Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENANDATANGANAN IKRAR BERSAMA BERDASARKAN MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

Pangkalan Balai, 13 Desember 2018,tepat di ruang sidang utama, kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengadakan sosialisasi serta penandatanganan ikrar bersama yang mana dalam hal ini adalah salah satu tidak lanjut dari maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 mengenai pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya. Isi dari ikrar  tersebut antara lain :

 Kami Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Negeri Pangkalan balai, berjanji dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan;

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  3. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pengawasan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Bahwa kami sanggup menerima sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ikrar kami.

Diharapkan seluruh jajaran pada kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu mengingat dan melaksanakan isi dari ikrar bersama tersebut guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan[...]

Read more
 88

UPACARA MEMPERINGATI HARI KORPRI YANG KE-47 TAHUN

Rate this item
(0 votes)

Sukajadi, 29 November 2018; Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun KORPRI yang ke-47  tahun yang bertema "KORPRI: MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA" , tepat di halaman kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Upacara ini dipimpin oleh Ibu Silvi Ariani, S.H.,M.H selaku pembina upacara.

Dalam upacara tersebut, pembina upacara membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia selaku penasehat nasional Korpri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : SE-12/KU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari UlangTahun KORPRI ke-47 tahun 2018.

 

 [...]

Read more
 87

UPACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

Rate this item
(0 votes)

Sukajadi, 12 November 2018-Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan upacara memperingati hari pahlawan tepat di halaman kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Pembina Upacara;  Silvi Ariani.,S.H.,M.H

Kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Pedoman Peringatan Hari Pahlawan tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Upacara Hari Pahlawan yang ke-73 Tahun 2018 dan berdasarkan instruksi surat Nomor : 1374/SEK/HM.01.2/11/2018 mengenai Penyelenggaraan Upacara Peringatan hari Pahlawan ke-73 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Dalam upacara terebut, Silvi Ariani.,S.H.,M.H selaku pembina upacara membacakan amanat Mentri Sosial Republik Indonesia kepada peserta Upacara.

Tema Hari Pahlawan Tahun 2018 adalah "Semangat Pahlawan Di Dadaku"  yang mana sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai pahlawan, oleh karenanya siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warganegara Indonesia tanpa kecuali dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemashlahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara

Peringatan hari Pahlawan, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia termasuk para aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan introspeksi diri sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai pahlawan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera adil dan makmur[...]

Read more
 64

SIDANG PERDANA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

Sukajadi, 06 November 2018-Pengadilan Pangkalan Balai melaksanakan sidang perdananya di ruang sidang Utama dengan Nomor Perkara : 04/Pid.B/2018/PN.PKB, dengan susunan majelis :

  1. Hakim Ketua           : Yudi Noviandri,.SH,.MH
  2. Hakim Anggota I     : Silvi Ariani, SH. MH
  3. Hakim Anggota II    : Dwi Novita Purbasari, SH
  4. Panitera Pengganti  : Yulianto, SH

                 JPU :Taufan Wahyudi, SH dengan terdakwa bernama Sarkoni Alias Koni Bin Abu Bakar.

Sejak munculnya Keppres nomor 14 tahun 2016 mengenai pembentukan 85 pengadilan baru serta diresmikannya tanggal 22 Oktober  2018 di Sulawesi Utara oleh Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara resmi mandiri dan memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Sekayu. Berdirinya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan angin segar bagi masyarakat Banyuasin pada khususnya dan masyarakat  pada umumnya sehingga masyarakat Banyuasin yang mencari keadilan tidak lagi datang jauh-jauh ke Sekayu.

Dengan keterbatasan sarana serta prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak menyulutkan semangat para aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Diharapkan kedepan, sarana serta prasarana dapat ditingkatkan guna menunjang kegiatan serta memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi para pencari keadilan

 [...]

Read more
 94

KUNJUNGAN KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN KE PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Rate this item
(0 votes)

 

 

Sukajadi, Senin/05 November 2018-Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH,.MH beserta rombongan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berkunjung ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna melihat secara langsung kesiapan operasiona Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Dalam kunjungan tersebut, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan setibanya di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai langsung memeriksa kelengkapan setiap ruangan serta tata cara pengisian register perkara. Beliau juga menyoroti tentang kebersihan kantor serta sara prasarana bagi disabelitas seperti kamar mandi khusus serta tersedianya tongkat beserta kursi roda.

Sejak munculnya KEPPRES Nomor 14 Tahun 2016 mengenai pembentukan 85 pengadilan baru, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai resmi memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Sekayu, KEPPRES tersebut merupakan angin segar dan harapan yang selama ini di tunggu-tunggu bagi masyarakat Banyuasin yang mana masyarakat di wilayah hukum Banyuasin tidak lagi mendaftarkan ataupun beracara persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu.

Ketua Pengadilan Tinggi Sematera Selatan terkesan akan kesiapan Pengadilan Negeri Pangkalan dalam operasional. Itu semua tidaklah lepas dari kerja keras seluruh warga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Beliau berharap kedepannya sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai lebih ditingkatkan baik itu kwalitas, maupun kwantias termasuk dibangunnya kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang baru.

 

 [...]

Read more
 113

Apel Perdana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Rate this item
(0 votes)

.

 

Sukajadi, 05 November 2018. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melaksanakan apel pagi perdana tepat di halaman kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Jalan HM. Asyik Yakin Km 16 Sukajadi Kec. TalanG Kelapa Banyuasin

Dalam Apel tersebut dipimpin oleh Silvi Arian SH. MH sebagai pembina apel pagi dan sebagai komandan apel adalah saudara Khoirul Munawar ST, SH. MH

Berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2018 mengenai pembentukan 85 pengadilan baru se-Indonesia, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai resmi memisahkan diri dari Pengadilan Negeri Sekayu yang mana saat ini Pengadilan Negeri Pangkalan Balai membawahi 19 Kecamatan.

Rencananya kegiatan apel ini akan diadakan setiap hari senin pagi dan Jumat sore dengan pembina dan petugas apel yang di jalankan secara bergiliran. Dengan diadakannya kegiatan apel tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kedisiplinan para warga Pengadilan Negeri pangkalan Balai[...]

Read more
 55

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 9 TAHUN 2018. TENTANG PUBLIKASI PERESMIAN OPERASIONAL PENGADILAN BARU

Rate this item
(0 votes)

Jakarta-Humas : Kamis 18 Oktober 2018. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018. Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru. Tanggal 18 Oktober 2018.

Serta menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru, dengan ini diminta kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk berpartipasi dalam peresmian operasional Pengadilan baru pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dengan:

  1. Menyaksikan bersama siaran langsung di kantor pada chanel mahkamahagunglive https://www.youtube.com/ channel/ UCOtpmZ2yK7_4n07nbRHDJVQ
  2. Membuat berita pada website Pengadilan masing-masing dan media sosial berdasarkan press release (terlampir).

Yang ditujukan Kepada Yth : 1. Kepala Pengadilan Militer Utama. 2. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. (ds/rs,abd)

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018. Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release. 1. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane. 2. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. 85 Pengadilan Baru Bertekad Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat. dan 4. 50 Pengadilan Agama dan 3 Mahkamah Syar'iyah Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat. 

[...]

Read more
 56

KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Rate this item
(0 votes)

[Pangkalan Balai, 22/10/2018] Hari ini Senin, 22 Oktober 2018 Ketua Mahkamah Agung Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane Kabupaten Talaud. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru ikut berperan aktif dalam publikasi peresmian operasional Pengadilan Baru. Peresmian 85 Pengadilan Baru oleh Ketua Mahkamah Agung dapat dilihat live stream pada Youtube pada channel : https://youtu.be/KNbWd3C84uk dimulai dari Sambutan oleh Bupati Kabupaten Talaud, dilanjutkan dengan Sambutan oleh Sekretaris Mahkamah Agung disampaikan oleh Bp. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum bahwa 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

 peresmian85pn 1

 

         Selanjutnya setelah sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Sambutan oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH. Beliau menyampaikan hal ini juga menjadi bagian dalam upaya mencapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya peresmian di Melonguane sebagai bentuk perhatian terhadap daerah-daerah perbatasan yang sejalan dengan program Presiden RI agar memperhatikan pembangunan daerah-daerah perbatasan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dalam pidato sambutan YM Ketua Mahkamah Agung RI mengucapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang telah berpartisipasi dalam peresmian 85 Pengadilan di Kepulauan Talaud. Dengan Bismillahirrohmanirrohim akhir 85 Pengadilan secara resmi di resmikan untuk bisa beroperasional oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

peresmian85pn 6

 

        Dan berikut adalah Siaran Pers dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI. :

        SIARAN PERS

        KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

        Yth. Rekan-rekan media cetak dan Online

        Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi. Dibentuknya pengadilan baru, daerah-daerah yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan, saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat. Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi dan wilayah paling utara di Indonesia timur serta berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina. Selain dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, acara peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa orang hakim agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon Satu di lingkungan Mahkamah Agung dan serta pimpinan Pengadilan yang baru diresmikan. Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan, peresmian 85 (delapan Puluh lima) Pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu seluruh Pengadilan yang baru dibentuk harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di daerah, sembari Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk membangun kantor pengadilan secara bertahap. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dimaklumi bersama dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih Jakarta, 18 Oktober 2018 Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah,. S.H., M.S.

[...]

Read more
 47

SIWAS, Komitmen Mahkamah Agung untuk Membasmi Pelanggaran Kode Etik

Rate this item
(0 votes)

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik, dan salah satu bentuk komitmen ini adalah SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan atau whistleblowing system). Peluncuran SIWAS dilaksanakan hari ini, Kamis, 29 September 2016 di Balairung Mahkamah Agung.

“Berbeda dengan aturan yang lama, Perma Nomor 9 Tahun 2016 mengatur lebih luas definisi Pelapor -untuk juga meliputi baik internal warga peradilan maupun eksternal masyarakat umum- diberi jalur untuk melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan,” ujar Bapak Ketua MA, Prof. Dr. Hatta Ali, SH. MH dalam pidato pembukaannya.

 

Perma ini juga akan memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas bagi para pelapor (whistlebower), jaminan transparansi penanganan pelaporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Sehingga diharapkan pelapor tidak perlu kawatir bahwa hak haknya terhadap pelayanan pengadilan akan terganggu apabila mereka melakukan pengaduan.

“Saya berharap bahwa momen peresmian penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung bisa menjadi tonggak penting bagi revitalisasi upaya kita untuk kembali memenangkan kepercayaan publik dan mewujudkan badan peradilan yang agung,” lanjut Bapak Hatta Ali

Beberapa    waktu     lalu      beberapa    insiden    melanda pengadilan dengan kasus-kasus tertangkap tangannya beberapa aparatur pengadilan yang  diduga melakukan praktek mafia peradilan. Secara singkat, Kepercayaan masyarakat  yang telah  dibangun sedikit  demi sedikit seolah-olah terhapus begitu saja. Peristiwa-peristiwa tersebut  menjadi renungan bagi Mahkamah Agung sambil mencari akar  masalahnya. Mahkamah Agung  menyatakan  membuka diri  sepenuhnya atas kerjasama dengan pihak eksternal, baik  itu sesama lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait,  ataupun unsur masyarakat  sipil  untuk  memberantas  mafia  peradilan.

Saat ini  Mahkamah Agnng  sedang dalam proses mendiskusikan  program-program pencegahan dan pemberantasan  korupsi yang nantinya akan melibatkan Komisi  Pemberantasan   Korupsi,  Ombudsman  Republik Indonesia, dan Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Dalam proses ini, Mahkamah Agung  juga   membuka diri atas masukan dan  input dari unsur masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap upaya pembaruan peradilan antara lain Lembaga  Kajian  dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Komitmen Mahkamah Agung  terhadap sistem  pengawasan yang   baik   bukanlah  inisiatif  yang baru seumur jagung. Hal  ini  yang harus dipahami oleh segenap aparatur  peradilan. Karena Sistem  Pengawasan yang baik  adalah prasyarat penting dalam mendukung terwujudnya visi  Cetak Biru  Pembaruan peradilan, yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang   Agung’ dan   empat Misi  nya  yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan  pelayanan  hukum  yang   berkeadilan   bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan  meningkatkan transparansi badan peradilan.

SIWAS mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa dan UNDP, melalui Proyek Dukungan Reformasi Peradilan di Indonesia (SUSTAIN).  SUSTAIN, yang didanai oleh Uni Eropa ini memiliki empat fokus utama: pengawasan internal dan eksternal; pelatihan hakim, panitera dan juru sita; manajemen sumber daya manusia; dan sistem manajemen perkara.

“Kami mengucapkan selamat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas peluncuran sistem whistleblowing yang telah diperbaharui, atau SIWAS. SIWAS merupakan salah satu mekanisme penting dimana masyarakat umum/ warga dan anggota lembaga peradilan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan transparansi, integritas dan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend.

Christophe Bahuet, Country Director mengatakan, “Peluncuran SIWAS ini merupakan langkah penting yang diambil oleh MA untuk transparansi, akuntabilitas, dan melawan korupsi. Kini, adalah hal yang sangat penting agar sistem tersebut digunakan secara aktif dengan respon yang baik serta perlindungan para pelapor. Bersama dengan Uni Eropa, UNDP mendukung MA secara penuh dalam langkah penting ini.”

Diharapkan kebijakan-kebijakan ini mampu menjadi bahan bakar dan semangat Mahkamah Agung dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.[...]

Read more
 49

BERITA POPULER

E-COURT MAHKAMAH AGUNG

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

        
  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

 

 

 

 

 

 PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Merupakan suatu gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai upaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan, Selengkapnya. /  Download Formulir Gugatan Sederhana

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow