Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik kembali mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Restorative Justice), untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para penegak hukum dalam mengelola perkara. Kegiatan bimbingan teknis ini bertempat di Atria Hotel Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9-11 November 2021.

Kegiatan dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Lucas Prakoso, S.H. M. Hum dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Zaid Umar Bobsaid,S.H.,M.H, dengan peserta dari para Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera, Panitera Muda Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur, serta Jaksa, Polresta Malang, dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wilayah Malang. Pembicara pada kegiatan ini termasuk narasumber dari Mahkamah Agung RI, Kepolisian Daerah Jawa Timur , Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Hakim Tinggi yang sudah berpengalaman dalam menangani perkara berbasis Keadilan Restoratif .

Download

Mengakhiri kegiatan rangkaian rapat koordinasi dan pembinaan yang dilakukan di Hotel Trans Resort Bali, pada hari Jumat, 5 November 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) mengadakan Diskusi Panel Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Di Lingkungan Peradilan Umum. Diskusi dipimpin langsung Yang Mulia Hakim Agung selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H., dengan didampingi para pejabat Eselon II DItjen Badilum.

Diskusi ini membahas permasalahan yang ada di lingkungan peradilan umum saat ini, seperti pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, pembangunan Zona Integritas, penyerapan anggaran, kebutuhan tenaga teknis hakim, panitera dan juru sita, serta pelaksanaan program nasional berupa sosialisi dan bimbingan teknis keadilan restoratif.

Dalam diskusi, para ketua pengadilan tinggi secara antusias menyampaikan kondisi di satuan kerja di lingkungannya kepada Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Permasalahan yang dihadapi lingkungan peradilan umum ini kemudian akan ditindaklanjuti dan dibahas di tingkat rapat pleno Mahkamah Agung RI.