Jakarta-Humas: Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3)   dan (4)  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020  tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Pendaftaran,  Pengumuman,  dan  Pemeriksaan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara, dengan  ini   diberitahukan  bahwa  penyampaian  LHKPN  atas  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2022.

Untuk  itu  diharapkan   kepada  para  Penyelenggara  Negara/  Wajib  LHKPN  (PN/WLf)   agar  mengisi kemudian memperbaharui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2021  dan mengirimkan laporan harta kekayaan tersebut melalui https:/lelhkpn.kpk.go.id/

Bagi para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL)  yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkpn diminta  agar berkcordinasi dengan Admin lnstansi dan Admin  Unit Kerja yang telah ditunjuk.

Adapun,  untuk informasi  berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya  dapat diakses melalui http://bit.ly/2yTCESk dan panduan pengisian/ User Manual  e-Fifing  dapat diakses melalui https:llgoo.gllxT6MqU dan https:llgoo.g/4/ 8GGT4.

Untuk informasi lebih lengkap, silakan klik tautan di bawah ini, (Humas)

Jakarta-Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 112/SEK/KP.04.6/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Usul Pengisian Jabatan Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia di Tempat.

Untuk lebih jelas, berikut surat dan lampirannya:

Jakarta – Humas : “Man proposes but God disposes (manusia berencana, Tuhan Menentukan)”, untuk menjadi yang terpilih harus mempersipakan diri dengan baik, membaca kembali, mengikuti kompetisi dengan baik, dan menampilkan hasil yang terbaik, karena hanya ada satu jabatan untuk diisi oleh orang-orang terbaik guna kemajuan Lembaga yang kita cintai ”, tutur Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, SH., MH dalam sambutan acara pembukaan kegiatan Assesment Center Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung yang diselenggarakan di Pusat penilaian Kompetensi (Assesment Center) Mahkamah Agung Gedung Sekretaris Mahkamah Agung, lantai 12 (10/1/2022).

Lebih lanjut Sekretaris Mahkamah Agung menyatakan arah kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan adalah membawa SDM Mahkamah Agung menuju SMART ASN dengan mengoptimalkan peran Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung dalam melakukan pemetaan kompetensi 10% setiap tahunnya. Hal ini merupakan fondasi guna menyusun Manajemen Talenta dalam rangka pemenuhan indikator sistem merit yang tercatat dalam Sistem Informasi Kepegawaian, sehingga Mahkamah Agung memiliki data talenta seluruh aparatur SDM MA secara komprehensif dan ke depan dengan adanya manajemen talenta Mahkamah Agung tidak lagi diperlukan lelang jabatan. Kebijakan SDM lainnya juga fokus dalam pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimanfaatkan untuk seluruh pelayanan kepegawaian sehingga semua layanan pegawai berbasis elektronik dan online.

Dalam acara tersebut, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Supatmi menyampaikan bahwa kegiatan hari ini hanya untuk sosialisasi dan untuk pelaksanaannya akan berlangsung pada tanggal 12-13 Januari 2022. Kegiatan ini bertujuan untukmengisi jabatan-jabatan yang saat ini masih kosong, diantaranya:

1. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan;

2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar;

3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak;

4. Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus;

5. Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung  Klas IA Khusus.

“bahwa kegiatan ini diikuti oleh 20 orang dari 30 orang yang lulus seleksi pendaftaran, namun karena 10 orang sudah pernah ikut assesment di tahun 2021 dan hasilnya masih relevan digunakan untuk seleksi pada tahun ini, dan juga lembaga penilai kompetensi untuk kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama ini dilakukan oleh PT ARA Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN”, ujar Kepala Biro Kepegawaian MA.

Acara seleksi terbuka ini, dihadiri oleh Sekretaris Badilmiltun, Sekretaris Bawas dan Kepala Puslitbang Diklat dengan diikuti oleh seluruh peserta seleksi terbuka JPT Pratama secara daring dan luring. Acara ditutup dengan foto bersama dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Humas/Moe2)

Bandung-Humas: Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., meresmikan aplikasi E-Peduli pada Kamis pagi di Pengadilan Tinggi Bandung 6 Januari 2022. Aplikasi ini merupakan terobosan dari Pengadilan Tinggi Bandung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain E-Peduli, pada saat yang sama juga diluncurkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 
E-Peduli merupakan kepanjangan dari Elektronik Perlindungan Pengaduan Terkendali. Aplikasi ini adalah ejawantah pemanfaatan digitalisasi dalam memberikan layanan publik. Aplikasi ini  dirancang semudah mungkin untuk dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan di manapun berada bahkan hingga di pedesaan di wilayah Jawa Barat. Akses ini tersebar di 23 Pengadilan Tingkat Pertama se Jawa Barat. Aplikasi ini bisa mencakup 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. 

E-Peduli merupakan sebuah upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terutama bagi masyarakat kecil dan di pedesaan, dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa reformasi di badan peradilan tidak akan terwujud tanpa adanya kerja keras dan kerja sama, serta kerja ikhlas dari seluruh unsur di lembaga peradilan, baik itu unsur pimpinan, hakim, dan unsur pendukung lainnya. Untuk itu, Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan kebanggaan yang luar biasa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atas diluncurkannya PTSP dan aplikasi E-Peduli hari ini.  Hal ini, tambah Sekretaris Mahkamah Agung, merupakan upaya untuk melaksanakan amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan bahwa PTSP dan aplikasi e-Peduli lahir dari kondisi performa PT Bandung yang dinilai tertinggal sebagai sebuah pengadilan yang modern.

"Dalam waktu singkat, kami didukung penuh oleh hakim tinggi dan seluruh aparatur untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Motto kami simpel, bersatu untuk maju. 

Selain itu, Herry menambahkan, bahwa ada juga motto lain yang diambil dari suku kata SUNDA, yakni sigap, unggul, netral, dedikatif dan akuntabel.

Hadir dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini yaitu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Bandung,  perwakilan Kepala Kepolisian Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, para Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Jawa Barat, para advokat, dan undangan lainnya. (azh/RS)