Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

PANITERA MUDA PIDANA-YULIANTO, SH

    Nama :  YULIANTO, S.H.
    NIP :  19641104 198603 1 017
    Jabatan :  Panitera Muda Pidana
    Pangkat / Golongan :  Penata/III.c
    Tempat / Tgl Lahir :  Palembang/04 November 2964
    Agama :  Islam
    Pendidikan :  S.1
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN;

   Karir :

- SD Negeri 13 alumni 1977
- SLTP Negeri 04 alumni 1981
- SLTA Sudurman Boyolali alumni 1984
- Universitas Muhammadyah Palembang Jur. Ilmu Hukum alumni 2014

 

 

 

PANITERA MUDA PERDATA - HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H
   Nama  :   HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.
   NIP  :   19800415 200904 1 008
   Jabatan  :   Panitera Muda Perdata
   Pangkat / Golongan  :   Penata (III/c)
   Tempat / Tgl Lahir  :   Cirebon/15 April 1980
   Agama  :   Islam
   Pendidikan Terakhir
 :  S2
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN;

Riwayat Pendidikan:

  • SD Negeri Arjawinangun Cirebon tahun 1986-1992
  • SMP Negeri 1 Arjawinangun Cirebon tahun 1992-1995
  • SMK Negeri 12 Bandung tahun 1995-1998
  • Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1999-2005
  • Magister Hukum Universitas Muhammadyah Palembang tahun 2010-2012

 

 

 

PANITERA MUDA HUKUM - KHOIRUL MUNAWAR, ST., SH., MH
    Nama :  KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.
    NIP :  19791409 200502 1 001
    Jabatan :  Panitera Muda Hukum
    Pangkat / Golongan :  PENATA TK. I (III/D)
    Tempat / Tgl Lahir :  TJ. Dayang/14 September 1979
    Agama :   Islam
    Pendidikan :  S2
     
     
     
RIWAYAT PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan:

- SD 2 Tanjung Dayang
- SLTP Tanjung Batu
- STM 1 Palembang
- Diploma III Politehnik Negeri Sriwijaya, Jur. Tehnik Mesin
- Universitas Sriwijaya, Jur. Tehnik Mesin
- Universitas Amir Hamzah, Jur.Ilmu Hukum
- Universitas Muhammadyah Palembang, Pascasarjana Ilmu Hukum

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

siwas

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Pangkalan Balai atau

 

Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
pengaduan@badanpengawasan.net

 

Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, Tlp/Fax : (021) 29079274

 

Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS : Silahkan Klik Disini

 

 

Pelayanan Kepaniteraan

 

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

        
  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

 

 

 

 

 PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow