Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Rate this item
(0 votes)
KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara Daring Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII pada Kamis, 10 Juni 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar hakim-hakim baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, yang mengikuti pelatihan sertifikasi ini, untuk tidak sekedar membuka pikiran, untuk menimba ilmu pengetahuan di bidang lingkungan semata. Melainkan juga bersedia membuka mata hati, untuk membangun komitmen keberpihakan kepada lingkungan hidup, terutama jika menemukan suatu tindakan perusakan lingkungan hidup yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setelah dididik dan dilatih melalui Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini, peserta dapat menguasai kompetensi inti Hakim Lingkungan Hidup serta memiliki kesadaran dan keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai hakim-hakim lingkungan hidup justru ikut berperan dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup, baik dengan bermain mata dengan pelaku perusakan lingkungan, maupun dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa 117 (seratus tujuh belas) orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan ini namun 16 (enam belas) orang tidak bersedia, dan 8 (delapan) orang tidak melakukan registrasi online. Jumlah keseluruhan  peserta pada pelatihan ini adalah 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang dari  peradilan Umum, 5 (lima) orang dari peradilan Militer dan 16 (enam belas) orang dari Peradilan TUN. Selain itu Zarof melaporkan  bahwa Pelatihan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan metode, tahap pertama  E-learning Mandiri, tahap kedua Online Class (Tatap Muka Online), dan tahap ketiga Studi/Bedah Kasus/Ujian Akhir (Secara Classical).

Diakhir sambutannya KMA berpesan kepada seluruh  peserta agar dapat bersungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif dalam menggali pengetahuan dan membangun kesadaran lingkungan pada pelatihan ini. Setelah pelatihan ini usai, diharapkan para peserta dapat membagi pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang didapat kepada rekan hakim sejawatnya. Selain itu, saya berharap para peserta tetap berusaha meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan mengikuti perkembangan kebijakan serta yurisprudensi, juga konvensi internasional di bidang lingkungan hidup, tetap menjaga protokol kesehatan selama mengikuti pelatihan, terutama nanti di tahap III pelatihan yang akan diselenggarakan secara klasikal.  Jangan lupa menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan sehat walafiat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung yang tergabung dalam Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan beserta jajarannya, Para Hakim Tinggi, Nara Sumber dan Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dan diikuti secara daring oleh Para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII. (ERW/Humas)

[...]

Read more
 58

PENGAWASAN RUTIN OLEH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

Pada hari Rabu, 09 Juni 2021, Pengadilan Tinggi Palembang melakukan pengawasan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dipimpin R. Matras Supomo,S.H.,M.H. Kegiatan ini merupakan pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang kepada satker-satker di bawahnya. Pada kesempatan ini diharapkan korwil dalam hal ini pengadilan Tinggi Palembang dapat mengetahui dan mendata apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi satker sehingga dapat dicarikan solusinya.Kegiatan ini akan rutin diadakan yang merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Palembang sebagai pembina, pengawas dan koordinir satker-satker dibawahnya

[...]

Read more
 33

Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Auditor Badan Pengawasan

Rate this item
(0 votes)

Pada hari Senin, 7 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melakukan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Auditor Badan Pengawasan (Bawas) MA RI. Kegiatan bertempat di Command Center Ditjen Badilum. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari tim auditor Bawas MA RI, yaitu:

1. Ferri Taufik Ferdiansyah, SE, Ak, CA, M.AK, C.Fr.A
2. Iva Fairouz Afrinadya, SH, MH

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan Ditjen Badilum dalam mengumpulkan dan pemenuhan data dukung kegiatan Reformasi Birokrasi.

Slide10.PNGSlide9.PNGSlide8.PNG[...]

Read more
 29

CLOSING MEETING AUDIT INTERNAL AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggelar Closing Meeting Audit Internal Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di gedung sidang utama Jumat, 28 Mei 2021 yang dihadiri oleh seluruh jajaran dan juga para Hakim. Pada kegiatan tersebut dibahas tentang kesiapan masing-masing area serta menyamakan tekat untuk mensukseskan akreditasi penjamin mutu ini. Selain itu juga diharapkan bahwasanya akreditasi penjamin mutu ini menjadi suatu budaya kerja para aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mana berdampak bukan hanya warga Pengadilan Negeri Masyarakat tetapi juga mutu pelayanan bagi masyarakat pengguna atau pencari keadilan.[...]

Read more
 45

OPENING MEETING AUDIT INTERNAL AKREDITASI PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggelar Opening Meeting Audit Internal akreditasi Penjamin Mutu di gedung sidang utama. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai termasuk Hakim. Dalam kegiatan ini dibahas beberapa agenda diantaranya hal-hal apa yang harus dipersiapkan serta kesiapan masing masing area. Pada kesempatan ini juga Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengingatkan bahwasanya akreditasi penjamin mutu ini bukan hanya ceremonial atau kelengkapan dokumen semata, tetapi harus menjadi budaya kerja khususnya warga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.[...]

Read more
 78

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI MENGHADIRI GELAR DEKLARASI PERENCANAAN ZONA INTEGERITAS DI POLRES BANYUASIN

Rate this item
(0 votes)

Kepolisian Resor (Polres) Banyuasin menggelar upacara serta deklarasi pencanangan zona integritas dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lapangan Mapolres Banyuasin, Kamis (20/05/2021).

 

Pencananan pembangunan WBK menuju WBBM yang dipimpin Kapolres Banyuasin AKBP Imam Tarmudi dihadiri Bupati Banyuasin H.Askolani didampingi Wabup H.Slamet Komandan Kodim 0430 Banyuasin Letkol Arm. Farid Hidayat serta tamu undangan lainya.

Kapolres Imam dalam sambutannya mengatakan pencanangan zona integritas menuju WBBM merupakan langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan kepolisian yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

Pencanangan zona integritas ini merupakan suatu langkah dalam upaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah WBBM ini, hendaknya seluruh personil Polres Banyuasin terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya,” tegas Kapolres.

Ia juga menyampaikan, untuk mewujudkan pembangunan zona integritas WBBM merupakan hal yang tidak mudah dan sulit, namun juga merupakan hal yang tidak mustahil akan bisa dicapai apabila seluruh pihak memiliki tekad dan kemauan kuat, untuk mewujudkan hal tersebut.

“Yang pertama harus punya komitmen untuk merubah diri sendiri menjadi lebih baik, kedua niat kuat untuk menuju zona integritas menuju WBBM dengan hati yang iklas baik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang baik ataupun tugas-tugas kepolisian lainnya,” kata Imam.

Imam juga menambahkan bahwa deklarasi pencanangan WBBM di lingkungan Polres Banyuasin merupakan bentuk dari kesungguhan lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih yang akuntabel di seluruh unit kerja.

“Pencanangan ini dilaksanakan secara terbuka secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik,” tutupnya.

Di akhir acara,Bupati & Wakil Bupati Banyuasin, Kapolres, Komandan Kodim 0430 Banyuasin, Kepala Kejari Banyuasin, Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin , PWI serta Ketua MUI Kabupaten Banyuasin ikut membubuhkan penandatanganan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM dan foto bersama.

 [...]

Read more
 70

RAPAT SOSIALISASI AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

PN. Pangkalan Balai. 20 Mei 2021 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Dr. Yudi Noviandri S.H.,M.H memimpin Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Audit Internal Akreditasi Penjamin Mutu. Rapat soeialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri pangkalan Balai.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selaku Top Manager mengungkapkan bahwa rapat sosialisasi tersebut sangatlahlah penting guna pencanangan, evaluasi, sinergi, dan koordinasi antar bagian. Akreditasi sangatlah penting karena merupakan salah satu cerminan dari budaya kerja pada suatu instansi. Diharapkan juga bahwa akreditasi ini bukanlah suatu kegiatan yang berbasis nilai dan dokumentasi semata, tetapi haruslah menjadi budaya kerja warga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna terciptanya pelayanan yang prima bagi msyarakat pencari keadilan
[...]

Read more
 75

BERITA POPULER

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

        
  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

 

 

 

 

 PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow