Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

BIRO HUKUM DAN HUMAS MA SELENGGARAKAN PELATIHAN PENGELOLAAN MEDSOS

Rate this item
(0 votes)

Jakarta - Humas MA: Kesuksesan sebuah lembaga tidak ada artinya jika tidak dipublikasikan. Publikasi menjadi penentu baik buruknya citra sebuah lembaga. Jika dahulu lembaga mempublikasikan berita dan kebijakan Lembaga di media cetak dan elektronik, dimana keduanya itu membutuhkan dana yang besar, sekarang ini sudah ada media sosial yang jika digunakan dengan baik dan maksimal bisa menjadi media publikasi yang efektif dan efisien.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH., MS, saat membuka secara resmi pelatihan Pengelolaan Media Sosial dan Pembuatan Info Grafis bagi Humas Mahkamah Agung dan Humas pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama wilayah Bekasi, Depok, Bogor, Cikarang, Cibinong, Tangerang, dan Karawang pada 29-30 Juli 2019. Pelatihan yang bertempat di Media Centre Harifin A Tumpa ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan pengelolaan media sosial yang baik dan juga pelatihan pembuatan info grafis. “Melalui medsos, kita bisa menciptakan branding bahwa lembaga kita sudah clear and clean," kata pria kelahiran Jombang tersebut.

http://103.16.79.44/cms/media/6284

Lebih lanjut, Mantan Wakil Ketua Pengadilan Malang ini mengatakan bahwa Lembaga perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, salah satunya yaitu melalui media social. Dari media sosial, Abdullah berpesan agar para peserta sanggup menciptakan imej bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya itu kredibel, akuntabel dan transparan.

Hadir sebagai narasumber yaitu praktisi kehumasan, Dr. Rulli Nasrullah, M.Si dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta yang memberikan materi tentang Peran Media dalam Penyebaran Informasi di Lembaga Pemerintahan, dan Ehwank Kurniawan, desain grafis Koran Tempo yang memaparkan materi tentang pembuatan info grafis.

http://103.16.79.44/cms/media/6285

Para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini dan berharap ilmu yang mereka dapatkan bisa mereka praktekkan di instansi masing-masing. Kedepannya peserta juga berharap bisa dilaksanakan lagi pelatihan lanjutan ini untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika terhadap penggunaan media sosial dikalangan pegawai di lingkungan peradilan. (azh/RS)

[...]

Read more
 38

WAKIL KETUA MA NON YUDISIAL BERBAGI PENGALAMAN MENGENAI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PENGADILAN

Rate this item
(0 votes)

Jakarta - Humas MA: Suasana hangat dan penuh keakraban nampak di ruang rapat Tower MA lantai 2, Rabu (24/07/2019). Di ruangan tersebut, Wakil Ketua MA Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., berbagi pengalaman soal manajemen dan kepemimpinan di hadapan 120 peserta Pelatihan Manajemen Peradilan Tingkat Lanjut bagi Sekretaris Pengadilan.

Para peserta tersebut terdiri dari 65 (enam puluh lima) Sekretaris Tingkat Banding seluruh Indonesia (Eselon 2) yang seluruhnya belum pernah mengikuti diklat Manajemen Peradilan,  30 (tiga puluh) Sekretaris Pengadilan Kelas 1 A Khusus dan Kelas 1A, IB (Eselon II dan III) yang seluruhnya sudah mengikuti diklat Manajemen Peradilan dan mereka ini kelompok juara Diklat Kepemimpinan Tingkat III di berbagai lokasi, dan 25 (dua puluh lima) Sekretaris Pengadilan Kelas 2 (Eselon IV) yang seluruhnya sudah mengikuti diklat Manajemen Peradilan. Mereka juga juara Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di berbagai lokasi.

Sebagaimana diketahui, perubahan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015, sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kualitas pengelolaan administrasi badan peradilan.

Dengan pemisahan kedudukan, tugas dan fungsi antara panitera dan sekretaris tersebut diharapkan terwujud profesionalisme pelaksanaan tugas masing masing sebagai penyangga utama penyelenggaraan administrasi badan peradilan,sehingga pada gilirannya akselerasi pencapaian visi misi Mahkamah Agung.

Kesekretariatan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Perma tersebut, berkedudukan sebagai aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsi di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas memberikan dukungan (supporting unit) pelaksanaan tugas di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris menjalankan fungsinya antara lain:

  1. melaksanakan urusan perencanaan, program dan anggaran;
  2. melaksanakan urusan kepegawaian;
  3. melaksanakan urusan keuangan;
  4. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
  5. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  6. melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
  7. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan.

Tingkatkan Keamanan Pengadilan

Mengingat kedudukan, tugas dan fungsi sekretaris tersebut sebagai unit penunjang pelaksanaan tugas badan peradilan tersebut sangat urgen, maka seorang Sekretaris Pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, yang bertugas sebagai “Top Manager” di bidang sekretariatan harus mampu memetakan kekuatan (strength), kelemahan (weakness),peluang (opportunities), dan ancaman/hambatan (threats) dalam pelaksanaan tugasnya, agar berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi lembaga peradilan, terutama di era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesatnya.

