Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Berita dan Informasi Terkini

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

KETUA MAHKAMAH AGUNG BUKA PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP ANGKATAN XIII SECARA DARING

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara Daring Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII pada Kamis, 10 Juni 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan agar hakim-hakim baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara, yang mengikuti pelatihan sertifikasi ini, untuk tidak sekedar membuka pikiran, untuk menimba ilmu pengetahuan di bidang lingkungan semata. Melainkan juga bersedia membuka mata hati, untuk membangun komitmen keberpihakan kepada lingkungan hidup, terutama jika menemukan suatu tindakan perusakan lingkungan hidup yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setelah dididik dan dilatih melalui Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini, peserta dapat menguasai kompetensi inti Hakim Lingkungan Hidup serta memiliki kesadaran dan keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai hakim-hakim lingkungan hidup justru ikut berperan dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup, baik dengan bermain mata dengan pelaku perusakan lingkungan, maupun dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak berpihak pada perlindungan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa 117 (seratus tujuh belas) orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan ini namun 16 (enam belas) orang tidak bersedia, dan 8 (delapan) orang tidak melakukan registrasi online. Jumlah keseluruhan  peserta pada pelatihan ini adalah 93 (Sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang dari  peradilan Umum, 5 (lima) orang dari peradilan Militer dan 16 (enam belas) orang dari Peradilan TUN. Selain itu Zarof melaporkan  bahwa Pelatihan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan metode, tahap pertama  E-learning Mandiri, tahap kedua Online Class (Tatap Muka Online), dan tahap ketiga Studi/Bedah Kasus/Ujian Akhir (Secara Classical).

Diakhir sambutannya KMA berpesan kepada seluruh  peserta agar dapat bersungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif dalam menggali pengetahuan dan membangun kesadaran lingkungan pada pelatihan ini. Setelah pelatihan ini usai, diharapkan para peserta dapat membagi pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang didapat kepada rekan hakim sejawatnya. Selain itu, saya berharap para peserta tetap berusaha meningkatkan kompetensinya dengan membaca dan mengikuti perkembangan kebijakan serta yurisprudensi, juga konvensi internasional di bidang lingkungan hidup, tetap menjaga protokol kesehatan selama mengikuti pelatihan, terutama nanti di tahap III pelatihan yang akan diselenggarakan secara klasikal.  Jangan lupa menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan secara teratur, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Semoga, baik penyelenggara, fasilitator maupun peserta dan kita semua yang terlibat dalam pelatihan ini, tetap berada dalam keadaan sehat walafiat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung yang tergabung dalam Pokja Lingkungan Hidup Nasional, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan beserta jajarannya, Para Hakim Tinggi, Nara Sumber dan Fasilitator Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, dan diikuti secara daring oleh Para peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII. (ERW/Humas)


 103,    Berita Terkini

IPK dan IKM

 

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi :
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

siwas

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Pangkalan Balai atau

 

Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
pengaduan@badanpengawasan.net

 

Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, Tlp/Fax : (021) 29079274

 

Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS : Silahkan Klik Disini

 

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow