Jakarta-Humas: Sehubungan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Mahkamah Agung (baseline) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2026, dengan ini mengundang Bapak/lbu untuk hadir dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Baseline TA. 2026, pada Kamis, 19 Desember 2024 melalui zoom meeting.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas:  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak pada tanggal 22 November 2024 melalui Keputusan No. 237/KMA/SK.HK2/XI/2024 (terlampir) yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan langkah langkah strategis terkait perlindungan hak Perempuan dan anak.

Pada 20-21 November 2024, telah dilaksanakan Rapat Pendahuluan pembaruan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak  membahas agenda prioritas untuk dilaksanakan oleh Pokja. Salah satu prioritas yang disepakati adalah perlunya dilaksanakan sosialisasi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022).

Menindaklanjuti agenda prioritas tersebut, kepada Yang Mulia, Bapak dan Ibu, para anggota Pokja Perempuan dan Anak serta mitra pembaruan terkait, diharapkan dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Perma 1/2022 yang akan diikuti oleh Hakim di lingkungan peradilan umum tersebut, yang akan dilaksanakan dalam bentuk webinar secara online.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan banyak pihak baik lembaga nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu, sejak tahun 2016 Mahkamah Agung melakukan kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kerja sama tersebut terejawantah dalam pertukaran ilmu serta pengalaman dalam berbagai kebijakan hukum khususnya terkait hak kekayaan intelektual, merek, dan yang lainnya. Kerja sama tersebut teraplikasi juga dalam pertukaran hakim untuk belajar di negara masing-masing.

Untuk melanjutkan kerja sama tersebut, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maarif, S.H.,  LLM., Ph.D  bersama perwakilan dari  JICA, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menandatangani minutes of meeting (MoM) pada Senin, 16 Desember 2024 di Jakarta. 

MoM ini salah satunya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan JICA akan terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi pada penguatan fungsi pengadilan dalam kasus perdata terkait bisnis secara lebih luas, tidak terbatas pada bidang Kekayaan Intelektual saja  yang menjadi fokus proyek saat ini.

Dalam sambutannya, Syamsul Maarif menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja sama yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade antara Mahkamah Agung dan JICA.

“Kerja sama antara Mahkamah Agung dan JICA telah berlangsung selama 20 tahun, sebuah perjalanan panjang yang telah memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Kami berharap melalui Minutes of Meeting ini, kerja sama yang sudah solid dapat terus diperkuat, sehingga menghasilkan inovasi dan peningkatan dalam sistem peradilan dan pelayanan publik di Indonesia,” ujar Syamsul Maarif.

Penandatanganan ini merupakan bagian dari program kerja sama strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan Indonesia, baik dalam aspek hak kekayaan intelektual, merek, dan lainnya. JICA sebagai mitra internasional selama dua dekade terakhir telah memberikan dukungan teknis, pelatihan, serta pendampingan dalam berbagai bidang, termasuk pertukaran hakim untuk belajar di negara masing-masing.

Perwakilan dari JICA juga menyampaikan komitmen mereka untuk terus mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia. “Kami percaya bahwa kemitraan yang kuat ini tidak hanya memberikan manfaat bagi sistem hukum Indonesia, tetapi juga mempererat hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia,” ujar perwakilan JICA dalam sambutannya.

Syamsul Maarif menekankan bahwa kerja sama internasional seperti ini sangat penting untuk memastikan sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan global. Ia berharap hasil dari Minutes of Meeting kali ini dapat segera diimplementasikan melalui program-program konkret yang berdampak luas.

“Kita tidak hanya berbicara tentang penguatan sistem hukum, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kerja sama dengan JICA telah membantu kita dalam mencapainya, dan saya optimistis manfaat dari kolaborasi ini akan terus dirasakan oleh masyarakat,” tambah Syamsul Maarif.

Penandatanganan Minutes of Meeting ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam sektor hukum. Dengan dukungan dari JICA, Mahkamah Agung dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh hubungan bilateral kedua negara.

Hadir dalam pertemuan ini Hakim Agung Agus Subroto, Hakim Agung Rahmi Mulyati, para pejabat dari Kementerian Hukum, para Pejabat dari Kementerian HAM, Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, perwakilan JICA, dan lainnya. (azh/RS/photo:Sno)

Jakarta-Humas: Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 10725/B KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK dan SKB CPNS T.A. 2024 di Titik Lokasi Luar Negeri, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di titik lokasi luar negeri akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2024.

Informasi selengkapnya, Silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor: 49/SEK/PENG.KP1.1.6/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) NON CAT Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan Lokasi tes SKB NON CAT Wawancara untuk wilayah Jawa Barat diubah semula bertempat di Yonzipur 9/ Lang-Lang Bhuana Divif 1 Kostrad menjadi Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jl. Soekarno-Hatta No.714, Gedebage, Bandung.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di anwah ini. (Humas)