logo.png

 

 

 

 

 

 

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT

Ditulis oleh Pengadilan on .

Bandung-Humas: "Kami ingin menyerap aspirasi kinerja mitra kerja dan dalam rangka pengawasan anggaran pada pengadilan, " tutur Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A saat membuka Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang berlangsung pada Senin, 19 Desember 2022. 

Bambang selaku Ketua Tim didampingi 13 anggota Komisi III DPR seperti Ichsan Soelistio, Dede Indra Permana, S.H., Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H., Bimantoro Wiyono, S.H., Y. Jacky Uli., H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M. A. P., Heru Widodo, S.Psi., H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M., Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H., Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun, H. Nazaruddin Dek Gam.

Rapat Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung. Turut hadir dalam acara, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H., beserta jajarannya, Ketua Pengadilan TUN Bandung, Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kolonel Sus Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Ada 3 hal yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja ini yaitu realisasi anggaran, pengawasan dan kendala yang dihadapi pengadilan. 

Pemaparan pertama oleh KPT Bandung, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., yang menyampaikan perlunya tambahan ruang sidang pada PT Bandung (hanya tersedia 1), gedung kantor PN Bale Bandung dan PN Cianjur yang sudah tidak layak digunakan, serta perlunya dukungan pengamanan sidang dan eksekusi pada pengadilan tingkat pertama.

Selanjutnya paparan KPTA Bandung, Dr. H. Samparaja, S.H., M.H., yang menjelaskan perkara yang paling menonjol yakni perceraian, dan pembangunan gedung PA Sumedang, PA Kuningan, PA Sukabumi yang terkendala moratorium.

"Pemberian layanan peradilan yang tidak memihak, tepat waktu dan biaya ringan dengan penerapan layanan seperti One Day Service, One Day Court Service, One Gate Service dan One Day Publish merupakan komitmen PTUN Bandung dalam memberikan pelayanan yang berkualitas," ucap KPTUN Bandung, Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.

Paparan terakhir oleh Kadilmil II-09 Bandung, Kolonel Sus Dahlan Suherlan, S.H., M.H. yang menyampaikan perkara yang menonjol yaitu disersi, perlunya rumah dinas untuk pimpinan pengadilan dan tambahan anggaran perawatan IT.

Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 15.30 wib dengan pertukaran plakat dari empat lingkungan peradilan dengan komisi III DPR dan foto bersama. (rv/em/rs)

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN TRIWULAN IV TA 2022 MELALUI APLIKASI SMART-DJA

Ditulis oleh Pengadilan on .

 

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN TRIWULAN IV TA 2022 MELALUI APLIKASI SMART-DJA

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Mart 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-25/AG/AG.8/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Penyampaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Triwulan II TA 2022 berdasarkan Aplikasi SMART, bersama ini disampaikan langkah-langkah persiapan pelaksanaan monitoring kinerja anggaran pada Triwulan IV TA 2022, sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi dan pemantauan atas ketertiban pelaporan pencapaian kinerja anggaran Triwulan IV TA 2022. Terhadap Unit Eselon I yang capaian kinerja anggarannya belum maksimal sebagaimana target yang sudah ditetapkan pada awal tahun, untuk segera dikoordinasikan dengan pengelola keuangan dan diupdate realisasi anggarannya seta capaian kinerjanya.

2. Pada level K/L c.g. Biro Perencanaan dan Organisasi:

a. Melaporkan / input data realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Aplikasi SMART;

b. Melakukan konfirmasi dan validasi atas realisasi Indikator Output Program dan realisasi Indikator Sasaran Program yang telah dinput oleh Unit Eselon I;

Informasi lebih lengkap, klik tautan di bawah ini. (Humas)



Dokumen

 

SMART-DJA.pdf
Lampiran I SEKMA.pdf
Lampiran II Surat SEKMA.pdf
lampiran smart triwulan III TA 2022.pdf

PENYAMPAIAN DOKUMEN SAKIP

Ditulis oleh Pengadilan on .

PENYAMPAIAN DOKUMEN SAKIP

Jakarta-Humas: Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kineria sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun Dokumen SAKIP, sebagai berikut:

Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);

2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;

5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj|P) Tahun 2022.

Informasi lebih lengkap, klik tautan di bawah ini. (Humas)



Dokumen


penyampaian dokumen Sakip.pdf

Artikel Selanjutnya...