Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Berita dan Informasi Terkini

SIWAS, KOMITMEN MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMBASMI PELANGGARAN KODE ETIK

SIWAS, KOMITMEN MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMBASMI PELANGGARAN KODE ETIK

Jakarta, PembaruanPeradilan.net

Mahkamah Agung bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik, dan salah satu bentuk komitmen ini adalah SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan atau whistleblowing system). Peluncuran SIWAS dilaksanakan hari ini, Kamis, 29 September 2016 di Balairung Mahkamah Agung.

“Berbeda dengan aturan yang lama, Perma Nomor 9 Tahun 2016 mengatur lebih luas definisi Pelapor -untuk juga meliputi baik internal warga peradilan maupun eksternal masyarakat umum- diberi jalur untuk melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan,” ujar Bapak Ketua MA, Prof. Dr. Hatta Ali, SH. MH dalam pidato pembukaannya.

Perma ini juga akan memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas bagi para pelapor (whistlebower), jaminan transparansi penanganan pelaporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Sehingga diharapkan pelapor tidak perlu kawatir bahwa hak haknya terhadap pelayanan pengadilan akan terganggu apabila mereka melakukan pengaduan.

“Saya berharap bahwa momen peresmian penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung bisa menjadi tonggak penting bagi revitalisasi upaya kita untuk kembali memenangkan kepercayaan publik dan mewujudkan badan peradilan yang agung,” lanjut Bapak Hatta Ali

Beberapa    waktu     lalu      beberapa    insiden    melanda pengadilan dengan kasus-kasus tertangkap tangannya beberapa aparatur pengadilan yang  diduga melakukan praktek mafia peradilan. Secara singkat, Kepercayaan masyarakat  yang telah  dibangun sedikit  demi sedikit seolah-olah terhapus begitu saja. Peristiwa-peristiwa tersebut  menjadi renungan bagi Mahkamah Agung sambil mencari akar  masalahnya. Mahkamah Agung  menyatakan  membuka diri  sepenuhnya atas kerjasama dengan pihak eksternal, baik  itu sesama lembaga negara yang memiliki kewenangan terkait,  ataupun unsur masyarakat  sipil  untuk  memberantas  mafia  peradilan.

Saat ini  Mahkamah Agnng  sedang dalam proses mendiskusikan  program-program pencegahan dan pemberantasan  korupsi yang nantinya akan melibatkan Komisi  Pemberantasan   Korupsi,  Ombudsman  Republik Indonesia, dan Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Dalam proses ini, Mahkamah Agung  juga   membuka diri atas masukan dan  input dari unsur masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap upaya pembaruan peradilan antara lain Lembaga  Kajian  dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Komitmen Mahkamah Agung  terhadap sistem  pengawasan yang   baik   bukanlah  inisiatif  yang baru seumur jagung. Hal  ini  yang harus dipahami oleh segenap aparatur  peradilan. Karena Sistem  Pengawasan yang baik  adalah prasyarat penting dalam mendukung terwujudnya visi  Cetak Biru  Pembaruan peradilan, yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang   Agung’ dan   empat Misi  nya  yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan  pelayanan  hukum  yang   berkeadilan   bagi pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan  meningkatkan transparansi badan peradilan.

SIWAS mendapatkan dukungan penuh dari Uni Eropa dan UNDP, melalui Proyek Dukungan Reformasi Peradilan di Indonesia (SUSTAIN).  SUSTAIN, yang didanai oleh Uni Eropa ini memiliki empat fokus utama: pengawasan internal dan eksternal; pelatihan hakim, panitera dan juru sita; manajemen sumber daya manusia; dan sistem manajemen perkara.

“Kami mengucapkan selamat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas peluncuran sistem whistleblowing yang telah diperbaharui, atau SIWAS. SIWAS merupakan salah satu mekanisme penting dimana masyarakat umum/ warga dan anggota lembaga peradilan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan transparansi, integritas dan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend.

Christophe Bahuet, Country Director mengatakan, “Peluncuran SIWAS ini merupakan langkah penting yang diambil oleh MA untuk transparansi, akuntabilitas, dan melawan korupsi. Kini, adalah hal yang sangat penting agar sistem tersebut digunakan secara aktif dengan respon yang baik serta perlindungan para pelapor. Bersama dengan Uni Eropa, UNDP mendukung MA secara penuh dalam langkah penting ini.”

Diharapkan kebijakan-kebijakan ini mampu menjadi bahan bakar dan semangat Mahkamah Agung dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. (PTIP)


 91,    05  Apr  2019 ,   Berita Terkini

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi :
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

siwas

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Pangkalan Balai atau

 

Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
pengaduan@badanpengawasan.net

 

Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, Tlp/Fax : (021) 29079274

 

Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS : Silahkan Klik Disini

 

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow