Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melepas Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. pada 28 April 2023 di ruang Conference Centre, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Zahrul Rabain merupakan pria kelahiran Kuantan Singingi, pada 24 April 1953, tahun ini ia memasuki usia ke-70, maka sesuai Peraturan yang ada, tugasnya sebagai Hakim Agung selesai sudah.

Karir Zahrul sebagai hakim dimulai pada tahun 1983. Profesi hakim pernah membawanya bertugas ke beberapa daerah di Indonesia, di antaranya ia pernah bertugas di Muara Bulian, Jambi, Bangko, Makassar, dan lainnya. Karirnya sebagai hakim sempurna di puncak cita-cita hakim yaitu menjadi hakim agung. Setelah melewati fit and proper test di Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI, ia dinyatakan lulus dan dilantik menjadi Hakim Agung pada 1 November 2013.

Hakim yang terkenal dengan integritas tinggi ini kemudian dilantik menjadi Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung pada 7 Mei 2021 menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Dalam sambutan perpisahannya, pria yang terkenal dengan kepandaian membuat pantun ini menyampaikan bahwa tugasnya sebagai hakim kurang lebih sudah 40 tahun. Dalam masa-masa itu ia menikmati tugasnya dengan bahagia, karena ia menjadikan pekerjaan sebagai ibadah.

“Saya menjadikan tugas ini sebagai ladang ibadah saya kepada Allah. Sebagai hakim jika ijtihadnya salah, maka akan mendapatkan pahala satu, jika benar di mata Allah, maka akan mendapatkan pahala 10 kali lipat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Allah Yang Maha Kuasa selalu melihat apa yang manusia kerjakan, untuk itu ia selalu memutus perkara-perkara yang ditanganinya karena Allah.

“Saya berharap semoga Allah memberikan imbalan pahala atas dedikasi yang telah saya berikan kepada dunia peradilan selama ini,” harapnya.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Syarifuddin menyampaikan dalam sambutannya bahwa Zahrul Rabain merupakan hakim karir yang sejak dulu terkenal dengan integritas dan kebaikannya. Ia menyatakan bahwa tidak salah jika di akhir-akhir masa pengabdiannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ia ditugaskan sebagai Ketua Kamar Pengawasan, salah satu posisi pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pengawasan kepada insan peradilan di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut ia menyatakan bangga dan bahagia bisa melepas Zahrul Rabain. Kebanggan itu dikarenakan Zahrul bisa melepas tugasnya dengan akhir yang baik, sehat, dan tanpa cela. Menurutnya, bisa lulus dengan tanpa cela, tanpa cacat merupakan prestasi gemilang. Hal tersebut merupakan harapan semua hakim.

“Mohon doakan kami-kami ini Pak, agar kami juga bisa purnabakti seperti Bapak. Sehat dan tanpa cela sedikit pun,” pintanya kepada Zahrul.

Ia juga memohon maaf kepada Zahrul jika selama bersama baik dalam urusan kedinasan maupun pribadi terdapat kesalahan pada ucapan maupuntindakan.

Di akhir sambutannya, ia berdoa semoga Zahrul Rabain dan istri bisa menikmati masa-masa pensiun dengan sehat dan bahagia bersama anak, cucu, dan keluarga besar.

Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Hakim Ad hoc, Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung. Acara ini diikuti pula secara virtual oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama dari seluruh Indonesia, serta insan peradilan dari seluruh pelosok Indonesia. (azh/PN/photo:Sno)

Jakarta-Humas: Jakarta – Humas : Filianingsih Hendarta mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubenur Bank Indonesia dihadapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial  Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, pada hari Selasa, 18 April 2023, bertempat digedung Kusumaatmaja lantai 14, gedung Mahkamah Agung.

“bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur BI langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga. Termasuk janji atau pemberian dalam bentuk apapun.

Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur BI dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara", ujar Filianingsih dihadapan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Pengucapan sumpah jabatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor, 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023. Filianigsih menggantikan Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya berakhir hari ini.

Acara pengucapan sumpah ini, dihadiri oleh Gubenur Bank Indonesia, para ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung serta undangan lainnya. (Humas)

Lampung - Humas : Bertempat di aula Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Komisi III DPR RI lakukan Kunjungan Kerja Reses dengan Tiga Lingkungan Peradilan Sewilayah Provinsi Lampung, Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua Tim, TaufIk Basari, S.H., M. Hum., L.L.M. didampingi 3 anggota Komisi III DPR RI yakni; Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M., Drs. Y. Jacky Uli, M.H., dan Komjen (Purn.) Drs. H Adang Daradjatun.

Acara yang dilaksanakan pada Sabtu, 15 April 2023, turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Drs. H. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Drs. H. Helmy Thohir, M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampug, H. Husban, S.H .,M.H  masing-masing beserta jajarannya dan Hakim Tingkat Pertama sewilayah Provinsi Lampung.

Dalam rapat kunjungan kerja kali ini, para Ketua Pengadilan menjelaskan terkait realisasi anggaran, perkara yang paling banyak ditangani, kendala – kendala yang dihadapi pada 3 Lingkungan Peradilan sewilayah Lampung, serta masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Selain itu, Sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya jumlah SDM dan  minimnya pengamanan terhadap Hakim di Pengadilan juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Taufik Basari menyampaikan terkait fasilitas dan infrastuktrur yang masih sangat kurang, harus menjadi perhatian, untuk memuliakan kebutuhan para Hakim merupakan sesuatu yang sangat vital, “dipanggil Yang Mulia tapi tidak dimuliakan seutuhnya, karena dari fasilitas saja sudah timpang," ujarnya. 
 

Adang Darajatun menyampaikan bahwa Hakim itu pemutus tertinggi, terlalu banyak tekanan dalam memutus perkara, oleh karena itu perlu adanya pengawalan khusus karena ini merupakan pekerjaan yang berbahaya, “Hakim harus mendapatkan standar pengamanan yang sangat baik.”

Para Ketua Pengadilan menyampaikan terimakasih dan berharap hal – hal yang telah disampaikan dapat diakomodir dan membawa perubahan yang lebih baik kedepannya.

Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata dari Komisi III DPR RI dengan 3 (tiga) Lingkungan Peradilan sewilayah Lampung.(Ish/ Enk/Ds)

Palu-Humas: "Kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional dalam pengawasan anggaran terhadap mitra kerja di daerah dan menjadi masukan untuk Rapat Dengar Pendapat dengan lembaga terkait, " ucap Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H saat membuka Rapat Kerja yang berlangsung pada Jumat, 14 April 2023 pukul 14.00 WITA.

Sudding didampingi 6 anggota Komisi III DPR seperti Heru Widodo, S.Psi., I Wayan Sudirta, Novri Ompusunggu, Irjen. Pol. Drs. H. Safaruddin, M.I. Kom, Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum, Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

Rapat kerja bertempat di Aula Kaili Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah beserta jajarannya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Muefri S.H., M.H dalam paparannya menyampaikan perlu dibentuknya Pengadilan Negeri di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H menyampaikan dua kabupaten yang belum mempunyai pengadilan yaitu Kabupaten Sigi dan Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Susilowati Siahaan, S.H., M.H menyampaikan perlunya penambahan SDM dan sarana kendaraan operasional untuk mendukung tugas PTUN Palu dengan wilayah hukum 13 Kabupaten/kota.

Acara diakhiri pada pukul 17.30 WITA dengan pertukaran plakat dan foto bersama mitra kerja. (rvs/rs)