Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

MENYAMBUT HUT MA KE-74: MA AKAN LUNCURKAN E-LITIGATIAN DAN THEME SONG

Rate this item
(0 votes)

Jakarta—Humas MA: Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019 akan diisi dengan peluncuran aplikasi E-Litigation dan Theme Song Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam pertemuan bersama seluruh Kepala Biro dan Kepala Bagian terkait di ruangannya Kamis (18/07/2019).

Menurut Pudjoharsoyo, suasana kebatinan peringatan hari ulang tahun ke-74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya. “Pada tahun ini kita memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kesiapan tersebut, Mahkamah Agung saat ini tengah mempersiapkan penguatan terhadap aplikasi tersebut dengan mempersiapkan perubahan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yang memasukkan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (E-Litigation) serta aplikasi yang akan dipergunakan. “Kita berharap pengaturan dan aplikasi tersebut dapat diluncurkan pada momentum ulang tahun tersebut,” sambung mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Dengan pertimbangan tersebut tema peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan. “Temanya nanti akan ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung,” papar Pudjoharsoyo.

 

Peluncuran Theme Song Mahkamah Agung

Selain akan meluncurkan peraturan dan aplikasi untuk beracara secara elektronik, momentum peringatan hari ulang tahun juga akan diisi dengan peluncuran theme song Mahkamah Agung.

Menurut Pudjoharsoyo, theme song tersebut dipandang perlu untuk membangkitkan semangat aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. “Selama ini Mahkamah Agung maupun peradilan dibawahnya belum memiliki theme song tersebut,” ungkap Pudjoharsoyo.

Theme Song tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Mahkamah Agung bersama musisi Addie MS.

“Kita rencanakan pada hari itu diperdengarkan secara resmi dan disebarluaskan kepada seluruh aparatur pengadilan,” papar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

Untuk peluncuran tersebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan penggunaan theme song tersebut bersama dengan peraturan penggunaannya di acara-acara resmi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya. (Humas/Mohammad Noor)



[...]

Read more
 0

MENYAMBUT HUT MA KE-74: MA AKAN LUNCURKAN E-LITIGATIAN DAN THEME SONG

Rate this item
(0 votes)

Jakarta—Humas MA: Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019 akan diisi dengan peluncuran aplikasi E-Litigation dan Theme Song Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam pertemuan bersama seluruh Kepala Biro dan Kepala Bagian terkait di ruangannya Kamis (18/07/2019).

Menurut Pudjoharsoyo, suasana kebatinan peringatan hari ulang tahun ke-74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya. “Pada tahun ini kita memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kesiapan tersebut, Mahkamah Agung saat ini tengah mempersiapkan penguatan terhadap aplikasi tersebut dengan mempersiapkan perubahan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yang memasukkan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (E-Litigation) serta aplikasi yang akan dipergunakan. “Kita berharap pengaturan dan aplikasi tersebut dapat diluncurkan pada momentum ulang tahun tersebut,” sambung mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Dengan pertimbangan tersebut tema peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan. “Temanya nanti akan ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung,” papar Pudjoharsoyo.

 

Peluncuran Theme Song Mahkamah Agung

Selain akan meluncurkan peraturan dan aplikasi untuk beracara secara elektronik, momentum peringatan hari ulang tahun juga akan diisi dengan peluncuran theme song Mahkamah Agung.

Menurut Pudjoharsoyo, theme song tersebut dipandang perlu untuk membangkitkan semangat aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. “Selama ini Mahkamah Agung maupun peradilan dibawahnya belum memiliki theme song tersebut,” ungkap Pudjoharsoyo.

Theme Song tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Mahkamah Agung bersama musisi Addie MS.

“Kita rencanakan pada hari itu diperdengarkan secara resmi dan disebarluaskan kepada seluruh aparatur pengadilan,” papar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

Untuk peluncuran tersebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan penggunaan theme song tersebut bersama dengan peraturan penggunaannya di acara-acara resmi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya. (Humas/Mohammad Noor)



[...]

Read more
 0

KETUA MAHKAMAH AGUNG LANTIK TIGA ORANG KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI

Rate this item
(0 votes)

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik tiga orang Kepala Pengadilan Militer Tinggi pada Kamis siang, 18 Juli 2019 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pejabat pengadilan militer dan undangan lainnya.

http://103.16.79.44/cms/media/6240

Para Ketua Pengadilan Tinggi Militer Tinggi yang dilantik hari ini yaitu:

1. Kolonel CHK Weni Okianto, SH., MH, sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sebelumnya menjabat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

2. Kolonel CHK E. Trias Komara, SH., MH., sebagai Kepala Militer Tinggi III Surabaya, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

3. Kolonel CHK Tama Ulinta Boru Tarigan, SH., M.Kn. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan, jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

http://103.16.79.44/cms/media/6242

Dalam sumpahnya, para pejabat ini menyatakan akan menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. (azh/RS/photo:Devi)

[...]

Read more
 3

MAHKAMAH AGUNG UPAYAKAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA

Rate this item
(0 votes)

Jakarta-Humas : Mahkamah Agung mengadakan rapat kelompok kerja (Pokja) advokasi pengurangan arus perkara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Hotel Mercure, Jakarta. Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Bapak. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri sejumlah petinggi lainnya yang terdiri dari Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para panitera muda dan panitera kamar dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial mengatakan kegiatan pokja ini dilaksanakan rangka mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung melalui seleksi perkara di masing-masing kamar. “namun beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah mengenai rekrutmen anggota tim seleksi, rentang waktu disesuaikan dengan SK No. 214/KMA/XII/2014, dan mekanisme kerja dirinci dengan proporsional” paparnya.

Selanjutnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial berharap agar anggota pokja dapat merampungkan tugasnya dalam waktu yang tidak begitu lama, pasalnya menurut mantan Kabawas ini hasil dari kegiatan pokja ini berdampak terhadap kegiatan reorganisasi (RO) yang juga sedang berjalan di Mahkamah Agung. “saya harap sebelum tanggal 4 Agustus, pokja ini dapat selesai' ujarnya.

Wakil Ketua Pokja yang juga Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyampaikan agar proses kerja seleksi perkara memiliki output yang nyata perbedaaanya dengan proses yang dilakukan selama ini sehingga beban penanganan menurun dan perkara dapat cepat diselesaikan, “sekarang kita pilah terlebih dahulu satu persatu jenis perkara sesuai kategorinya dan kemudian kita masukan dari masing-masing kamar,” ujar Takdir.

Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung sangat dinamis dan alot, para peserta terlihat aktif memberikan masukan mengenai kategori perkara yang menjadi pedoman dalam seleksi perkara dengan membandingkan proses pada HogeRaad Belanda. Diharapkan upaya percepatan yang dilaksanakan pokja dapat diselesaikan dengan baik. (Riki/abdurrahman rahim/humas)[...]

Read more
 6

MAHKAMAH AGUNG SELENGGARAKAN FGD RANCANGAN PEDOMAN KEPAILITAN DAN PKPU

Rate this item
(0 votes)

Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bpk Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. pada hari Senin 15 Juli 2019 membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Pedoman Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Grand Mercure Jakarta. Kegiatan FGD diselenggarakan Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha yang telah menyusun draf pedoman Kepailitan dan PKPU. Pada proses FGD ini, bpk. Dr.H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. meminta agar peserta FGD yang terdiri dari akademisi, advokat, dan kurator memberikan masukan, kritik maupun tambahan agar Pedoman Kepailitan dan PKPU dapat menjawab kebutuhan praktik di Pengadilan Niaga.

Setelah FGD dibuka, Wakil Ketua Pokja Bpk. Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. memberikan catatan proses penyelesaian perkara kepailitan yang nilai recoverynya rendah dibandingkan negara-negara maju dan kurang lengkapnya data mengenai informasi pemberesan boedel pailit sehingga berpengaruh terhadap survey bank dunia mengenai easy of doing business di Indonesia. Untuk itu, pedoman ini diharapkan menjadi pegangan hakim dan para kurator dalam melaksanakan penyelesaian perkara kepailitan.

Draf pedoman ini dibagi menjadi  2 (dua) bentuk yakni pertama, Proses Pemeriksaan Permohonaan Pernyataan Pailit dan PKPU, kedua, Proses Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU sebagaimana disampaikan bpk. Agus Subroto, S.H., M.Hum. Kapusdiklat Teknis/Anggota Pokja yang menjadi moderator jalannya FGD. Para advokat/kurator/akademisi yang hadir memberikan masukan terkait sejumlah hal mengenai perbedaan persepsi dalam praktik, proses yang dapat menghambat penyelesaian pemberesan, keterkaitan dengan penegakan hukum dalam proses pidana, dan lain sebagainya.

Pokja akan menindaklanjuti sejumlah masukan dalam draf pedoman kepailitan dan PKPU melalui pembahasan internal pada pertemuan berikutnya dengan harapan perubahan draf segera dapat diserahkan pada pimpinan Mahkamah Agung. (Humas)[...]

Read more
 5

KMA MAROKO HARAP CAKIM INDONESIA MENJADI HAKIM SURGA

Rate this item
(0 votes)

Bogor – Humas MA: Melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Maroko, Mostafa Faress beserta rombongan melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jum’at, 12 Juli 2019, di Mega Mendung, Bogor.  Pada kunjungan ini Mostafa menyampaikan kuliah umum di hadapan 520 calon hakim (cakim) dan 40 Ketua Pengadilan tingkat pertama 4 lingkungan peradilan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Acara yang dimoderatori oleh Dr. Hasbi Hasan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan ini diikuti juga oleh para pejabat eselon 2 dan 3 pada Pusdiklat Mahkamah Agung serta para Fungsional Widyaiswara.

Dalam acara tersebut Mostafa mengatakan bahwa menjadi hakim adalah pilihan paling sulit, karena di tangan hakim bergantung nyawa, harta, dan hidup mati seseorang. Meskipun begitu, masih menurut Mostafa hakim adalah jabatan mulia, jabatan yang diemban oleh para orang hebat, seperti Para Nabi dan para Sahabat. “Jadi berbanggalah kalian menjadi hakim,” kata Mostafa

http://103.16.79.44/cms/media/6207

Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung ini, Mostafa mengatakan untuk menjadi hakim yang bisa dibanggakan haruslah memegang sifat-sifat keadilan. Lebih dari itu Mostafa mengatakan ada dua hal pokok bagi hakim yang harus dipegang erat-erat. Pertama, profesionalisme dan kedua prilaku atau akhlak. Mostafa mengatakan dalam pidatonya bahwa hakim itu ada dua golongan, hakim surga dan hakim neraka. Hakim yang memegang sifat keadilan, professional, dan menjaga prilaku akan menjadi hakim surga. “Kalian harus menjadi hakim surga,” kata Mostafa.

Setelah acara kuliah umum, Mostafa dan rombongan diajak mengelilingi komplek pusdiklat Mahkamah Agung dan menanam pohon Alpukat. “Kalau pohon ini berbuah, kabari saya,” ujar Mostafa yang disambut tawa seluruh hadirin. “Nanti kalau pohon ini berbuah, kami akan kabari, namun Yang Mulia harus kembali ke sini lagi untuk memetiknya sendiri,” jawab Kepala Badan Pusdiklat Zarof Ricard yang juga disambut tawa Mostafa dan seluruh hadirin. (azh/RS/photo:Pepy)  

[...]

Read more
 7

BERITA POPULER

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

        
  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

 

 

 

 

 PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow