Jakarta – Humas: Sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2025 serta berdasarkan laporan Indonesia Drugs Report 2023 yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional, bersama ini disampaikan satuan kerja yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan P4GN tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan akan berlangsungnya libur dan cuti bersama dalam rangka Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 dan dengan mempertimbangkan potensi peningkatan serta risiko terkait operasional sistem teknologi Informasi selama periode tersebut. Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan operasional dan perlindungan terhadap sistem teknologi informasi, langkah-langkah antisipatif dan preventif harus diambil secara menyeluruh untuk memitigasi risiko gangguan operasional maupun ancaman keamanan siber yang mungkin timbul.

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Plt. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B 24789.A/Dt.9.1/ME.01.01/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 Hal Verifikasi Masa Pelaporan Triwulan IV TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagaimana terlampir. 
 

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang pedoman presensi online Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui aplikasi SIKEP, mewajibkan pegawai melakukan presensi di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Lokasi presensi harus sesuai dengan koordinat lokasi kantor satuan kerja pada SIKEP, pengaturan lokasi kantor dilakukan untuk menentukan area kantor sebagai batasan pegawai dapat melakukan presensi online melalui SIKEP.
 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar koordinat lokasi satuan kerja dapat terbaca oleh sistem dan dapat dilakukan pengecekan kesesuaian titik lokasi presensi pegawai dengan titik lokasi satuan kerja, bersama ini disampaikan kepada satuan kerja yang belum melakukan pengaturan lokasi kantor dimohon untuk dapat segera melakukan pemutakhiran lokasi kantor dengan panduanterlampir paling lambat 31 Desember 2024.

Jakarta-Humas: Sehubungan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Mahkamah Agung (baseline) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2026, dengan ini mengundang Bapak/lbu untuk hadir dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Baseline TA. 2026, pada Kamis, 19 Desember 2024 melalui zoom meeting.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)