Jakarta-Humas: Dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung menandatangani nota kesepahaman e-Berpadu dengan Kejaksaan Agung dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin, 6 November 2023 di atas kapal KRI dr. Radjiman Widyodiningrat. Hadir menandatangani nota kesepahaman ini yaitu Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono, S.E., M.M., C.S.F.A., dan Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukomono.

Kerja sama ini merupakan wujud dari semakin meningkatnya sinergitas antara ketiga belah pihak dalam memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer. Selain itu Nota Kesepahaman ini juga untuk meningkatkan kesinergisan, menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum Para Pihak dalam melaksanakan administrasi berkas perkara berbasis sistem elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer.

Nota Kesepahaman yang berlaku sejak 6 November 2023 hingga 3 tahun mendatang ini meliputi empat ruang lingkup, pertama pertukaran data dan dokumen administrasi perkara melalui e-Berpadu, kedua pengamanan data dan dokumen administrasi perkara pada e-Berpadu, ketiga pemanfaatan data dan dokumen administrasi perkara pada e-Berpadu, dan keempat pemberian hak akses monitoring data perkara pada e-Berpadu kepada Para Pihak.

TONGGAK SEJARAH BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

E-Berpadu merupakan kepanjangan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Aplikasi e-Berpadu meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta  penetapan diversi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung untuk memudahkan serta mempercepat proses penanganan perkara pidana hingga ke tingkat upaya hukum.

Aplikasi ini bertujuan membantu dan memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak. Aplikasi ini tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung, melainkan juga digunakan dan dimanfaatkan oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, dan penyidik lain seperti BNN atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pentuntut umum kejaksaan dan KPK, Lembaga Pemasyakatan (LP)/Rumah Tahanan (Rutan), terdakwa atau keluarganya, advokat dan masyarakat umum lainnya terutama masyarakat pencari keadilan.

Sebelumnya, aplikasi ini telah diimplementasikan secara efektif dalam penanganan administrasi perkara pidana dalam lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia dan penanganan administrasi perkara jinayah di mahkamah syar’iyah dalam lingkungan peradilan agama di wilayah Aceh.

Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini merupakan tonggak sejarah baru dalam perjalanan reformasi penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan militer.

Ia berharap setelah penandatangan hari ini, Lingkungan Peradilan Militer  juga dapat memanfaatkan Aplikasi e-Berpadu ini dengan efektif.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Bambang Sugeng Rukomono mengatakan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergitas antara Kejaksaan, Mahkamah Agung dan TNI untuk saling mengisi dan melengkapi dalam rangka menyukseskan roda penegakan hukum nasional di era yang berbasis elektronik. Ia mewakili Jaksa Agung berharap kolaborasi ini akan mendorong komunikasi, pembelajaran, kontribusi dan inovasi lebih lanjut, serta tentunya koheren dengan visi dan misi masing-masing institusi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, terkait penanganan perkara pidana dan perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer.

Senada dengan Jaksa Agung, Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen transparansi TNI pada proses penegakan hukum kepada oknum TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Ia berharap Nota Kesepahamana ini segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga upaya untuk meningkatkan sinergitas, keseragaman pola tindak dan Jamian kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi berkas perkara berbasis elektronik dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kegiatan penandatanganan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai PLT Sekretaris Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan TNI, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo:Sno)

Jakarta-Humas:Sehubungan dengan Surat Pengumuman dari Direktorat Jenderal Badan PeradilanUmum nomor : 1513/DJU/PENG.KP1.1.2/XI/2023 Tentang Himbauan Kewaspadaan Atas Penyalahgunaan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun Anggaran 2023 (pengumuman terlampir), diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum dihimbau agar selalu berhati-hati terhadap informasi informasi atau pun janji - janji yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Pemberitahuan

Bandung-Humas: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Lomba Peningkatan Pelayanan Pengadilan bagi seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Lomba yang terdiri atas lima kategori ini bertujuan untuk memotivasi para satuan kerja dalam memberikan pelayanan peradilan yang terbaik kepada masyarakat. Lomba ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari para peserta.

Kelima kategori lomba tersebut terdiri atas Lomba Pelaporan Perkara Pengadilan, Lomba Kinerja Agen Perubahan di Pengadilan, Lomba Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan, Lomba Inovasi Pelayanan Publik,dan lomba Video Pemberian Layanan Informasi di Pengadilan.

