Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bapak/Ibu diharapkan untuk dapat segera menyusun rencana PNBP Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Biro Hukum dan Humas, turut ambil bagian dalam Pameran Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 9-10 Desember 2024. Partisipasi Mahkamah Agung ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan yang edukatif, kolaboratif, dan interaktif.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyempatkan diri hadir di booth Mahkamah Agung di sela-sela pembukaan peringatan Hakordia. Dalam kunjungannya, ia menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pameran ini sebagai langkah penting dalam membangun kesadaran publik mengenai bahaya korupsi.

“Kehadiran Mahkamah Agung di pameran ini mencerminkan komitmen kami untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Edukasi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam acara seperti ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi,” ujar Ketua Mahkamah Agung.

Hakordia tahun ini mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.”Ketua KPK RI menyampaikan bahwa tema tersebut menggambarkan pentingnya momentum Hakordia sebagai pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melawan korupsi.

“Kami percaya bahwa melalui pameran ini, kesadaran akan bahaya korupsi bisa meningkat, dan semangat kolektif untuk melawannya dapat tumbuh semakin kuat. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita perangi demi masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” jelas Ketua KPK.

Selain Mahkamah Agung, Pameran Hakordia 2024 juga diikuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Imigrasi Jakarta, dan lainnya. 

Selain itu, Pameran ini juga mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk berpartisipasi dalam membangun komitmen bersama melawan korupsi.

Belajar dan Bermain di Booth Mahkamah Agung 

Di booth Mahkamah Agung, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan edukatif, seperti kuis hukum, serta pemutaran video edukasi terkait transparansi dan integritas di lingkungan peradilan. Kegiatan ini dirancang agar pengunjung, baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum, dapat memahami secara langsung pentingnya pemberantasan korupsi dan peran hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Booth ini juga memberikan ruang interaktif bagi pengunjung untuk menyampaikan ide dan harapan mereka terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahkamah Agung berharap inisiatif ini dapat mempererat hubungan antara lembaga peradilan dan masyarakat dalam perjuangan bersama melawan korupsi.

Terbuka untuk Umum dan Tanpa Biaya

Pameran Hakordia 2024 berlangsung selama dua hari, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk masyarakat umum, termasuk pelajar. Melalui penyelenggaraan pameran ini, KPK dan Mahkamah Agung berharap dapat memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk korupsi terhadap pembangunan bangsa.

Partisipasi Mahkamah Agung dalam Pameran Hakordia 2024 menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi lembaga peradilan dalam mengedukasi masyarakat dan memperkuat semangat kolektif melawan korupsi. Dengan kolaborasi yang kuat antar semua elemen, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara maju yang bersih dari korupsi. (azh/RS/ photo:Adr)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menghadiri pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. Dalam sambutannya yang dibacakan Budi Gunawan, Presiden menegaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa dalam memberantas korupsi.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat menghambat pembangunan dan merusak ekonomi bangsa. Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan tertulisnya.

Komitmen Mahkamah Agung dalam Pemberantasan Korupsi

Kehadiran Ketua Mahkamah Agung dalam acara ini menunjukkan dukungan lembaga yudikatif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Sejak awal kepemimpinannya, Ketua MA, Prof. Sunarto, telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan lima poin himbauan kepada seluruh aparatur peradilan di Indonesia.

Himbauan ini bertujuan untuk menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan, dan memastikan perilaku bersih dari praktik-praktik tercela seperti suap, gratifikasi, maupun penyimpangan lainnya.

Prof. Sunarto menginstruksikan agar himbauan ini dibacakan rutin setiap Senin dan Kamis di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membangun kesadaran aparatur untuk bekerja secara profesional dan menjaga kehormatan lembaga peradilan.

Berikut adalah lima poin Himbauan Ketua Mahkamah Agung:

1. Meniatkan pekerjaan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi etika profesi sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta pegawai MA.
3. Memberikan pelayanan terbaik dengan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan transaksional.
4. Menghindari perbuatan tercela untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
5. Memperkuat jiwa korsa untuk menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan demi peradilan yang agung.

Langkah-langkah ini mempertegas komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.

Selain Himbauan, Mahkamah Agung juga telah melakukan banyak hal dalam rangka memberantas korupsi. Di antaranya yaitu: pembuatan aplikasi berbasis teknologi dalam beragam layanan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia, seperti SIAP MA Terintegrasi, E-Court, E-Kasasi, dan lainnya. 

Pembukaan Hakordia 2024 juga dihadiri oleh Ketua KPK, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, para Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh masyarakat, serta lembaga penegak hukum lainnya, yang bersama-sama menyatakan tekad untuk memerangi korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. (azh/RS/photo:dok.KPK)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung, melalaui Kepala Biro Perencanaan Sahwan, S.H., M.H meraih penghargaan juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan katagori kelompok III kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang didampingi oleh Direktur Jenderal DJKN Rional Silaban, pada hari Kamis, 5 Desember 2024, bertempat digedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Dalam pidatonya Wakil Menteri Keuangan mengatakan Anugerah Reksa Bandha memiliki makna sebuah Anugerah atas Pengelolaan Kekayaan Negara, pemberian Anugerah Reksa Bandha diharapkan akan semakin menyatukan semangat bagi semua, baik K/L selaku Pengguna Barang maupun DJKN selaku Pengelola Barang dan para stakeholder di bidang Lelang untuk menjaga dan mengelola Kekayaan Negara.

Menurutnya, dalam dua dekade terakhir, kita melihat transformasi pengelolaan Barang Milik Negara sebagai salah satu pilar strategis reformasi keuangan sejak tahun 2004. Transformasi ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diakhir pidatonya, Suahasil Nazara berharap kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di harapkan dapat terus meningkatkan motivasi dan inspirasi seluruh stakeholder Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk terus berinovasi dan berkontribusi lebih besar dalam mengoptimalkan penggunaan aset. Karena pengelolaan aset yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik dan mencerminkan bagaimana suatu Kementerian dan Lembaga mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus, karena hal ini mencerminkan kepedulian antar generasi.(Humas)