanggaan yang luar biasa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atas diluncurkannya PTSP dan aplikasi E-Peduli hari ini.  Hal ini, tambah Sekretaris Mahkamah Agung, merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan bahwa PTSP dan aplikasi e-Peduli lahir dari kondisi performa PT Bandung yang dinilai tertinggal sebagai sebuah pengadilan yang modern.

"Dalam waktu singkat, kami didukung penuh oleh hakim tinggi dan seluruh aparatur untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Motto kami simpel, bersatu untuk maju. 

Selain itu, Herry menambahkan, bahwa ada juga motto lain yang diambil dari suku kata SUNDA, yakni sigap, unggul, netral, dedikatif dan akuntabel.

Hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini yaitu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung,  perwakilan Kepala Kepolisian Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, para Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Jawa Barat, para advokat, dan undangan lainnya. (azh/RS)

SELAMA 2021 MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMUTUS PERKARA SEBANYAK 19.087 PERKARA

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

SELAMA 2021 MAHKAMAH AGUNG TELAH MEMUTUS PERKARA SEBANYAK 19.087 PERKARA

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, serta para Ketua Kamar Mahkamah Agung menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2021 dengan tema ”Bersinergi untuk Membangun Kepercayaan Publik” di lantai 2 Gedung Tower pada Rabu, 29/12/2021 pukul 10.00.WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 telah berhasil memutus perkara sebanyak 19.087 dari jumlah beban perkara tahun 2021 sebanyak 19.254 perkara atau sebesar 99,13%. Rasio produktivitas memutus perkara tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 75% atau lebih tinggi sebesar 24,13%. Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 tercatat sebanyak 167 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang bersidang.

Ia menegaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun yang 2020, atau menurun sebesar 7,17%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung pada tahun 2021. Dari 19.087 perkara yang diputus pada tahun 2021, sebanyak 18.514 atau 97% diputus dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan. Peningkatan yang signifikan juga terjadi pada kinerja minutasi dan pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, yaitu sebanyak 21.253 atau 111,54% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021.

Pada kesempatan yang dihadiri oleh ratusan media tersebut, Mantan Ketua Kamar Pengawasan tersebut juga menyampaikan capaian di bidang kesekretariatan. Di antaranya bahwa total realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2021, per tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp 10.246.676.527.005 (sepuluh triliun dua ratus empat puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh lima rupiah) dari total Pagu sebesar Rp10.728.325.347.000 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 95,51%.

Beberapa prestasi di bidang kesekretariatan telah diraih Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama tahun 2021.

  1. Untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kementerian Keuangan di bidang laporan keuangan. Hal ini menunjukan komitmen Mahkamah Agung dalam menjalankan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah good governance.
  2. Munculnya dua aplikasi terbaru, pertama, Aplikasi e- BIMA atau elektronik Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability dan kedua, aplikasi e-SADEWA atau Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application, dua Aplikasi tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja bagi penatakelolaan keuangan negara serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Diperolehnya predikat WBK/WBBM bagi 48 satuan kerja, yang terdiri dari 43 satuan kerja mendapatkan predikat WBK, salah satunya adalah setingkat eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 5 satuan kerja mendapatkan predikat WBBM, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
  4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berhasil meraih TOP DIGITAL AWARDS tahun 2021, yaitu penghargaan di bidang teknologi digital (IT and TELCO) terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Dewan TIK Nasional.
  5. Ketua Mahkamah Agung kembali mendapatkan anugerah sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu ini semua, merupakan hasil kerja keras dan jerih payah dari seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
  6. Di bidang peningkatan kompetensi SDM, Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil selama tahun 2021 telah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi program prioritas nasional, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan teknis yudisial dengan jumlah total sebanyak 4048 aparatur. Sedangkan, Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil kembali meraih rekor MURI untuk pendidikan dan pelatihan aparatur terbanyak secara daring dalam 2 tahun dengan output sebanyak 30.371 peserta. Selain itu, Pusdiklat Menpim juga meraih dua kategori akreditasi sekaligus dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Akreditasi Program Pelatihan Pemerintah dengan nilai triple A dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan bintang 2.

Turut hadir pada acara tersebut yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidan Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon Satu Mahkamah Agung, dan Kepala Biro Hukum dan Humas. (IR/azh/RS)

Artikel Selanjutnya...