Penghargaan kepeda para pemenang diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada acara Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di hotel Aryaduta, Bandung, pada Jum'at malam, 3 November 2023.

Berikut adalah daftar pemenang dari lima kategori lomba.

LOMBA PELAPORAN PERKARA PENGADILAN

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sedangkan untuk pemenang dari Pengadilan Tingkat Pertama diraih oleh

• Juara pertama PTUN Denpasar
• Juara kedua PTUN Tanjung Pinang
• Juara Ketiga PTUN Pangkal Pinang

LOMBA KINERJA AGEN PERUBAHAN DI PENGADILAN

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)

Surabaya. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertamanya adalah:

• Juara pertama PTUN  Bandung
• Juara kedua PTUN Serang
• Juara ketiga PTUN Surabaya

LOMBA KINERJA SATUAN KERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertamanya adalah:

• Juara pertama PTUN Denpasar
• Juara Kedua PTUN Surabaya
• Juara Ketiga PTUN Jayapura

LOMBA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama diraih oleh:

• Juara pertama PTUN Yogjakarta
• Juara kedua PTUN Bandung
• Juara ketiga PTUN Serang

LOMBA VIDEO PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN;

Pemenang dari Pengadilan Tingkat Banding diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Sedangkan Pemenang pada Pengadilan Tingkat Pertama diraih oleh:

• Juara pertama PTUN Palu
• Juara kedua PTUN Palangkaraya
• Juara ketiga PTUN Surabaya
• Untuk Juara favorit dari Pengadilan Tingkat Banding yaitu PT TUN Jakarta.
• Juara favorit Pengadilan Tingkat Pertamanya yaitu PTUN Jakarta.

Ketua Mahkamah Agung sangat mengapresiasi kegitan tersebut. Dengan penuh kehangatan ia menyampaikan selamat kepada satuan kerja yang terpilih sebagai pemenang dalam beragam lomba tersebut. Pada saat yang sama ia menekankan bahwa kemenangan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri, karena tantangan ke depannya akan jauh lebih berat dari saat ini.

“Bagi yang belum berhasil menjadi pemenang jangan berkecil hati, teruslah bekerja keras dan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, karena kemenangan bukanlah final, kegagalan bukanlah hal yang fatal, namun semangat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik itulah yang harus selalu ada,” katanya menutup sambutannya.

Kegiatan yang penuh suka cita ini dihadiri oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung, para Hakim Agung Kamar TUN, PLT Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN, para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding wilayah Jawa Barat, para Hakim TUN dari seluruh Indonesia dan lainnya. (azh/RS/photo:ENK)

Bandung - Humas: Kegiatan Pembinaan Pimpinan merupakan kegiatan rutin dilaksanakan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk membina aparatur peradilan terkait teknis maupun administrasi yudisial bagi lingkungan peradilan serta menumbuhkan kembali semangat bersama mewujudkan badan peradilan yang agung.

Sehubungan hal tersebut, Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Integritas dan Anti Korupsi bagi Pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada Jum'at 3 November 2023 di Hotel Aryaduta Bandung.

Kegiatan  yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H ini di hadiri Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Dr. Yulius, S.H., M.H, para Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Pada kesempatan itu Ketua MA menyampaikan, harus disadari bahwa integritas sebagai garansi bagi tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap peradilan menandakan buramnya potret keadilan di suatu bangsa, ungkapnya.

Olehnya itu, dirinya menegaskan perlunya peningkatan integritas insan peradilan.

Lebih lanjut mantan Ketua Kamar Pengawasan ini mengatakan jika dihubungkan dengan era digital sekarang ini, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, demi mewujudkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Dirinya mencontohkan, "Kalau dulu kita menyimpan uang dalam dompet, maka sekarang, kita dapat menyimpannya dalam ATM. Begitu pula halnya, kalau dulu kita menyimpan berkas yang bertumpuk dalam map, sekarang hanya dengan sekali mengklik aplikasi, berkas tersebut tersimpan, itulah kecanggihan teknologi," ujar KMA.

Prof. Syarifuddin berharap insan peradilan tetap mampu menjaga integritas, meningkatkan kemampuan, menciptakan inovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan menjaga kode etik dengan baik. 

Acara ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Jawa Barat, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan PERATUN seluruh Indonesia, serta Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Umum. (enk/PN/photo:azh).