Jakarta-Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) pada Kamis, 13 Juni 2024 di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Dr.Adies Kadir SH.,MH dan Dr.Habiburakhman.,SH.,MH serta anggota Komisi III lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung memaparkan pembahasan pagu indikatif rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-K/L), penjelasan hasil pemeriksaaan BPK tahun 2022 dan penjelasam kebutuhan anggaran Pengadilan hasil kunjungan kerja reses.

Selain Sekretaris Mahkamah Agung, Rapat Dengar Pendapat ini juga diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Turut hadir mendampingi Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro hukum dan Humas. Dan Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan. (Humas)

Surabaya – Humas : Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Transformasi Digital Penanganan Perkara di Mahkamah Agung”, berlangsung secara hybrid pada Rabu, 12 Juni 2024 di Hotel Santika, Gubeng Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ini dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan transformasi digital layanan penanganan perkara..

Forum Tematik Bakohumas dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, S. Sos., M.Si. selaku Ketua Umum Bakohumas.

Dalam sambutannya Usman menyampaikan, Mahkamah Agung sebagai epicentrum of justice, senantiasa telah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

Lebih lanjut mantan wartawan ini mengatakan, Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan agar semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pengadilan, diantaranya peradilan elektronik (e-court) dan e-Berpadu. Melalui dua aplikasi ini masyarakat semakin dimudahkan mengakses keadilan kapan saja, di mana saja, dan berbiaya terjangkau.

Dirinya menambahkan, sebagai wujud nyata kita sebagai anggota Bakohumas, setelah mengikuti forum ini, Saya menghimbau kepada peserta sekalian untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi yang dipaparkan oleh para narasumber dan konten yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada pemangku kepentingan, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing kementerian/Lembaga.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H, dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dengan berbagai informasi terkait kebijakan Mahkamah Agung khususnya mengenai Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Kegiatan ini dikuti kurang lebih 100 peserta, yang berasal dari Humas berbagai Kementrian/Lembaga seluruh Indonesia, di antaranya yaitu Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kepolisian RI, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerain Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, TVRI, BP Batam, BNPT, BPKP, PT. Sucofindo, BKKBN, Setjen DPN Korpri, Dinas Kominfo Jawa Tengah, Dinas Kominfo Surabaya, BNPP, Bapennas, empat (4) Peradilan Tingkat Banding se-wilayah Jawa Timur dan lain-lain.

Hadir sebagai narasumber, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. dengan moderator, Fungsional Penerjemah Muda Mahkamah Agung, Nur Azizah, S.S.

Acara ini dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah SE, MM, para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:yrz, alf).

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan adanya kebutuhan pengisian dokumen kebijakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan ini disampaikan beberapa dokumen yang diinput dalam website JDIH satuan kerja

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Jakarta-Humas: Berkenaan adanya kenaikan jenjang bagi Pejabat Fungsional yang berada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2024, dengan ini Unit Penilaian Kompetensi (Assesment Center) Mahkamah Agung akan melaksanakan Asesmen Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi bagi 50 (lima puluh) Pejabat Fungsional (daftar nama pejabat fungsional terlampir);
2. Penilaian Kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 28 Juni 2024 yang akan dilakukan secara daring (online) pada Satuan Kerja masing-masing;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dimohon agar pimpinan satuan kerja menugaskan tim yang akan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
4. Peserta dan tim dari satuan kerja, mohon untuk mengisi formulir dengan tautan pada https://bit.ly/FormDataPesertaJF;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Satria Henarta Putra, S.T. (081213518238).

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) 

Humas-Jakarta: Setelah sukses menyelesaikan Paralegal Academy, ratusan peserta yang merupakan kepala desa atau lurah dari seluruh Indonesia, mengikuti proses penyaringan untuk ditetapkan dalam 10 peserta terbaik. Pengumuman nama-nama peserta terbaik tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Paralegal Justice Award 2024 pada 1 Juni 2024 di Bidakara Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi upaya keras dan dedikasi para kepala desa atau lurah yang membantu masyarakat setempat dalam mendapatkan layanan hukum, perlindungan hak, dan mendukung akses keadilan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Ketua Jimly School of Law and Government Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan beberapa tokoh lainnya, termasuk praktisi hukum, aktivis, dan akademisi, serta tentu saja 300 peserta Paralegal Academy.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah sebagai kepala pemerintahan desa yang berada dalam garda terdepan masyarakat, sejatinya mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Di antara tugas mulia Kepala Desa/Lurah selain menyelenggarakan pemerintahaan desa dan pembangunan adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigator Peacemaker ini, diharapkan semakin mengefektifkan peran juru damai di lingkungan masyarakat, sehingga dapat menyaring permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara yang menumpuk di pengadilan.

Sementara itu, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa ajang Paralegal Justice Award bukanlah sebuah perlombaan menang atau kalah, namun wadah dalam memotivasi kepala desa dan lurah untuk memberikan pelayanan hukum non-litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Ia menegaskan gelar tersebut dapat dicabut Menteri Hukum dan HAM apabila yang bersangkutan melanggar integritas dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan semakin banyak kepala desa dan lurah yang terinspirasi untuk mengambil peran aktif sebagai paralegal, membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua warga negara.

Berikut adalah 10 nama kepala desa atau lurah yang masuk peringkat 10 besar:
1. I Made Ardiana Putra (Desa Karang Asem, Provinsi Bali)
2. Yulian Fathiniah (Kelurahan Cipayung, Provinsi DKI Jakarta)
3. Taufik Hidayat (Desa Suco, Provinsi Jawa Timur)
4. Reza Dipa Pradeka (Kelurahan Prapatan, Provinsi Kalimantan Timur)
5. Dikurnia Putra (Kelurahan Tiban Baru, Provinsi Kepulauan Riau)
6. Suharto (Desa Tegalsari, Provinsi Lampung)
7. Rasdi Sano Mas'ud (Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara)
8. Praiselia Rebecca Dalensang (Kelurahan Wangunrer Timur, Provinsi Sulawesi Utara)
9. Indra Fajar (Kelurahan Bengkel, Provinsi Sulawesi Utara)
10. M. Agus Sahputra (Desa Cipanas, Provinsi Jawa Barat) 

Dari 10 orang tersebut terpilih tiga besar dengan rincian sebagai berikut:
Juara pertama M. Agus Sahputra
Juara kedua Taufik Hidayat
Juara ketiga Praiselia Rebecca Dalensang

Suharto berharap semoga program Paralegal Academy Award ini bisa terus berlanjut untuk bisa menjaring lebih banyak lagi para kepala desa/lurah yang memiliki talenta dan kemampuan menjadi Non-Litigator Peacemaker. Menurutnya, Mahkamah Agung akan selalu mendukung program ini karena sejalan dengan arah reformasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu mengurangi arus perkara di Mahkamah Agung. (azh/RS/photo:Sno,Adr,Alf)