Dengan demikian, Sekretaris Pengadilan harus memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi Manajemen dan Kepemimpinan (Leadership), sehingga seluruh sumber daya yang ada  mampu dikelola dengan baik.

Dalam pemarapannya, Wakil Ketua MA Non Yudisial berharap kepada Sekretaris Pengadilan untuk memperhatikan keamanan pengadilan, terutama pada saat berlangsungnya persidangan. “Dalam Perma 7 Tahun 2015, Sekretaris Pengadilan bertanggungjawab terhadap keamanan dan keprotolan kantor.” Papar Wakil Ketua MA Non Yudisial.

 Hal ini kembali dipaparkan Wakil Ketua MA Non Yudisial, mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai pengadilan yang mengarah kepada pelecehan terhadap pengadilan. “Yang terakhir kita tahu, ada peristiwa yang tidak wajar dilakukan oleh pengacara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

“Keamanan dan keprotokolan pengadilan menjadi tanggung jawab Sekretaris, oleh karenanya mohon diupayakan keamanan yang baik di pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada publik.”

Di akhir paparan, Wakil Ketua MA Non Yudisial memberikan pesan kepada para peserta, “Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang,” demikian kalimat penutup Wakil Ketua MA Non Yudisial. (EH/RS)

[...]

Read more
 60

DI HADAPAN PARA SEKRETARIS, WKMA BIDANG NON YUDISIAL MENGATAKAN BAHWA MENJADI PEMIMPIN YANG SUKSES DUNIA AKHIRAT BISA DIRAIH BERSAMAAN

Rate this item
(0 votes)

Jakarta – Humas MA: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, memberikan pembekalan kepada 120 Sekretaris yang berasal dari Pengadilan Tingkat Banding , Pengadilan Negeri Kelas 1A dan Pengadilan Tingkat Pertama Peraih Peringkat Terbaik Pelatihan Kepemimpinan dari seluruh Indonesia pada Rabu, 24 Juli 2019 di lantai 2 gedung Mahkamah Agung.

Pada kesempatan tersebut Sunarto mengatakan bahwa kesuksesan sebuah pengadilan menjadi salah satu andil suksesnya seorang sekretaris. Untuk itu, Ia berpesan agar para sekretaris haruslah menjadi pemimpin yang sukses. Pada acara yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum, ini, bahwa untuk menjadi seorang sekretaris yang sukses, pria kelahiran Sumenep ini mengatakan harus berubah dalam segala hal, salah satunya adalah mengubah pola pikir dari dilayani menjadi melayani, dari membutuhkan menjadi dibutuhkan. “Jika kalian bekerja sudah sesuai SOP itu artinya sudah melayani pimpinan, tidak perlu sampai menyemir sepatu pimpinan,” ujar mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang disambut tawa para peserta ini. Sunarto juga menjelaskan bahwa kesuksesan di dunia tidak berarti apa-apa, jika kesuksesan akhirat tidak dikejar. Ia berpesan kepada para sekretaris agar amanah jabatan dijadikan sebagai ladang amal, karena lelah kerja keras bisa menjadi pahala jika niat bekerja semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika hal ini dilaksanakan, maka sukses dunia dan akhirat bisa diraih bersamaan.

Lebih lanjut pada acara yang dipandu oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata, SH., LLM., MTL, tersebut, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tersebut mengatakan bahwa terdapat 9 kunci yang harus dipraktekkan jika ingin menjadi pimpinan yang sukses di dunia dan di akhirat.

  1. Mengubah cara kerja dari today is today menjadi tomorrow is today. Mengerjakan pekerjaan hari ini pada hari ini sudah biasa, mulai Sekarang Sunarto memerintahkan untuk mengubah bahwa hari ini kita harus mengerjakan pekerjaan besok bukan pekerjaan hari ini apalagi pekerjaan kemarin. Perubahan ini harus dimulai dari hal yang terkecil, mulai dari sendiri, dan mulai saat ini.   
  2. Mengubah cara fikir dari minta dilayani, menjadi melayani. Menjadi orang yang dibutuhkan bukan orang yang membutuhkan, orang yang dibutuhkan pasti akan dicari kemanapun dan di manapun, sedangkan  orang yang membutuhkan pasti akan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya itu.
  3. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Prinsip melayani adalah meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan publik. Mantan Kepala Badan Pengawasan tersebut juga mengatakan bahwa menjadi besar karena cacian, karena cacian adalah madu sebaliknya jangan besar karena pujian, karena pujian adalah racun. Dan yang terpenting bahwa menjadi pemimpin itu haruslah bekerja ikhlas, semua ditujukan hanya untuk mencari ridho Tuhan yang Maha Esa, sehingga betapapun lelah yang diderita, namun jika sudah ikhlas, maka semua akan bernilai ibadah.
  4. Memastikan diri sebagai teladan bukan hanya bagi orang lain tapi yang paling penting adalah bagi diri sendiri. Pemimpin yang baik memiliki intelektualitas dan integritas yang tinggi, dan tidak menjadi bagian dari masalah.
  5. Menjadi promotor untuk diri sendiri (Long life campaign). Setiap pimpinan harus menjaga sikap, tutur kata dan perilaku.
  6. Change or die. Siapa yang tidak mau berubah maka harus siap digilas.
  7. Budayakan malu, baik malu kepada Tuhan, malu kepada masyarakat dan malu kepada diri sendiri
  8. Whistleblowing system, aparatur yang mengetahui adanya pelanggaran harus melapor, karena diam terhadap suatu pelanggaran berarti melakukan pembiaran.
  9. Hindari Ego sektoral. Tidak boleh memikirkan diri sendiri, intinya menurut Pria asal Madura ini bila tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang menerangi diri sendiri, jika tidak bisa menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa kita lewati sendiri. (azh/RS)
[...]

Read more
 34

MENYAMBUT HUT MA KE-74: MA AKAN LUNCURKAN E-LITIGATIAN DAN THEME SONG

Rate this item
(0 votes)

Jakarta—Humas MA: Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019 akan diisi dengan peluncuran aplikasi E-Litigation dan Theme Song Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam pertemuan bersama seluruh Kepala Biro dan Kepala Bagian terkait di ruangannya Kamis (18/07/2019).

Menurut Pudjoharsoyo, suasana kebatinan peringatan hari ulang tahun ke-74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya. “Pada tahun ini kita memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kesiapan tersebut, Mahkamah Agung saat ini tengah mempersiapkan penguatan terhadap aplikasi tersebut dengan mempersiapkan perubahan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yang memasukkan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (E-Litigation) serta aplikasi yang akan dipergunakan. “Kita berharap pengaturan dan aplikasi tersebut dapat diluncurkan pada momentum ulang tahun tersebut,” sambung mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Dengan pertimbangan tersebut tema peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan. “Temanya nanti akan ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung,” papar Pudjoharsoyo.

 

Peluncuran Theme Song Mahkamah Agung

Selain akan meluncurkan peraturan dan aplikasi untuk beracara secara elektronik, momentum peringatan hari ulang tahun juga akan diisi dengan peluncuran theme song Mahkamah Agung.

Menurut Pudjoharsoyo, theme song tersebut dipandang perlu untuk membangkitkan semangat aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. “Selama ini Mahkamah Agung maupun peradilan dibawahnya belum memiliki theme song tersebut,” ungkap Pudjoharsoyo.

Theme Song tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Mahkamah Agung bersama musisi Addie MS.

“Kita rencanakan pada hari itu diperdengarkan secara resmi dan disebarluaskan kepada seluruh aparatur pengadilan,” papar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

Untuk peluncuran tersebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan penggunaan theme song tersebut bersama dengan peraturan penggunaannya di acara-acara resmi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya. (Humas/Mohammad Noor)



[...]

Read more
 31

MENYAMBUT HUT MA KE-74: MA AKAN LUNCURKAN E-LITIGATIAN DAN THEME SONG

Rate this item
(0 votes)

Jakarta—Humas MA: Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019 akan diisi dengan peluncuran aplikasi E-Litigation dan Theme Song Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam pertemuan bersama seluruh Kepala Biro dan Kepala Bagian terkait di ruangannya Kamis (18/07/2019).

Menurut Pudjoharsoyo, suasana kebatinan peringatan hari ulang tahun ke-74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya. “Pada tahun ini kita memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik,” ungkapnya.

Bersamaan dengan kesiapan tersebut, Mahkamah Agung saat ini tengah mempersiapkan penguatan terhadap aplikasi tersebut dengan mempersiapkan perubahan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yang memasukkan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (E-Litigation) serta aplikasi yang akan dipergunakan. “Kita berharap pengaturan dan aplikasi tersebut dapat diluncurkan pada momentum ulang tahun tersebut,” sambung mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Dengan pertimbangan tersebut tema peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan. “Temanya nanti akan ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung,” papar Pudjoharsoyo.

 

Peluncuran Theme Song Mahkamah Agung

Selain akan meluncurkan peraturan dan aplikasi untuk beracara secara elektronik, momentum peringatan hari ulang tahun juga akan diisi dengan peluncuran theme song Mahkamah Agung.

Menurut Pudjoharsoyo, theme song tersebut dipandang perlu untuk membangkitkan semangat aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. “Selama ini Mahkamah Agung maupun peradilan dibawahnya belum memiliki theme song tersebut,” ungkap Pudjoharsoyo.

Theme Song tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Mahkamah Agung bersama musisi Addie MS.

“Kita rencanakan pada hari itu diperdengarkan secara resmi dan disebarluaskan kepada seluruh aparatur pengadilan,” papar Pudjoharsoyo lebih lanjut.

Untuk peluncuran tersebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan penggunaan theme song tersebut bersama dengan peraturan penggunaannya di acara-acara resmi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya. (Humas/Mohammad Noor)



[...]

Read more
 28

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi :
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

siwas

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Pangkalan Balai atau

 

Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
pengaduan@badanpengawasan.net

 

Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, Tlp/Fax : (021) 29079274

 

Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS : Silahkan Klik Disini

 

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow