Jakarta – Humas: Mahkamah Agung RI menggelar wisuda purnabakti bagi pimpinan dan hakim agung yang telah mengabdikan dirinya dalam menegakkan keadilan di Indonesia pada Kamis (23/10) di Lt 14 Ruang Kusumaatmadja, Tower Mahkamah Agung RI.

Pimpinan dan Hakim Agung yang diwisuda purnabakti di antaranya Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2024, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Militer periode 2018-2025, Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. Desnayeti M, S.H., M.Hum., serta Hakim Agung yang telah wafat Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H.  

Pada prosesi purnabakti dilakukan penyerahan kalung jabatan para mantan pimpinan MA dan tanda jabatan hakim dari para mantan hakim agung kepada Ketua MA sekaligus pemberian kenang-kenangan berupa cincin dan plakat sebagai tanda pengikat ke dalam keluarga besar MA.

Dalam sambutannya, Ketua MA Prof. Sunarto menyampaikan wisuda purnabakti ini merupakan wujud penghargaan tertinggi atas pengabdian dan dedikasi para mantan pimpinan dan hakim agung dalam menginspirasi generasi penerus dalam melanjutkan nilai-nilai pengabdian dan intergitas yang dibangun.

“Sejalan dengan itu purnabakti jadi ruang refleksi bagi kita semua, bahwa perjalanan panjang para pimpinan dan hakim agung yang dilepas hari ini adalah kisah tentang keteguhan dan dedikasi penuh pengabdian tanpa pamrih. Capaian gemilang mahkamah agung hari ini bukanlah hasil dari perjalanan singkat, melainkan buah dari langkah-langkah panjang pendahulu kita. Seperti pepatah mengatakan seribu langkah selalu dimulai dari satu langkah dan langkah pertama merekalah yang membuka jalan bagi sejarah Panjang pengabdian dan kejayaan lembaga ini hingga saat ini.” ucap Ketua Mahkamah Agung.

Dirinya turut menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan keteladanan mereka yang pada masa baktinya telah menanamkan nilai-nilai luhur menerangi jejak langkah Mahkamah Agung menuju ke arah yang lebih baik.

“Dalam konteks ini, purnabakti juga menjadi simbol penghormatan bagi para pimpinan mahkamah agung dan para hakim agung yang selama masa baktinya telah memikul tanggung jawab besar untuk  institusi. Tidak hanya di ruang siding, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan dan mengelola Lembaga Mahkamah Agung. Beliau-beliau adalah sosok yang memadukan antara penegakan hukum dan penguatan kelembagaan lembaga peradilan.” tambahnya.

Selain itu, Ketua MA juga secara khusus mengenang dan menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya kepada Dr. Drs. Abdul Manaf, M.H. yang wafat pada 21 Mei 2025 saat masih bertugas sebagai Hakim Agung. Di matanya sosok Abdul Manaf adalah figur yang teladan yang senantiasa menebar kebaikan bagi kolega-koleganya.

Tidak ketinggalan, dirinya turut mengapresiasi pasangan dan keluarga para mantan pimpinan dan hakim agung yang telah setia mendampingi baik disaat suka dan duka dalam pengabdian. Serta telah berperan aktif dalam naungan Dharmayukti Karini sebagai wadah kebersamaan dalam menebar kebaikan.

Menutup sambutannya, Prof. Sunarto mengutip sabda Nabi Muhammad SAW “sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Baginya, pesan itu menegaskan kemuliaan tidak diukur dari tingginya suatu jabatan atau lamanya masa bakti, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi sesama. (sk/ds/RS/Photo:yrz/alf/kdr/sno/zhd)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik 9 (sembilan) Hakim Agung dan 1 (satu) Hakim Ad Hoc pada Kamis (23/10) di Ruang Kusumaatmadja, lantai 14 Gedung Tower Mahkamah Agung Jakarta.

Sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, maupun pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung. Sidang digelar terbuka dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden RI Nomor 117/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia pada Mahkamah Agung setelah melewati serangkaian tahapan seleksi di Komisi Yudisial dan uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR. Mereka yang dilantik dan diambil sumpah jabatan di antaranya:

Hakim Agung

• Suradi, S.H. S.Sos., M.H.
• Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
• Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
• Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.
• Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.
• Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
• Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. T
• Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H.
• Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc

• Dr. Moh. Puguh Hariyogi, S.H., Sp.N., M.H.

Kesembilan Hakim Agung ini terdiri dari satu orang hakim agung kamar pidana, dua orang hakim agung kamar perdata, dua orang hakim agung kamar agama, tiga orang hakim agung kamar tata usaha negara, dan satu orang hakim agung kamar militer. Selain itu, juga ada satu orang hakim ad hoc hak asasi manusia.

Dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang dilantik dan diambil sumpah jabatan ini berjanji untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945. Ketua Mahkamah Agung pun mendoakan semoga para hakim agung dan hakim ad hoc yang telah disumpah dan dilantik itu senantiasa dalam lindungan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. (sk/ds/RS/Photo:yrz/alf/kdr/sno/zhd)

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menggelar rapat koordinasi membahas tindak lanjut pembangunan rumah dinas bagi para hakim dan aparatur peradilan pada Senin, 6 Oktober 2025 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Hadir mewakili Mahkamah Agung yaitu Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr. Sobandi, S.H., M.H., dan Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung,  Rosyidatus Syarifeini, S.Psi., M.H. sedangkan dari KemenPKP yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, S.Pi., M.Si., dan Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Aswin G. Sukahar, ST., M.BEnv.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim melalui penyediaan fasilitas perumahan yang layak dan representatif.

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pembangunan rumah dinas ini merupakan wujud konkret perhatian Presiden dan Ketua Mahkamah Agung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup hakim yang bertugas di berbagai wilayah Indonesia.

“Kesejahteraan hakim adalah pondasi bagi tegaknya keadilan. Ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi dengan baik, maka integritas dan profesionalisme akan semakin kuat,” ujar Dr. Sobandi.

Sebagai informasi, bahwa saat ini sedang masuk tahap awal pembangunan rumah dinas di Bekasi dan Jambi, dengan target Pembangunan multiyears penyelesaian pada  2026.

Pembangunan di dua wilayah tersebut menjadi proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan.

KemenPKP menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Mahkamah Agung dalam hal perencanaan teknis, penentuan spesifikasi bangunan, serta penyusunan tahapan pembangunan agar proyek ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh langkah Mahkamah Agung dalam memastikan para hakim memiliki tempat tinggal yang layak dan representatif. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga bagian dari pembangunan sistem peradilan yang kuat,” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman KemenPKP

WUJUD KOMITMEN PRESIDEN TERHADAP KESEJAHTERAAN HAKIM

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 19 Februari 2025 lalu, Presiden menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup para hakim di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut kemudian diejawantahkan dengan menaikan gaji hakim hingga 280 persen, sebagaimana disampaikan Presiden saat pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025.

Langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat profesionalisme, martabat, dan kemandirian hakim sebagai penjaga keadilan. Pembangunan rumah dinas kini menjadi lanjutan nyata dari komitmen tersebut.

Program rumah dinas ini diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para hakim dan aparatur peradilan, tetapi juga memperkuat semangat pengabdian di daerah.

Melalui sinergi antara Mahkamah Agung dan KemenPKP, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap hakim, terutama yang bertugas jauh dari pusat kota, dapat menikmati tempat tinggal yang layak dan mendukung pelaksanaan tugasnya. (azh/RS/photo:Sna)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) Minggu (5/10).

Mengenakan pakaian batik, Ketua Mahkamah Agung tiba di kawasan Monas sekitar pukul 07.35 WIB. Dirinya kemudian menempatkan diri di podium VIP bagi para tamu undangan.

Selain Ketua Mahkamah Agung, turut hadir para Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para mantan Panglima TNI dan jenderal purnawirawan TNI, serta tamu undangan lainnya.

Dalam memperingati HUT Ke-80 TNI, Ketua Mahkamah Agung berharap TNI dapat terus merawat persatuan dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. “Semoga dengan semangat TNI prima, TNI rakyat, Indonesia maju, TNI senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa, merawat persatuan, serta menginspirasi generasi muda, untuk membangun Indonesia yang lebih maju, dan bermartabat.” ujar Ketua MA.

Upacara peringatan HUT Ke-80 TNI dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto selaku inspektur upacara. Sementara, bertindak sebagai Komandan Upacara Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi.

Dalam amanatnya, Presiden RI menyampaikan Dirgahayu TNI Ke-80 tahun. Dirinya mengingatkan TNI merupakan tulang punggung dalam menjaga kedaulatan bangsa di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Saudara-saudara sekalian. Atas nama negara bangsa dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan penghargaan dan terima kasih atas prestasi TNI sampai saat ini. TNI selalu tampil di saat kritis TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain.” Ucap Presiden RI.

Prabowo juga berpesan TNI harus selalu tanggap dan aktif membantu setiap unsur pemerintah dalam menjaga kekayaan alam bangsa Indonesia. Serta tidak berhenti dalam meningkatkan diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Terima kasih saudara sudah aktif sekali dengan membantu pembangunan ekonomi demi kepentingan rakyat Indonesia. Sekali lagi jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia.” pesan Presiden Prabowo kepada para prajurit TNI.

Peringatan HUT Ke-80 TNI turut dimeriahkan dengan penampilan defile ribuan pasukan dan alutista, peragaan simulasi tempur, maupun aksi penerjun payung dan akrobatik jet tempur. (sk,ds,RS/Photo: sk)  

Jakarta – Humas: Mahkamah Agung (MA) menggelar seleksi wawancara untuk program fellowship atau pemagangan Hakim di Federal Court of Australia (FCA) pada Rabu (3/10) yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Kepaaniteraan Mahkamah Agung dan Zoom Meeting.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, YM. Syamsul Ma’arif, S.H., L.LM., PhD., Ketua Kamar Perdata MA,  YM. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung, YM  Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Panitera MA, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., dan jajaran Mahkamah Agung lainnya, Tim Pembaruan Peradilan, delegasi Federal Court of Australia, dan Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3).

Tahap wawancara dilaksanakan sebagai bentuk menilai kesiapan dan motivasi kandidat, menggali pengalaman substansif dalam menangani perkara komersial, serta mengidentifikasi potensi kontribusi kandidat untuk reformasi hukum komersial di Indonesia. Ada 14 (empat belas) kandidat yang melaksanakan wawancara hari ini secara daring dengan berbagai latar belakang pengalaman dan daerah.

Program ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Federal Court of Australia yang turut didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 3 guna mendorong pembaruan hukum komersial.

Program yang telah dimulai tahapan seleksinya sejak September 2025 ini diperuntukan bagi para hakim muda terbaik di lingkungan peradilan umum dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dan maksimum berusia 50 (lima puluh tahun). Para kandidat juga diharuskan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulisan serta memiliki pemahaman tentang pentingnya reformasi hukum komersial bagi pertumbuhan ekonomi.

Nantinya, aka ada empat hakim yang terpilih untuk menimba ilmu dan pengalaman di Federal Court of Australia yang akan terbadi dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari pada awal tahun 2026 dan tahap kedua yang dikhususkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan proyek pembaruan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2026. (sk,ds,RS/Photo: alf, kdr)