Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

MAHKAMAH AGUNG DIDAULAT JADI TUAN RUMAH PERTEMUAN FORSES

Rate this item
(0 votes)

Jakarta - Humas: Mahkamah Agung akan menjadi tuan rumah pertemuan Forum Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga, Kasum TNI, Asrena TNI, Asrena Polri (Forses) yang akan digelar Kamis, (13/06/2019) mendatang.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam rapat koordinasi dengan jajaran panitia di ruang kerjanya Selasa (21/05/2019).

Pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh Sesmenko, Sekjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga, Kasum TNI, Asrena TNI, Asrena Polri merupakan pertemuan rutin yang dilaksanakan di berbagai kementerian/lembaga. “Mahkamah Agung untuk pertama kalinya mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah,” ungkap Pudjoharsoyo.

Pertemuan rutin para sekretaris jenderal kementerian atau lembaga tersebut meski bersifat informal dan silaturrahmi, tetapi memiliki nilai strategis dalam membina saling pengertian dan kerjasama antara kementerian/lembaga. “Tuan rumah biasanya memanfaatkannya untuk melakukan sosialisasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lintas kementerian/lembaga dari sudut pandang tuan rumah,” papar Pudjoharsoyo.

Berencana Sosialisasikan Isu Tata Usaha Negara

Dalam kesempatan tersebut nantinya Mahkamah Agung berencana untuk mensosialisasikan beberapa isu yang bersinggungan dengan kementerian/lembaga lain di bidang Tata Usaha Negara. “Para pejabat yang akan hadir nantinya notabene adalah pejabat tata usaha Negara,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

“Terdapat beberapa isu yang memungkinkan bersifat antar kementerian/lembaga di Mahkamah Agung, seperti putusan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kebijakan publik maupun rangkap jabatan, atau bagaimana memahami putusan-putusan yang berkaitan dengan kebijakan publik,” papar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

Persoalan-persoalan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pimpinan Mahkamah Agung untuk penyampaiannya. “Kita berharap Ketua Kamar Tata Usaha Negara berkenan untuk menyampaikan hal-hal tersebut,” imbuh pria alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tersebut.

Selain itu, lanjut Pudjoharsoyo, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan akan menghadiri acara tersebut serta memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Mengingat pentingnya acara tersebut, Pudjoharsoyo berharap kepada panitia agar bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan acara tersebut. Koordinasi dan konsolidasi persiapan diharapkan dapat terlaksana secara rutin hingga hari pelaksanaan. “Sebagai tuan rumah, tugas kita adalah memberikan yang terbaik kepada tamu dan menjadi tuan rumah yang baik,” pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor/RS) (PTIP)[...]

Read more
 0

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

Pangkalan Balai, 23 Mei 2019- bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keluarga besar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengadakan acara buka puasa bersama. Acara Buka Puasa Bersama ini dilaksanakan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kekeluargaan di Bulan Suci Ramadhan 1440 H.

Buka puasa bersama ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Wakil Ketua, Hakim, Staff beserta honorer di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Acara buka puasa ini diawali dengan Ceramah Ramadhan dan Do'a yang dilanjutkan dengan sholat maghrib berjama’ah. (PTIP)[...]

Read more
 1

RAMAIKAN RAMADHAN, MAHKAMAH AGUNG SELENGGARAKAN BUKA PUASA BERSAMA, BAZZAR, DAN SANTUNAN

Rate this item
(0 votes)

Jakarta – Humas : Dalam rangka meramaikan Ramadhan dan mempererat ikatan kekeluargaan, Mahkamah Agung menyelenggarakan buka puasa bersama, bazzar dan santunan pada Jum’at (24/5) di Balairung Mahkamah Agung. Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap Ramadhan yang selalu mendapatkan respon positif dari keluarga besar Mahkamah Agung.

Untuk kegiatan buka puasa bersama diikuti oleh seluruh pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, para pejabat Eselon 1-4 serta staf. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah agama tentang “Al-Qur’an Mukjizat terbesar Sepanjang Masa”. Hadir sebagai penceramah yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. M. Munawar.  Acara yang dilanjutkan dengan shalat taraweh berjamaah ini dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Pimpinan Mahkamah Agung, mantan Hakim Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding 4 lingkungan peradilan se wilayah Jabodetabek.

Pada hari yang sama, sebelumnya pada pagi hari hingga sore Dharmayukti Karini Mahkamah Agung (DYK MA) menyelenggarakan bazzar dan pengadaan paket sembako murah di lapangan Parkir Timur Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka  secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk tahun ini, panitia telah menyiapkan kurang lebih 1500 paket sembako dengan harga beli 261.050. yang akan dijual seharga seratus ribu. Sembako ini akan diperuntukkan bagi pegawai Gol. 1 dan Gol II, Honorer, Cleaning Service, Security di lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan untuk bazzar panitia menyediakan gerai sebanyak 130 meja.

Pada kesempatan ini pula panitia menyerahkan bantuan kepada 4 Yayasan Panti Asuhan dan Dhuafa, Antara lain:

  1. Yayasan Faslan Yurzakun, Pulo Gadung Jakarta Timur
  2. Yayasan / Pesantren Nurul Ibad, Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur
  3. Yayasan Harapan Robbani Yatim dan Dhuafa, Cempaka Putih Jakarta Pusat
  4. Panti Asuhan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Ketua Umum DYK, ibu Hj. Andy Rosdiati Hatta Ali mengatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama dan partisipasi dari banyak pihak. “Semoga para pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini mendapatkan nilai ibadah dan pahala dari Allah SWT”. Kata Rosdiati.

Hadir dalam pembukaan ini Pengurus Pusat DYK MA, para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pengurus DYK dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. (Humas) (PTIP)[...]

Read more
 0

PERKUAT APLIKASI E-COURT, MA KEMBANGKAN E-LITIGATION

Rate this item
(0 votes)

Jakarta - Humas: Mahkamah Agung terus bergerak mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik yang popular dengan sebutan e-court. Belum genap satu tahun setelah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, aplikasi tersebut kini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (e-litigation).

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha di Jakarta, Kamis-Sabtu (23-25/05/2019). Pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, DR. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri antara lain oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LLM., Ph.D (Ketua Pokja Kemudahan Berusaha), Made Rawa Aryawan, S.H., M.H (Panitera) DR. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama), DR. Haswandi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum), DR. Candra Boy Seroza, S.H., M.H (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama), Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi), DR. Abdullah, S.H., MS (Kepala Biro Hukum dan Humas), dan peserta lainnya.

Menurut Ketua Pokja Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, dengan menu e-litigation nantinya dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan/penetapan. “Persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik,” ujar Syamsul Maarif.

Persiapan Payung Hukum dan Infrastruktur Teknologi

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Syamsul Maarif, selain diperlukan payung hukum yang akan dijadikan landasan pelaksanaan serta tata cara pelaksanaan persidangan elektronik, diperlukan juga persiapan teknologi informasi. “Dengan melihat kebutuhan tersebut, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan mendesak untuk dirubah dengan peraturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan persidangan elektronik,” ungkap Syamsul Maarif.

Rencananya, peraturan Mahkamah Agung yang selama ini menjadi landasan pelaksanaan aplikasi pengadilan elektronik akan dicabut dan digantikan dengan peraturan Mahkamah Agung yang baru. “Rencananya peraturan Mahkamah Agung yang baru tersebut akan diberi judul Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” papar Syamsul Maarif.

Saat ini, rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut saat tengah dalam proses finalisasi sebelum diajukan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) untuk disahkan.

Bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Tim Pengembang Aplikasi juga tengah bekerja mempersiapkan aplikasi yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut. Dalam pertemuan tersebut sempat dilakukan demo pelaksanaan persidangan elektronik menggunakan aplikasi yang dipersiapkan.

Menurut Puji Wiyono, S.Kom, anggota tim pengembang aplikasi pengadilan elektronik, aplikasi yang tengah dikembangkan bersama timnya melibatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai aplikasi manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama, perubahan-perubahan pada aplikasi e-court sebelumnya serta penambahan menu e-litigation.

“Untuk memudahkan, aplikasi ini menggunakan metode sekali input data untuk e-court dan SIPP,” ujar Puji Wiyono dalam pemaparannya. Dengan metode sekali input data, aparatur pengadilan nantinya tidak dihadapkan pada kemestian mengulang input data meskipun untuk aplikasi yang berbeda.

Selain itu, aplikasi e-court yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik (e-filing), pembayaran secara elektroni (e-payment), dan pemanggilan secara elektronik (e-summon) dikembangkan sedemikian rupa untuk kepentingan perbaikan dan ditambahkan dengan menu baru yakni e-litigation.

Menurut Puji, diantara pengembangan yang dilakukan terhadap aplikasi e-court antara lain dimungkinkannya untuk mendaftarkan perkara gugatan sederhana, bantahan dan permohonan, dimungkinkannya temporary user, pengguna lain selain advokat untuk memiliki hak akses terhadap aplikasi, dimungkinkannya penambahan turut tergugat, penampilan jurnal biaya perkara dan lain-lain.

Sementara dalam menu e-litigation, nantinya dimungkinkan dilakukan pertukaran data antara para pihak dengan majelis hakim sesuai dengan acara persidangan. “Sebagai contoh, apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan jawaban semenjak tundaan setelah pembacaan gugatan hingga sebelum dilakukan persidangan untuk penyampaian jawaban,” jelas Puji.

Selama tenggang waktu sejak penundaan hingga sebelum persidangan dengan agenda penyampaian jawaban tersebut, Tergugat dapat merubah jawabannya, karena jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Pada saat persidangan, jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan replik.

“Apabila pada saat verifikasi ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban,” ungkap Puji.

Dengan e-litigation juga nantinya para pihak akan dapat mengakses amar putusan/penetapan atas perkaranya pada saat sidang pembacaan putusan dilakukan.

“Sementara mengenai salinan putusan, kita masih harus mematangkan beberapa persoalan sebelum akhirnya bisa dinormakan dalam peraturan Mahkamah Agung yang baru,” pungkas Syamsul Maarif. (Humas/Mohammad Noor/RS/photo pepy)(PTIP)[...]

Read more
 3

KMA MENERIMA KUNJUNGAN KEHORMATAN DUTA BESAR MAROKO UNTUK INDONESIA

Rate this item
(0 votes)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial menerima kunjungan kehormatan Duta Besar ( DUBES) Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah bersama dengan Mr Mounir Belayachi (Deputy Head of Mission), pada hari Kamis, 23/5/2019 bertempat diruang Ketua MA.

Pada pertemuan tersebut membicarakan mengenai adanya rencana kerja sama peningkatan kualitas sumberdaya Hakim khususnya dilingkungan Peradilan Agama  antara Mahkamah Agung Maroko dengan Mahkamah Agung Indonesia.  Pada bulan Juli 2019   direncanakan Ketua Mahkamah Agung Maroko akan melakakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Indonesia. Dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat membahas rencana kerja sama secara konkrit. ( Humas )(PTIP)[...]

Read more
 2
Start
1

BERITA POPULER

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

        
  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

 

 

 

 

 PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow