Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.H., sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin pagi, 31 Januari 2022. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P/2022 tentang Pengangkatan Kembali Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2022.

Pelantikan ini merupakan kali kedua bagi Prof. Supandi mendapatkan tugas sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Sebelumnya, pria kelahiran Tembung, 17 September 1952 ini dilantik sebagai Ketua Muda Tata Usaha Negara pada 18 April 2016 dan telah habis masa jabatannya pada 2021 lalu.  

Prof. Supandi mengawali karirnya di dunia hukum dan peradilan sebagai calon hakim pada 1 Maret 1983. Perjalanannya sebagai hakim dimulai saat diangkat sebagai Hakim Tingkat Pertama pada 19 September 1985. Setelah sekitar 14 tahun menjadi Hakim Tingkat Pertama, ia diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (1999) dan menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 18 Januari 2001.

Karirnya terus menanjak diantaranya sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, dan pada Tahun 2010 Dr. Supandi, S.H., M.H., dilantik menjadi hakim agung.

Pria yang banyak menghabiskan pendidikan dan masa kerjanya di Medan ini merupakan lulusan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Beliau juga mengambil pendidikan Magister Hukum dan gelar Doktor Ilmu Hukum di universitas yang sama.

Selain sebagai Hakim Agung, beliau juga mendedikasikan ilmunya dengan aktif sebagai pengajar pada program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Keuangan Negara. Karirnya di bidang akademis membawa Prof. Supandi dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada 29 November 2019 lalu.

Acara pelantikan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para hakim agung, para pejabat Eselon 1, dan undangan lainnya. (azh/RS)

Jakarta – Humas : “Sudah menjadi sunnatullah, bahwa setiap individu manusia akan mengalami fase-fase penting dalam hidupnya yang berlangsung secara temporal. Segala sesuatu memiliki limit waktu, setiap pangkal memiliki ujung, dan setiap permulaan akan sampai pada garis akhir. Kanun ilahiah ini akan terus berjalan agar keseimbangan kehidupan ini terus terjaga. Tak satu pun manusia yang mampu menghindarinya, dan memang manusia tidak dituntut mampu menaklukkannya. Manusia hanya berkewajiban menjalaninya, seraya terus mengupayakan untuk selalu berbuat yang terbaik dalam hidupnya agar setiap orang bisa mencapai garis finish dengan penuh kebaikan. Termasuk masa Purnabakti, fase penting ini merupakan sunnatullah yang setiap kita akan menjalaninya.”

Demikian penggalan sambutan yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Drs. H. A. Muzakki, M.H., di ruang Kusumaatmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung pada Senin, 31 Januari 2021, secara virtual.

Syarifuddin menambahkan, mencermati perjalanan karir Bapak Drs. H. A. Muzakki, M.H. yang telah membaktikan hidupnya selama 39 tahun di lembaga peradilan, di antaranya 27 tahun sebagai seorang hakim, hingga kemudian mencapai jenjang karir tertinggi sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding, maka sejatinya seremoni ini juga merupakan apresiasi atas capaian paripurna dalam mengemban amanah sebagai seorang pengadil. Hakim Tinggi dengan jabatan Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah karir tertinggi bagi seorang Hakim pada tingkat judex facti, fase istimewa ini telah diraih oleh Bapak Drs. H. A. Muzakki, M.H. Mengapa Saya katakan istimewa? Karena tidak semua Hakim Tinggi memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan prestisius ini, terlebih jumlah Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia saat ini hanya ada 29 (dua puluh sembilan) pengadilan saja. Tentunya, hanya Hakim Tinggi yang dipandang mampu dan kompeten saya yang pada akhirnya bisa menduduki jabatan tersebut. Dan hari ini, Bapak Drs. H. A. Muzakki, M.H. telah sampai pada akhir masa jabatannya tersebut dengan selamat.

Diakhir sambutannya, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial ini mengucapkan selamat memasuki Purnabakti, dan selamat menjadi anggota PERPAHI (Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia) kepada Bapak Drs. H. A. Muzakki, M.H., Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya, aamiin Yaa Rabbal ‘alamin.

Acara yang berlangsung penuh khidmat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ini, dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pengawasan, dan para pejabata Eselon I, serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. (enk/pn).

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil  Assessment Center/Penilaian  Kompetensi  Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 20 Januari 2022, dengan ini disampaikan Seleksi Kompetensi Bidang akan dilaksanakan secara daring (online) melalui mekanisme dan jadwal sebagai berikut:

1.  Sosialisasi dan Penulisan Makalah

•  Sosialisasi
Hari, Tanggal : Senin, 7 Februari 2022
Waktu           : 10.00 WIB s.d. selesai

•  Penulisan Makalah
Hari, Tanggal : Selasa, 8 Februari 2022
Waktu           : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat          : Lampiran I

2.  Presentasi Makalah dan Wawancara
Hari        : Rabu s.d. Minggu
Tanggal    : 9 s.d 13 Februari 2022
Waktu        : Akan diberitahukan kemudian
Tempat    : Menyesuaikan tempat masing-masing peserta

3.  Pakaian yang dikenakan peserta adalah kemeja warna putih, celana/rok warna hitam dan bagi peserta Pria menggunakan dasi warna merah

Adapun Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana tercantum pada Lampiran II pengumuman ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka mengefektifkan penugasan dan pembinaan karier Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Mahkamah Agung, Pengadilan Militer, dan di Pengadilan Perikanan, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa menandatangani Keputusan Bersama pada Jum’at pagi 21 Januari 2022 di ruang Kusumah Atmadja lantai 14 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Keputusan Bersama ini tentang Kerjasama Penugasan dan Pembinaan Prajurit TNI di Mahkamah Agung dan di Pengadilan Militer, serta di Pengadilan Perikanan. Keputusan bersama ini merupakan penyempurnaan dari keputusan yang berlaku sebelumnya, yaitu Keputusan Bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor: SKEP/420/IX/2004.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Bersama tahun 2004 tersebut dinilai saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi   Mahkamah   Agung   dan  Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti dengan keputusan bersama yang baru, agar lebih mengefektifkan penugasan dan pembinaan karir para Prajurit TNI yang bertugas di Mahkamah Agung, di Pengadilan Militer dan di Pengadilan Perikanan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung berharap Keputusan Bersama ini akan menyelesaikan semua persoalan yang sebelumnya ada, sehingga tidak merugikan kepentingan Mahkamah Agung maupun institusi TNI. Serta yang tidak kalah pentingnya,  agar jangan sampai para Prajurit TNI yang bertugas di Mahkamah Agung, di Pengadilan Militer ataupun di Pengadilan Perikanan menjadi terhambat karir militernya. Sebaliknya, harus lebih memudahkan bagi kenaikan pangkat dan jenjang karir para Prajurit TNI.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Jenderal Panglima Andika menyampaikan bahwa TNI siap mendukung penuh kerja dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Kami selalu siap memberikan yang terbaik apabila personil-personil kami, prajurit-prajurit kami dilibatkan dalam proses dan mekanisme kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” ujar mantan Komandan Paspampres tersebut.

“Terima kasih Pak Ketua dan ini harus menjadi milestone. Artinya kita lakukan ini dan setiap kali dibutuhkan evaluasi kapanpun, saya selalu siap,” kata Jenderal Andika sebelum menutup sambutannya.

Acara penandatanganan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon Satu Mahkamah Agung, para pejabat dari Lingkungan Markas Besar (Mabes) TNI, dan undangan lainnya. (azh/RS)