Tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan : 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang Hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan"Penasihat Hukum" 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: -. Senjata api -. Benda tajam -. Bahan peledak -. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang 13. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.
 

Berita dan Informasi Terkini

MAHKAMAH AGUNG SEGERA RAMPUNGKAN PEDOMAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

MAHKAMAH AGUNG SEGERA RAMPUNGKAN PEDOMAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

MAHKAMAH AGUNG SEGERA RAMPUNGKAN PEDOMAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

MAHKAMAH AGUNG SEGERA RAMPUNGKAN PEDOMAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Jakarta – Humas MA : Mahkamah Agung RI mengadakan rapat lanjutan penyusunan Rancangan Pedoman Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program prioritas nasional untuk peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, sesuai standar global Doing Business. Selain itu, agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam rangka penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Dr. M Syarifuddin.,S.H.,M.H ini, berlangsung selama 3 (tiga) hari ke depan di meeting room Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta (8/8).

Dalam sambutannya, Yang Mulia Dr. M Syarifuddin.,S.H.,M.H mengatakan kepada seluruh anggota Pokja Kemudahan Berusaha agar segera merampungkan pedoman Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh masyarakat dan aparatur peradilan dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU.

“Harapan saya pedoman yang kita buat ini akan berlaku ke depan dan menjadi acuan selama belum ada amandemen UU Kepailitan ” Ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Kemudahan berusaha Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., LLM., Ph.D  yang memimpin rapat menyatakan ada 2 (dua) agenda yang dibahas dalam kegiatan ini, selain merampungkan handbook (pedoman) Kepailitan dan PKU, peserta rapat akan diminta masukannya terkait draft rancangan RUU Kepailitan yang sedang dibahas. “RUU Kepailitan perlu masukan kita agar sejalan dengan pedoman yang kita buat,” urainya

Sejalan dengan pernyataan Syamsul Maarif tersebut, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. M Syarifuddin.,S.H.,M.H menyatakan urgensi pembahasan RUU Kepailitan agar handbook yang disusun oleh MA harus sejalan dengan UU Kepailitan nantinya, sehingga pedoman yang dibuat oleh MA dapat berlaku jauh ke depan. “Jangan sampai sudah kita buat handbook tapi ga bisa kita pakai karena tidak berlaku lagi karena berbeda dengan UU kepailitan,” Katanya.

E-Litigation

Selain itu, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial meminta agar seluruh peserta rapat menyesuaikan pedoman kepailitan dan PKPU yang disusun dengan sistem Peradilan elektronik (e litigation) yang akan diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu dekat.

“Insyaallah kabar gembira, pada tanggal 19 agustus 2019, kita akan merubah paradigma lama, kita akan meluncurkan e litigation. Kita sudah berada dalam peradilan modern. Oleh karena itu handbook Kepailitan dan PKPU  ini juga harus sejalan dengan sistim persidangan elektronik hendaknya,” pintanya.

Mahkamah Agung lanjut Syarifuddin, harus bergerak cepat dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang kian berkembang dan lembaga peradilan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“kita tidak dapat menafikan bahwa sistem IT suatu keniscayaan saat ini, dan kita mau tidak mau harus mengikuti, meskipun tidak sekaligus namun perlahan-lahan lembaga Mahkamah Agung segera menuju ke arah peradilan yang berbasis teknolgi informasi tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, rapat penyusunan Pedoman Kepailitan dan PKPU dihadiri  anggota Pokja  yang terdiri dari para hakim agung, pimpinan pengadilan tinggi, hakim banding di lingkungan peradilan umum, hakim tingkat pertama, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah.,S.H., M.S. (Abdurrahman Rahim/Humas)


 12,    Berita Terkini

Pelayanan Pengadilan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Siap Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan yang membutuhkan Informasi dengan mudah cepat dan gratis melalui prosedur biasa atau prosedur khusus atau dengan cara :
  • Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
  • Temui Petugas Meja Informasi dan Isi Formulir Permohonan Informasi
  • Mintalah Tanda Terima Kepada Petugas Informasi
  • Permohonan Informasi GRATIS Kecuali Biaya fotokopi
  • Keterangan Informasi paling lambat 3 hari sejak permohonan diterima
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bervolume Besar
  • Keterangan Informasi Dapat Diperpanjang Bila Bukan Informasi Terbuka
Pelayanan Administrasi Persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi :
  • Jadwal Sidang dan Perkembangan Perkara yang selalu update
  • Pelayanan Pengadilan untuk Perkara Pidana tidak dikenakan biaya
  • Informasi Biaya Perkara Perdata
  • Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
  • Pelayanan Perkara Perdata Gugatan
  • Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali
Penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma- cuma) dengan mencantumkan alasan- alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial (Kartu Keluarga Miskin/Jamkesmas)
  • Surat Pernyataan Tidak Mampu
 

siwas

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIWAS

 

Untuk Melapor Anda Dapat Langsung ke Meja Pengaduan PN Pangkalan Balai atau

 

Melalui Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:
nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan

 

Pengaduan Melalui (e-mail) Dikirim Kealamat :
pengaduan@badanpengawasan.net

 

Pengaduan Secara Tertulis Dikirim ke alamat :
Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta

Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, Tlp/Fax : (021) 29079274

 

Pengaduan Melalui Aplikasi Online SIWAS : Silahkan Klik Disini

 

 

bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow