Jakarta-Humas, Sehubungan dengan hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun anggaran 2024 oleh Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung Sesuai dengan Surat Tugas kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 795/BP/ST/IX/2022 Tanggal 13 September 2022 Yang Merekomendasikan Kepada UAPB untuk Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaasn (PSP). MAka dengan ini kami sampaikan Suratnya sebagai berikut :

Jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 4 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, tentang Penandatanganan Pakta Integritas.

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung:

Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor ; 2311/SEK/OT.01.1/9/2022 tanggal 30 September 2022, tentang Updating dan Verifikasi Data dan Informasi Listrik.

Yang ditujukan kepada Yth; 1. Kepala Biro Umum BUA MARI; 2. Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil; 3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelas, berikut suratnya: