Jakarta - Humas: Mahkamah Agung RI menyelenggarakan ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XXIII Tahun 2025 pada Rabu (24/9). Terdapat 526 peserta yang dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi dan dapat mengikuti tahapan ujian tertulis yang diselenggarakan di 33 pengadilan tingkat banding se-Indonesia.

Seleksi ujian tertulis perdana dibuka secara daring untuk wilayah Indonesia Bagian Timur pada pukul 08.00 WIT oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi dengan didampingi oleh Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum di Command Center Mahkamah Agung. Selanjutnya dibuka beriringan di Wilayah Indonesia Bagian Tengah pukul 08.00 WITA. Tahapan seleksi turut dibuka secara langsung oleh Dr. Prim Haryadi bersama Dr. Heru Pramono di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan turut dihadiri oleh Ketua beserta Wakil Ketua PT Jakarta, Nugroho Setiadji, S.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., pada pukul 08.00 WIB.

Pelaksanaan ujian tertulis ini dibagi dalam dua sesi, yakni pertama pukul 08.30 hingga 10.30 waktu setempat, serta sesi kedua pukul 11.00 hingga 17.00 waktu setempat. Mekanisme ujian diselenggarakan dengan sistem open book, namun tiap peserta tidak diperkenankan mengaktifkan handphone, laptop, ataupun alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung.

Sebelumnya, pembukaan seleksi administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII Tahun 2025 telah berlangsung sejak 17 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2025 berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIII Tahun 2025 Nomor 05/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2025.

Peserta seleksi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya merupakan warga negara Indonesia, berpendidikan minimal Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya lima belas tahun, hingga melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari proses seleksi tahun ini, Mahkamah Agung akan menerima sepuluh hakim ad hoc yang akan mengabdi di seluruh pengadilan tipikor tingkat pertama dan banding di Indonesia. (sk/ds/RS/photo: sno)

Jambi – Humas: Komisi III DPR RI kembali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Provinsi Jambi masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 pada Jumat, 12 September 2025 dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah Jambi, berlangsung di kantor Kepolisian Daerah Jambi.

Kunker Spesifik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., diikuti oleh para pimpinan dan anggota Komisi III dari berbagai fraksi. Rombongan diterima oleh para mitra kerja Komisi III di daerah, antara lain Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, serta Pengadilan Tinggi (PT) Jambi.

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. dalam pemaparannya menyampaikan berbagai masukan untuk kiranya dapat di akomodir dalam RUU KUHAP tersebut, seperti restorative justice, upaya paksa, penetapan tersangka, penangguhan penahanan dengan jaminan orang, penyitaan dan lain-lain.

Turut hadir dalam kunker tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Sekretaris PT Jambi, para Hakim Tinggi PT Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Selain pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi, mitra kerja Komisi III yaitu Polda Jambi dan Kajati Jambi, juga turut menyampaikan presentasi mengenai aspek penegakan hukum dari perspektif masing-masing Lembaga.

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penyampaian masukan, kritik, baik dari Komisi III maupun dari mitra kerjanya sebagai bahan evaluasi bersama.(enk/ims/RS/photo:dok.ptjmbi).

Jakarta – Humas MA: Mahkamah Agung bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum, dan Japan Internation Cooperation Agency (JICA) membahas lanjutan program kerja sama pada acara The 4th Joint Coordinating Committee (JCC) di lantai 2 tower Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu, 10 September 2025. 

JCC Adalah forum koordinasi tahunan antara mitra kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jepang, yang bertujuan untuk melaporkan capaian kerja sama selama setahun terakhir dan membahas rencana kegiatan di tahun berikutnya.

Proyek kerja sama dengan judul “Project For Legal Aids and Judicial Reforms to Improve the Business Climate” ini merupakan proyek ketiga bagi MA, DJPP dan JICA. Ini merupakan kelanjutan dari dua proyek sebelumnya yang telah sukses dilaksanakan. Melalui proyek ini ketiga pihak akan terus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai tantangan hukum yang di hadapi, sekaligus meningkatkan kapasitas Lembaga Peradilan.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. mewakili Mahkamah Agung menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang telah terjalin selama beberapa dekade tersebut.

”Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada proyek ini, terima kasih saya sampaikan kepada JICA atas dukungan dan pendampingan yang konsisten. Kepada Kementrian Hukum (DJPP) atas kolaborasi yang erat juga saya mengucapkan terima kasih dan seluruh jajaran MA yang telah bekerja penuh dengan integritas saya mengucapkan terima kasih.”ujar Syamsul Maarif.

Selain Syamsul Maarif, hadir juga Hakim Agung Kamar Perdata Agus Subroto, dan para undangan lainnya.

Hadir dalam pertemuan ini pula para pejabat dari Kementrian Hukum (DJPP), Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, perwakilan JICA, dan lainnya. (ald/azh/RS/photo:Sno)

Jakarta – Humas: Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung (MA), Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dalam Sidang Paripurna yang digelar Rabu, 10 September 2025 di ruang Kusumaatmadja, lantai 14 gedung tower Mahkamah Agung Jakarta.

Sidang digelar secara terbuka dan turut disiarkan melalui live streaming Youtube dengan dihadiri oleh tiga puluh sembilan Hakim Agung yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M. Sementara dua Hakim Agung dinyatakan tidak hadir.

Semua Hakim Agung memiliki hak suara dalam pemilihan ini berdasarkan UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana perubahan terakhir diubah dalam UU No 3 Tahun 2009.

Dalam pemilihan ini ada 5 (lima) Hakim Agung yang menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial, yakni;

1. Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M.,
4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
5. Dr. Yasardin, S.H., M.H.

Proses pemungutan suara digelar sebanyak dua putaran karena tidak terpenuhinya minimal perolehan lima puluh persen suara yang diraih para calon di putaran pertama.

Dengan Dwiarso meraih 17 suara. Diikuti Hamdi dan Prim Haryadi masing-masing enam suara, lalu Yasardin dan Haswandi dengan empat suara, sementara ada dua suara dinyatakan tidak sah.

"Berdasarkan berita acara perhitungan suara putaran pertama, ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari suara yang sah. Untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 tata tertib pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial maka proses berlanjut ke putaran kedua". Ucap Sugiyanto selaku Ketua Panitia Seleksi Pemilihan.

Dalam putaran kedua, Dwiarso akhirnya resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial setelah meraih 25 suara. Unggul atas Prim Haryadi dengan sembilan suara dan Hamdi dengan empat suara. Sementara ada satu suara dinyatakan tidak sah.

Atas hasil tersebut, Ketua MA mengucapkan selamat dengan terpilihnya pria kelahiran Madiun itu sebagai Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial. Dirinya berpesan mari untuk terus berisinergi mewujudkan visi Mahkamah Agung.

"Untuk itu marilah kita bersinergi kembali berkolaborasi kembali utnuk mewujudkan impian kita bersama, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung", ujar Sunarto menutup sidang.

PROFIL WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL TERPILIH

Dwiarso merupakan Hakim Agung kelahiran Madiun, 14 Maret 1962. Ia dilantik menjadi Hakim Agung Kamar Pidana oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Oktober 2021.

Alumnus Universitas Airlangga pada tahun 1986 dan Universitas Gajah Mada tahun 2005 ini juga telah memperoleh gelar Doktor di Universitas Airlanggar pada 1 September 2025.

Dwiarso mengawali karirnya pada tahun 1986 diangkat sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian tahun 1991 diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial adalah ;

1. Hakim Yustisial/Asisten Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeiri Kotabumi;
4. Ketua Pengadilan Negeri Krasakan;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok;
6. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
9. Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
10. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar;
12. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI;
13. Inspektur Wilayah IV pada Bawas MA RI;
14. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
15. Hakim Agung Kamar Pidana MA RI;
16. Ketua Kamar Pengawasan MA RI.  (enk/sk/RS/photo:alf,sno.adr).

Jakarta – Humas: “Jabatan adalah ladang kita untuk menabur jasa, bukan ajang untuk unjuk kuasa. Sejarah akan mencatat bukan seberapa tinggi jabatan yang kita dapatkan, tetapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan.” 

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H. M.H. dalam sambutannya pada acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Senin, 8 September 2025. di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa jabatan yang diemban para Ketua Pengadilan Tingkat Banding bukan sekadar pencapaian karir, melainkan sebuah amanah yang mengandung tanggung jawab besar. 

Guru Besar Universitas Airlangga tersebut mengingatkan, keberhasilan seorang pemimpin peradilan tidak diukur dari capaian pribadi, melainkan dari sejauh mana manfaat yang dapat diberikan bagi masyarakat dan lembaga peradilan.

“Dalam kehidupan ini, kita tidak semata-mata dituntut untuk menjadi pribadi yang sukses, tetapi juga pribadi yang bermanfaat. Itulah yang dikatakan Albert Einstein dan sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya,” tegas Ketua Mahkamah Agung.

Para pejabat yang dilantik adalah:
    1.    Sujatmiko, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
    2.    Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
    3.    Dr. Insyafli, M.H.I., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
    4.    Drs. Sahrudin, M.H.I., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
    5.    Dr. Achmad Zainullah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
    6.    Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
    7.    Drs. Tarsi, S.H., M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
    8.    Drs. M. Arsyad M, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
    9.    Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
    10.    AK. Setiyono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
    11.    Marsekal Pertama TNI. Syarifah Nursiana, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Ketua Mahkamah Agung juga mengingatkan bahwa jabatan pada hakikatnya hanyalah sarana pengabdian. Oleh karena itu, setiap pemimpin peradilan dituntut untuk menghadirkan nilai tambah (added value) bagi lembaga, baik melalui kebijakan, langkah, maupun keputusan yang diambil. Kepemimpinan, menurutnya, harus memberi warna positif dan menjadi inspirasi, baik bagi bawahan, rekan sejawat, maupun masyarakat pencari keadilan.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan. 

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama yang menentukan legitimasi penegakan hukum. Ingatlah, kepercayaan publik tidak tumbuh dari retorika, tetapi dari sikap konsisten dan aksi nyata,” ujarnya.

Sebagai pimpinan pengadilan tingkat banding, para Ketua yang baru dilantik diharapkan menjadi teladan dengan menjaga integritas, profesionalitas, serta menolak segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional. Dengan begitu, peradilan akan benar-benar menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan, sekaligus pilar tegaknya negara hukum yang bermartabat.

Mengakhiri sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengingatkan bahwa tidak ada jabatan yang abadi. Karena itu, setiap pejabat peradilan diharapkan dapat meninggalkan warisan (legacy) yang positif melalui amal, keteladanan, dan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, para Ketua Kamar, para pejabat eselon 1 dan 2, pengurus Dharmayukti Karini, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo: Yrz, Sno, Adr)